Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Jurnal Cendekia Ilmiah
Moh. Imam Gusthomi
Universitas Negeri Semarang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Upaya Administratif Sengketa Tata Usaha Negara dalam Kepegawaian Hashfi Sanjaya Maulana; Alvian Surya Pamungkas; Moh. Imam Gusthomi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 2: Februari 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i2.8304

Abstract

Sengketa Tata Usaha Negara merupakan suatu sengketa yang ada pada bidang tata usaha negara antara perseorangan atau badan hukum perdata dengan Lembaga atau pejabat TUN baik di pusat atau di sebuah daerah karena adanya putusan TUN. dalam hal ini yang berhak untuk mengadili suatu sengketa TUN yaitu PTUN, dalam hal ini PTUN memiliki suatu wewenang yaitu yang menjadi suatu kepastian hukum. Suatu sengketa yang dibahas dalam hal ini yaitu sengketa kepegawaian dalam PTUN, hal ini terjadi karena pegawai PNS merasa tidak puas pada hukuman disiplin yang diberikan, oleh karena itu pegawai PNS mengajukan Upaya Administratif untuk menyelesaikan sengketa Peradilan Tata Usaha Negara. Dan pada Pembahasan ini maka bagaimana kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam terjadinya sengketa Tata Usaha Negara dan Bagaimana Upaya administratif dalam sengketa TUN, penulisan artikel ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mengkaji beberapa Undang-Undang yang diatur dan dibandingkan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini, Dengan memahami karakteristik dan penyebab sengketa administratif, diharapkan dapat mengetahui Upaya administratif yang harus dilakukan oleh PTUN dan mekanisme apa saja yang harus diperhatikan dalam pengajuan Upaya keberatan dan banding administratif dalam sengketa tata usaha negara serta mengerti bagaimana Upaya Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan wewenangnya dalam sengketa tata usaha negara.
Kesiapan Kerangka Hukum Indonesia dalam Menghadapi Ekonomi Digital: Tantangan Administrasi Negara untuk Mengatur, Memungut, dan Mengawasi Pajak Digital Muhammad Wafi Amrillah; Moh. Imam Gusthomi
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 6 No. 1: AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v6i1.8686

Abstract

This study examines the readiness of Indonesia’s legal framework in responding to the rapid growth of the digital economy, which presents new challenges for public administration, particularly in the regulation, collection, and supervision of digital taxation. The shift from conventional to digital transaction patterns has compelled the government to update its regulatory instruments, including the implementation of Value Added Tax on Trade Through Electronic Systems (PPN PMSE) and the alignment with international standards such as OECD Pillar One and Pillar Two. A normative-juridical analysis is employed to assess the coherence between existing regulations and the requirements of effective digital tax governance. The findings indicate that despite notable regulatory progress, several obstacles remain, including normative ambiguities, overlapping policies, and limited institutional capacity to monitor cross-jurisdictional digital transactions. These issues underscore the need to strengthen legal harmonization, modernize tax administration, and enhance international cooperation in order to establish a digital taxation system that is adaptive, transparent, and capable of supporting fiscal sustainability in the digital economy era.
Peran Sosialisasi Pajak terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM: (Kajian Yuridis-Normatif) Nina Mutiara Ardhani; Rafif Gadi Maulana; Nafa Isma Fattih Nur Widiana; Siti Nur Fadhilatul Bariyah; Ahmad Irza Milady; Moh. Imam Gusthomi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7468

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran sosialisasi pajak terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui pendekatan yuridis-normatif. Dengan menganalisis norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, penelitian ini menelaah konstruksi normatif sosialisasi pajak serta implikasinya terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dilengkapi dengan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif sosialisasi perpajakan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen yang memiliki landasan hukum jelas dalam sistem self assessment dan secara konseptual berfungsi menjembatani norma hukum dengan kapasitas wajib pajak UMKM untuk memahami dan melaksanakannya. Implikasi normatif dari regulasi terkini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.
FENOMENA STOP BAYAR PAJAK DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI EKSPRESI KEKECEWAAN MASYARAKAT TERHADAP DISTRIBUSI DAN TATA KELOLA HASIL PAJAK: SUATU TINJAUAN HUKUM NORMATIF DAN SOSIOLOGIS Agnes Angelika; Naira Puspita; Keyza Naila Humaira Hermana; Sela Amanatul Fatiha; Moh. Imam Gusthomi
Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu Vol. 3 No. 4 (2026): Agustus : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu (JIMI)
Publisher : CV. Denasya Smart Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69714/1exacp35

Abstract

The emergence of the "stop paying taxes" movement on social media social phenomenon reflecting the decline of public trust in the government's management and distribution of tax revenues. This study aims to analyze the phenomenon from normative legal and sociological perspectives in order to understand its underlying causes and its implications for the relationship between the state and its citizens. This normative legal research employs conceptual, statutory, and sociological approaches through literature review of relevant legislation, legal theories, academic literature, and social data. The findings indicate that the emergence of the stop paying taxes movement should not be understood merely as an act of legal disobedience, but rather as an expression of public dissatisfaction with development disparities, weak transparency in budget management, corruption practices, and the suboptimal distribution of tax benefits to society. From the perspectives of social contract theory and state legitimacy theory, declining public trust has the potential to undermine tax compliance, which has long served as a fundamental pillar of state revenue. Nevertheless, the obligation to pay taxes remains constitutionally binding and therefore cannot be unilaterally rejected. Consequently, reforms in tax governance, enhanced accountability and transparency, and more equitable development policies are necessary to restore public trust and strengthen the legitimacy of the national taxation system.
Co-Authors Agnes Angelika Ahmad Irza Milady Alvian Surya Pamungkas Hashfi Sanjaya Maulana Keyza Naila Humaira Hermana Muhammad Wafi Amrillah Nafa Isma Fattih Nur Widiana Naira Puspita Nina Mutiara Ardhani Rafif Gadi Maulana Sela Amanatul Fatiha Siti Nur Fadhilatul Bariyah