Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EKONOMI BISNIS DAN MANAJEMEN Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Social Society Sultan Adam : Jurnal Hukum dan Sosial Jurnal Cendekia Ilmiah PESHUM
Melda Fadiyah Hidayat
Universitas Negeri Surabaya
Religion Humanities Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Efektivitas Unit Usaha PPOB BUMDes Tambak Kalisogo terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Dwindya Ililiyun; Melda Fadiyah Hidayat; Harmanto Harmanto; Eva Hany Fanida
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.7614

Abstract

Desa dikatakan sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dikarenakan mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat yang secara tidak langsung membuat desa memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pengembangan dan kapasitas desa melalui suatu badan usaha yang disebut dengan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat menjadi BUMDes merupakan unit usaha yang dikelola oleh desa dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengelolaan BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada desa untuk dikelola sebesar-besarnya dengan tujuan menyejahterakan masyarakat desa dengan anggaran yang berasal dari PADes dan didampingi oleh pemerintah daerah setempat. Namun, terkadang pengelolaan ini tidak dapat mencapai tujuan awal yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes tidak berjalan secara efektif di beberapa daerah. Untuk mengetahui efektivitas dari suatu program, diperlukan pengukuran efektivitas untuk mengukur apakah program yang dimaksudkan dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas salah satu unit usaha PPOB BUMDes Sinar Mitra Gemilang di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unit usaha PPOB BUMDes Sinar Mitra Gemilang belum dapat dikatakan efektif karena tidak mencapai keseluruhan indikator efektivitas program.
EVALUASI PENGANGGARAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA MATARAM TAHUN 2023–2025 Jiwa Gaby Sahira Anindya; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1714

Abstract

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sektor perumahan di Indonesia, termasuk di Kota Mataram. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melaksanakan program perbaikan RTLH sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganggaran program RTLH di Kota Mataram pada periode 2023–2025 dengan melihat alokasi anggaran, realisasi anggaran, serta tingkat serapan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah daerah dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran untuk program RTLH setiap tahun. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2,9 miliar yang berasal dari APBD dan Pokok Pikiran DPRD. Realisasi program hingga November 2025 telah mencapai sekitar 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat, meskipun jumlah rumah yang diperbaiki masih terbatas dibandingkan dengan jumlah RTLH yang masih ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran serta perencanaan program yang lebih efektif agar program RTLH dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA SEMARANG Ratu Mutiara Azzah; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1735

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas PKH di Kota Semarang tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari kontribusinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran akibat belum optimalnya pemutakhiran data penerima manfaat. Dari sisi efisiensi, pengelolaan anggaran PKH menunjukkan adanya upaya optimalisasi melalui sistem bantuan berbasis kategori dan penyaluran non-tunai. Meskipun demikian, efisiensi program masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi anggaran yang tidak selalu sebanding dengan output yang dihasilkan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi PKH di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas pengawasan agar program dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan
Analisis KAPASITAS FISKAL DAN KETERBATASAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: ANALISIS KEUANGAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 Naflah Hekshala Purwanto; Karina Putri Wahyudin; Hellen Qurotul Nurassifa; Andi Farera; Anggi Ayu Wulandari; Salma Shadiyah; Melda Fadiyah Hidayat; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Mei - Agustus In Progress
Publisher : Utiliti Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jeama.v5i1.766

Abstract

Penelitian ini menganalisis kapasitas fiskal dan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu tahun 2025 dalam kerangka desentralisasi fiskal. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur terhadap data APBD, BPS, dan publikasi terkait. Hasil menunjukkan pendapatan daerah masih didominasi transfer pusat sebesar 70,1%, sementara kontribusi PAD hanya 29,9% dengan nilai per kapita relatif rendah. Kondisi tersebut menimbulkan defisit anggaran dan mencerminkan kemandirian fiskal terbatas. Faktor utama meliputi basis pajak sempit, sektor informal, dan optimalisasi pemungutan yang belum maksimal, khususnya pada sektor pariwisata serta peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah.
IMPLEMENTASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH DI KOTA SURABAYA Levina Linadi; Anggita Nanda Ayu Kusuma; Zahra Salsa Billa; Anggi Defira Marchegiani; Legina Ayu Puspita; Alfin Fadhil Pradana; Melda Fadiyah Hidayat; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Mei - Agustus In Progress
Publisher : Utiliti Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jeama.v5i1.789

Abstract

Kemandirian fiskal daerah menjadi prasyarat fundamental bagi pemerintah dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur fisik, terutama di wilayah perkotaan yang padat. Di Kota Surabaya, dinamika Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan krusial dalam membiayai program strategis, namun realisasinya sering kali menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan efektivitas alokasi PAD terhadap capaian pembangunan infrastruktur fisik di wilayah perkotaan Surabaya. Menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan studi kasus, data sekunder dari laporan keuangan daerah periode lima tahun terakhir diolah untuk menelaah korelasi antara pertumbuhan PAD dan progres proyek infrastruktur. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan nominal PAD, efektivitas penyalurannya ke sektor infrastruktur masih dipengaruhi oleh inefisiensi dalam perencanaan anggaran serta ketergantungan yang masih tinggi pada dana transfer pusat. Temuan ini menegaskan perlunya revitalisasi strategi pemungutan pajak daerah serta penguatan sistem pengawasan anggaran guna memastikan akuntabilitas penggunaan dana. Implikasi dari studi ini menyarankan adanya reformasi manajerial keuangan daerah yang lebih responsif terhadap kebutuhan riil pembangunan infrastruktur.
Analisis Kontribusi dan Efektivitas PBB-P2 dalam Meningkatkan PAD Kota Surabaya Tahun 2022-2024 Galuh Refal Tianta; Verysa Virgie Rahmadhani; Eka Nurul Amalia; Salwa Apsyarini Nabilah; Revalia Cantika Sari Setiawan; Nur Intan Agustriani Ginting; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Mei - Agustus In Progress
Publisher : Utiliti Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya, namun kontribusinya belum optimal akibat rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kondisi ekonomi yang fluktuatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis kontribusi dan efektivitas penerimaan PBB-P2 terhadap PAD serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PBB-P2 tergolong sedang dan relatif stabil, meskipun mengalami sedikit penurunan, sementara efektivitasnya cukup baik karena realisasi mendekati target. Kendala utama yang dihadapi adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PBB-P2 tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PAD.
Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur Astrella Vanindya Sheren; Marini Muharwati; Indira Anggun Septianingrum; Muhammad Chairil Umam; Fazrul Ilham Syahreza; Hilman Rizkillah Sya'bi; Melda Fadiyah Hidayat; Revienda Anita Fitrie
Jurnal Ekonomi, Akutansi dan Manajemen Nusantara Vol. 5 No. 1 (2026): Edisi Mei - Agustus In Progress
Publisher : Utiliti Project Solution

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jeama.v5i1.865

Abstract

Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berada di atas rata-rata nasional sehingga diperlukan optimalisasi kebijakan fiskal melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh DAK Fisik dan DAK Nonfisik terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan data time series periode 2017–2025 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan software RStudio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan DAK Fisik dan DAK Nonfisik berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan dengan koefisien determinasi sebesar 82,83%. Secara parsial, DAK Fisik tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan DAK Nonfisik berpengaruh negatif dan signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang berorientasi pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan lebih efektif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dibandingkan pembangunan infrastruktur yang bersifat jangka panjang. Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi DAK Nonfisik menjadi strategi penting dalam mendukung penurunan kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Analisis Perencanan Kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Dari Aspek Desentralisasi Fiskal Di Kota Mojokerto Daffa Mauludie Al Daufir; Intan Nia Putri; Emmanuel Jessica Priskila; Nabila Naswa Zahra Rhohima; Yunita Eka Dia Safitri; Cahaya Fatihah; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6036

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perencanaan kebijakan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) dari aspek desentralisasi fiskal di Kota Mojokerto. Kajian ini didorong oleh penurunan transfer pemerintah pusat sebesar 25,55 persen dalam tiga tahun terakhir akibat pemotongan Dana Desa untuk pembiayaan KKMP, yang menciptakan ketegangan antara kebijakan nasional dan prinsip kemandirian fiskal daerah. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dengan kerangka Siklus Perencanaan Komprehensif Larz (1995) melalui tujuh tahapan analisis. Data diperoleh dari wawancara mendalam, observasi lapangan, studi literatur, dan dokumentasi terhadap informan dari Dinas Koperasi, kepala kelurahan, pengurus KKMP, dan pelaku UMKM di Kota Mojokerto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan perencanaan telah terpenuhi secara prosedural, namun terdapat tiga kesenjangan substansial pada implementasi, yaitu keterbatasan kapasitas operasional, sistem kepengurusan sukarela yang tidak berkelanjutan, dan ketidakstabilan rantai distribusi barang dari Bulog. Dari perspektif Second Generation Fiscal Federalism, mekanisme pembiayaan KKMP yang memangkas transfer daerah secara sepihak bertentangan dengan prinsip hard budget constraint dan kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi perencanaan berbasis kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar program berjalan efektif dan selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal
Akuntabilitas Dana Transfer Pusat Ke Daerah: Studi UU No. 1 Tahun 2022 Aliyah Rifdatul Nabilah; Nurhayati; Risma Dwiyana Arianty; Arshafa Rayya Maulidya; Afida Ayu Azalia; Cahyo Bagus Alvian; Revienda Anita Fitrie; Melda Fadiyah Hidayat
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6171

Abstract

Desentralisasi fiskal mendukung otonomi daerah melalui pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, namun masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaan dana transfer pusat. Penelitian ini mengkaji akuntabilitas dalam implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dengan pendekatan kualitatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas belum optimal, ditandai adanya kesenjangan antara desain kebijakan dan implementasinya, terbatasnya peningkatan layanan publik, ketimpangan pembangunan, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan. Sistem informasi keuangan yang lemah dan rendahnya partisipasi publik turut menghambat efektivitas. Oleh karena itu, penguatan pengawasan berbasis kinerja, perbaikan sistem keuangan, dan peningkatan partisipasi publik menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berkelanjutan
Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Penyesuaian APBD 2026 untuk Mendukung Infrastruktur Berkelanjutan (SDGs 9) Achmad Kamal Syah Lilah; Lakxit Gustav Nur Aziz; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i4.16875

Abstract

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam menyesuaikan pengelolaan APBD pascapenerapan kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran tahun 2026 serta implikasinya terhadap pembangunan infrastruktur yang mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) ke-9. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif-komparatif. Data yang digunakan berupa dokumen APBD Kota Surabaya tahun 2024–2026 yang dianalisis melalui studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif, komparatif, analisis rasio, dan analisis pertumbuhan untuk melihat perubahan struktur anggaran antar tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya melakukan efisiensi pada belanja operasional yang hanya tumbuh 0,04%, sementara belanja modal meningkat sebesar 14,17%, terutama pada sektor jalan, jaringan, dan irigasi. Penurunan dana transfer pusat sebesar 24,11% direspons melalui peningkatan pembiayaan daerah yang mencapai Rp1,88 triliun serta penguatan belanja tidak terduga sebagai mitigasi risiko. Strategi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur dan mendukung pencapaian SDGs ke-9 di tengah tekanan fiskal.
Co-Authors Achmad Kamal Syah Lilah Afida Ayu Azalia Ahmad Fikri Naufal Akbar Alfin Fadhil Pradana Aliyah Rifdatul Nabilah Amanda Adzkiyah Andi Farera Anggi Ayu Wulandari Anggi Defira Marchegiani Anggita Nanda Ayu Kusuma Arshafa Rayya Maulidya Astrella Vanindya Sheren Cahaya Fatihah Cahya Amalia Zahra Cahyo Bagus Alvian Daffa Mauludie Al Daufir Dwindya Ililiyun Eka Nurul Amalia Ella Nur Aini Emmanuel Jessica Priskila Eva Hany Fanida Fazrul Ilham Syahreza Galuh Refal Tianta Gita Aulia Rohmah Harmanto Harmanto Hellen Qurotul Nurassifa Hilman Rizkillah Sya'bi Indira Anggun Septianingrum Intan Nia Putri Jiwa Gaby Sahira Anindya Joceline Larissa Pratama Ginting Karina Putri Wahyudin Lakxit Gustav Nur Aziz Legina Ayu Puspita Levina Linadi Marini Muharwati Muhammad Chairil Umam Nabila Naswa Zahra Rhohima Nadia Ayu Ardiani Nafa Fadhilatul Latifah Naflah Hekshala Purwanto Naysabel Fahrindi Intaniaputri Nur Intan Agustriani Ginting Nurhayati Ratu Mutiara Azzah Revalia Cantika Sari Setiawan Revienda Anita Fitrie Risma Dwiyana Arianty Salma Shadiyah Salwa Apsyarini Nabilah Shyalum Aulia Putri Siti Nur Fahreza Irena Verysa Virgie Rahmadhani Wilda Zuliasari Yunita Eka Dia Safitri Zahra Salsa Billa