Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

INOVASI PELAYANAN GADIS AYU (GERAKAN INDONESIA SADAR ADMINDUK KE POSYANDU) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG Dewi Rahmawati; Eva Hany Fanida
Publika Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n2.p121-136

Abstract

Inovasi pelayanan Gadis Ayu (Gerakan Indonesia Sadar Adminduk ke Posyandu) merupakan sebuah inovasi yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Lumajang yang bekerja sama dengan kader posyandu dalam memberikan pelayanan pengurusan semua jenis dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang akses layanannya lebih dekat dengan masyarakat. Pelayanan ini diciptakan untuk percepatan pelayanan administrasi kependudukan dan mengatasi permasalahan pelayanan adminduk di desa-desa khususnya guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengurusan administrasi kependudukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi pelayanan Gadis Ayu di Dispendukcapil Kabupaten Lumajang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian menggunakan teori komponen kapasitas inovasi yang dikemukakan oleh Emery et al. (2015) yaitu 1) innovative culture (budaya inovasi), 2) leadership (kepemimpinan), 3) expert knowledge (pengetahuan ahli), 4) stake holder engagement (keterlibatan pemangku kepentingan), 5) innovative work design (Desain Kerja yang Inovatif). Analisis data yang dilakukan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dispendukcapil Kabupaten Lumajang telah memenuhi lima komponen kapasitas inovasi serta pelaksanaannya sudah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kendala. Budaya inovatif telah diterapkan pada aktivitas sehari-hari. Kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang besar dengan menempatkan dirinya sebagai fasilitator yang mampu mengkoordinir pegawainya dan sebagai motivator yang mampu memotivasi dan menyemangati pegawainya. Pengetahuan ahli menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan sudah cukup baik dan mumpuni. Keterlibatan pemangku kepentingan menunjukkan bahwa semuanya telah mendukung. Desain kerja yang inovatif telah diterapkan dengan baik meskipun di beberapa desa pelayanan tuntas di tempat membutuhkan penambahan waktu karena antusias masyarakat. Kata Kunci: Inovasi, Pelayanan, Pelayanan Gadis Ayu The service innovation for Gadis Ayu (Indonesian Movement Awareness of Population Administration to Posyandu) is an innovation initiated by the Lumajang Regency Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) in collaboration with Posyandu cadres in providing services for managing all types of population documents and civil registration with closer service access. with the community. This service was created to accelerate population administration services and overcome administrative service problems in villages in particular in order to increase public awareness of the importance of managing population administration. The purpose of this study was to describe the service innovation for Gadis Ayu in the District Government Office of Lumajang. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The research focus uses the innovation capacity component theory proposed by Emery et al. (2015) namely 1) innovative culture (innovation culture), 2) leadership (leadership), 3) expert knowledge (expert knowledge), 4) stakeholder engagement (involvement of stakeholders), 5) innovative work design (Innovative Work Design) ). The data analysis conducted was data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the Lumajang District Civil Service Office has fulfilled the five components of innovation capacity and its implementation has been running quite well, although there are still some obstacles. Innovative culture has been applied to daily activities. Leadership has a big responsibility by placing itself as a facilitator who is able to coordinate its employees and as a motivator who is able to motivate and encourage its employees. Expert knowledge shows that the responsibility for implementation is quite good and qualified. Stakeholder involvement shows that all have been supportive. Innovative work designs have been implemented well even though in some villages on-site complete services require additional time due to community enthusiasm. Keywords: Public Service, Service Innovation, Gadis Ayu Service
MEMBANGUN CITY BRANDING SPARKLING SURABAYA MELALUI LAYANAN BUS SURABAYA SHOPPING AND CULINARY TRACK (SSCT) Eva Hany Fanida; Indah Prabawati; Fitrotun Niswah; Trenda Aktiva Oktariyanda
Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Volume 21 Nomor 2
Publisher : Faculty of Social and Political Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/aamama.v21i2.90

Abstract

City phenomena branding be trend in developed countries and developed with tourism sector.The potency advancement region, tourism city being one and phenomena draw to improve the attraction the community and created city branding surabaya including a town.In 2006, Surabaya city government with Surabaya tourism promotion board (STPB) launched Surabaya Sparkling as city brand surabaya city.Surabaya and city government STPB at that time launched branding many activities involving Surabaya city people. The design of esearch used was research and development (RnD). Research and development were developing or completing its turn as the improve existing products and could be accounted for. Of these products may be either standard operating procedures in the development of a model three-sectors partnership in building city shareholders have blocked a branding “Sparkling Surabaya” through services bus Surabaya Shopping and Culinary Track (SSCT). The result showed that it can be seen that there are still several weaknesses of service from the bus SSCT, this one of the development partnership tri-sector, comprising the government private and public.Third this element should form open collaboration and mutual provide added value when the collaboration partnership was taken to the technical csr creation will produce a comprehensive and working in all the circles.
PENGUATAN KELEMBAGAAN KARANG TARUNA JATI KENONGO DESA PEPELEGI MELALUI PELATIHAN EVENT ORGANIZING DALAM MENINGKATKAN EKSISTENSI ORGANISASI KEPEMUDAAN DI MASYARAKAT Deby Febriyan Eprilianto; Meirinawati Meirinawati; Eva Hany Fanida; Trenda Aktiva Oktariyanda
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 3 (2022): Volume 3 Nomor 3 Tahun 2022
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v3i3.6934

Abstract

Tujuan dari kegiatan PKM ini yaitu untuk meningkatkan eksistensi organisasi kepemudaan Karang Taruna Jati Kenongo Desa Pepelegi melalui pelatihan event organizing. Pentingnya kegiatan ini dilakukan mengingat pentingnya kontribusi organisasi kepemudaan desa dalam mendukung berbagai program pembangunan pemerintah desa melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Metode yang digunakan dalam PKM ini yaitu melalui Focus Group Discussion, peltihan event organizing, dan pelaksanaan mini turnamen sepak bola. Hasil dari kegiatan PKM ini yaitu a) melalui kegiatan Focus Group Discussion tim PKM dapat mengidentifikasi kebutuhan dan analisis pentingnya kegiatan pelatihan event organizing dilakukan, b) pelatihan event organizing dapat meningkatkan pemahaman anggota Karang Taruna Jati Kenongo dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi suatu kegiatan/event, dan c) pelaksanaan mini turnamen sepak bola menjadi media untuk praktik lansung bagi Karang Taruna Jati Kenongo dan sebagai tindak lanjut dari kegiatan pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya. Harapannya dengan dilakukannya kegiatan PKM ini dapat menambah wawasan dan pengalaman anggota karang taruna dalam menyusun progam kerja tahunan, sehingga kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan sebagai bentuk eksistensisnya pada masyarakat.
Antisipasi Kelangkaan APD dan Masker dengan Memberdayakan Masyarakat Terdampak Pandemi COVID-19 Fitrotun Niswah; Eva Hany Fanida; Suci Megawati; Meirinawati Meirinawati; Indah Prabawati
J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat) Vol 5, No 1 (2021): APRIL 2021
Publisher : IKIP PGRI Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1052.207 KB) | DOI: 10.30734/j-abdipamas.v5i1.1282

Abstract

The pandemic (Covid-19) has had a major impact in all aspects of people's lives. The front guard in dealing with Covid-19 is health workers, health workers have a strategic role to help the number of cases of the spread of the Covid-19 virus and of course medical workers are the most at high risk, but in fact many medical personnel have been confirmed positive for Covid-19 because they are infected by patients and many health workers also complained about the lack of personal protective equipment (APD) as more patients continued. Through community empowerment victims of layoffs due to the Covid-19 pandemic, they have contributed to the manufacture of several types of APD, namely cloth masks and gowns (hazmat suits). 1200 cloth mask products will be given to the public through Unesa Media Partners (SS Radio, Jawa Pos, Surya, radar, Kompas) and Unesa strategic partners (BPN, Polda, Kodam, Kejati), for 200 allcover gowns (hazmat suits). Packages will be given to Covid 19 referral hospitals. This empowerment is also useful to encourage these partners to have entrepreneurship skills and household financial management. Pandemi (Covid-19) memberikan dampak besar dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Garda terdepan menangani Covid-19 adalah tenaga kesehatan, tenaga kesehatan mempunyai peran strategis untuk membantu banyaknya kasus penyebaran virus covid 19 dan tentu saja petugas medis adalah yang paling beresiko tinggi, namun kenyataannya banyak tenaga medis yang terkonfirmasi positif Covid-19 karena tertular dari pasien dan banyak pula petugas kesehatan mengeluhkan kurangnya alat perllindungan diri (APD) seiring terus bertambahnya pasien. Melalui pemberdayaan masyarakat korban PHK akibat pandemi Covid-19 memberikan sumbangsih pembuatan beberapa dari jenis APD yaitu masker kain dan gown allcover (baju hazmat). Produk masker kain sebanyak 1200 lembar akan diberikan kepada masyarakat melalui Media Partner Unesa (Radio SS, Jawa Pos, Surya, radar, Kompas) dan Mitra strategis Unesa (BPN, Polda, Kodam, Kejati), untuk gown allcover (baju hazmat) sebanyak 200 paket akan diberikan kepada rumah sakit rujukan Covid 19. Pemberdayaan ini juga bermanfaat untuk mendorong mitra tersebut memiliki keahlian enterpreneurship dan manajemen keuangan rumah tangga.
Efektivitas Unit Usaha PPOB BUMDes Tambak Kalisogo terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Dwindya Ililiyun; Melda Fadiyah Hidayat; Harmanto Harmanto; Eva Hany Fanida
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.7614

Abstract

Desa dikatakan sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dikarenakan mereka berinteraksi langsung dengan masyarakat yang secara tidak langsung membuat desa memiliki peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pengembangan dan kapasitas desa melalui suatu badan usaha yang disebut dengan BUMDes. Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat menjadi BUMDes merupakan unit usaha yang dikelola oleh desa dan diperuntukkan untuk kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengelolaan BUMDes diserahkan sepenuhnya kepada desa untuk dikelola sebesar-besarnya dengan tujuan menyejahterakan masyarakat desa dengan anggaran yang berasal dari PADes dan didampingi oleh pemerintah daerah setempat. Namun, terkadang pengelolaan ini tidak dapat mencapai tujuan awal yang telah direncanakan sebelumnya sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes tidak berjalan secara efektif di beberapa daerah. Untuk mengetahui efektivitas dari suatu program, diperlukan pengukuran efektivitas untuk mengukur apakah program yang dimaksudkan dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Penelitian ini membahas mengenai efektivitas salah satu unit usaha PPOB BUMDes Sinar Mitra Gemilang di Desa Tambak Kalisogo, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa unit usaha PPOB BUMDes Sinar Mitra Gemilang belum dapat dikatakan efektif karena tidak mencapai keseluruhan indikator efektivitas program.
Peran Kontribusi Sektor Bawang Merah Terhadap Pendapatan Daerah di Kecamatan Sukomoro Kabupaten Nganjuk Inaya Regita Cahyani; Keysia Jessika Intansari; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 5 No. 2 (2026): Mei-Juli
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v5i2.8485

Abstract

Pembangunan ekonomi wilayah tidak dapat dilepaskan dari kontribusi sektor primer, terutama pada daerah yang memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas tertentu. Bawang merah merupakan salah satu komoditas hortikultura bernilai strategis yang menjadi tumpuan perekonomian di Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini dirancang untuk menelaah dinamika perkembangan produksi bawang merah sekaligus mengukur seberapa besar kontribusinya terhadap penerimaan ekonomi daerah. Pendekatan yang diterapkan bersifat kualitatif dengan desain deskriptif-analitis, di mana seluruh data bersumber dari dokumen resmi institusional, mencakup publikasi Badan Pusat Statistik serta laporan dari instansi pemerintah terkait. Proses analisis dilaksanakan melalui tiga tahapan, yakni analisis deskriptif untuk menggambarkan kondisi faktual, analisis kontribusi untuk mengukur proporsi ekonomi, serta analisis kebijakan untuk mengevaluasi respons regulasi yang berlaku. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa selama periode 2022–2025, volume produksi bawang merah di wilayah kajian menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten, yang dipicu oleh ekspansi areal tanam dan peningkatan efisiensi budidaya. Proporsi kontribusi komoditas ini terhadap PDRB subsektor pertanian berkisar antara 32 hingga 35 persen per tahun, menegaskan posisinya sebagai penggerak utama perekonomian lokal. Lebih jauh, aktivitas agribisnis bawang merah turut memicu efek berganda pada sektor-sektor pendukung, seperti perdagangan hasil pertanian, jaringan distribusi, dan industri berbasis olahan. Di sisi lain, kerentanan terhadap fluktuasi harga pasar dan ketergantungan monokultur menjadi persoalan struktural yang memerlukan perhatian serius. Guna menjamin keberlanjutan ekonomi jangka panjang, kebijakan yang berorientasi pada diversifikasi usaha, mekanisme stabilisasi harga, dan penguatan rantai nilai melalui pengembangan industri hilir perlu diprioritaskan secara terencana.
PENGUATAN KEMANDIRIAN FISKAL MELALUI DIVERSIFIKASI PAD: STUDI STRUKTUR PENDAPATAN KABUPATEN SLEMAN 2019–2024 Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
AS-SIYASAH : Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol 11, No 1 (2026): (MEI) AS SIYASAH - JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Publisher : UPT Publikasi Dan Pengelolaan Jurnal Universitas Islam Kalimantan MAB Banjarmasin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31602/as.v11i1.23487

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur pendapatan daerah sekaligus menilai tingkat kemandirian dan ketergantungan fiskal Kabupaten Sleman selama periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Analisis dilakukan dengan menghitung rasio kemandirian fiskal, yaitu perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan total pendapatan daerah, serta rasio ketergantungan fiskal yang dihitung dari perbandingan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap total pendapatan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama setelah masa pandemi. Namun, peningkatan tersebut belum mampu secara optimal meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Tingkat kemandirian fiskal masih berada pada kategori sedang, sedangkan ketergantungan terhadap dana transfer pusat tetap tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, fluktuasi PAD yang lebih tinggi dibandingkan TKDD menunjukkan bahwa sumber pendapatan daerah masih cukup rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Dengan demikian, peningkatan PAD secara nominal belum cukup untuk mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti diversifikasi sumber PAD, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pengurangan ketergantungan terhadap dana transfer pusat secara bertahap.
EVALUASI PENGANGGARAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA MATARAM TAHUN 2023–2025 Jiwa Gaby Sahira Anindya; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1714

Abstract

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sektor perumahan di Indonesia, termasuk di Kota Mataram. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melaksanakan program perbaikan RTLH sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganggaran program RTLH di Kota Mataram pada periode 2023–2025 dengan melihat alokasi anggaran, realisasi anggaran, serta tingkat serapan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah daerah dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran untuk program RTLH setiap tahun. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2,9 miliar yang berasal dari APBD dan Pokok Pikiran DPRD. Realisasi program hingga November 2025 telah mencapai sekitar 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat, meskipun jumlah rumah yang diperbaiki masih terbatas dibandingkan dengan jumlah RTLH yang masih ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran serta perencanaan program yang lebih efektif agar program RTLH dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN ANGGARAN TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KOTA SEMARANG Ratu Mutiara Azzah; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1735

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis, menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Sosial, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum efektivitas PKH di Kota Semarang tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dari kontribusinya dalam menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, serta mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran akibat belum optimalnya pemutakhiran data penerima manfaat. Dari sisi efisiensi, pengelolaan anggaran PKH menunjukkan adanya upaya optimalisasi melalui sistem bantuan berbasis kategori dan penyaluran non-tunai. Meskipun demikian, efisiensi program masih menghadapi tantangan berupa fluktuasi anggaran yang tidak selalu sebanding dengan output yang dihasilkan serta keterlambatan dalam penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, efektivitas dan efisiensi PKH di Kota Semarang belum sepenuhnya berjalan secara seimbang. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam sistem pendataan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas pengawasan agar program dapat memberikan dampak yang lebih optimal dan berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BATAM Mila Rahmawati; Bunga Fryscilla Fedora Nadeak; Revienda Anita Fitrie; Eva Hany Fanida
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 1 (2026): Januari-Juni 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i1.1761

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam pada tahun 2022. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memahami struktur fiskal Kota Batam, yang sangat bergantung pada pajak dan retribusi untuk mendukung pembangunannya. Pendekatan deskriptif kuantitatif digunakan, dengan memanfaatkan data sekunder dari Laporan Keuangan Pemerintah Kota Batam tahun 2022 dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan pajak memberikan kontribusi yang signifikan, yaitu sebesar 80,62% dari total PAD, dengan sektor properti dan pariwisata sebagai penyumbang utama. Sebaliknya, iuran daerah berkontribusi sebesar 7,40% terhadap PAD, yang mengindikasikan adanya potensi perbaikan di sektor iuran, terutama pasca pandemi. Komponen PAD lainnya, seperti Pengelolaan Aset Daerah yang Dipisahkan dan PAD Hukum Lainnya, masing-masing berkontribusi sebesar 0,81% dan 11,15%. Studi ini menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal Batam sangat bergantung pada penerimaan pajak, dengan kebutuhan untuk mengoptimalkan pengumpulan pungutan melalui peningkatan kepatuhan dan digitalisasi. Rekomendasi untuk perbaikan di masa depan juga disertakan.