Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Sosialisasi Pajak terhadap Pemahaman dan Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM: (Kajian Yuridis-Normatif) Nina Mutiara Ardhani; Rafif Gadi Maulana; Nafa Isma Fattih Nur Widiana; Siti Nur Fadhilatul Bariyah; Ahmad Irza Milady; Moh. Imam Gusthomi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.7468

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran sosialisasi pajak terhadap pemahaman dan kepatuhan pajak pelaku UMKM melalui pendekatan yuridis-normatif. Dengan menganalisis norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023, penelitian ini menelaah konstruksi normatif sosialisasi pajak serta implikasinya terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dilengkapi dengan kajian terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara normatif sosialisasi perpajakan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan instrumen yang memiliki landasan hukum jelas dalam sistem self assessment dan secara konseptual berfungsi menjembatani norma hukum dengan kapasitas wajib pajak UMKM untuk memahami dan melaksanakannya. Implikasi normatif dari regulasi terkini menunjukkan bahwa efektivitas sosialisasi merupakan prasyarat bagi terwujudnya kepatuhan sukarela yang berkelanjutan.
Vacuum of Law Pasca-Perpres No. 15 Tahun 2018: Efektivitas Regulasi Pengendalian Sampah Plastik di Daerah Aliran Sungai Citarum dalam Perspektif Sustainable Development Goals Nina Mutiara Ardhani; Nafa Isma Fattih Nur Widiana; Siti Nur Fadhilatul Bariyah; Ahmad Irza Milady; Muhammad Adymas Hikal Fikri
Indonesian Journal of Law Vol. 3 No. 5 (2026): INLAW - Mei 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sungai Citarum merupakan sumber kehidupan bagi lebih dari 27 juta jiwa, namun menghadapi persoalan pencemaran sampah plastik yang belum terselesaikan meski berbagai regulasi telah diterbitkan. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum menjadi instrumen hukum utama melalui program Citarum Harum, namun berakhir pada Maret 2025 tanpa regulasi pengganti yang memadai, sehingga menimbulkan kekosongan hukum (vacuum of law). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis kegagalan regulasi serta merumuskan rekomendasi kebijakan. Menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, analisis menunjukkan kegagalan terjadi secara simultan pada empat dimensi: kelemahan substansi norma, disfungsi kelembagaan, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran dan budaya hukum. Artikel ini merekomendasikan penguatan instrumen Extended Producer Responsibility, pembentukan lembaga otorita sungai yang permanen, dan penerbitan regulasi bersifat tetap sebagai pengganti Perpres. Langkah-langkah tersebut selaras dengan target SDG 6, 12, 14, dan 16 dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan