Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEGIATAN BAKTI SOSIAL TERKAIT KELANGKAAN MINYAK GORENG ( DESA TEBING TINGGI DAN DESA KOTO SIMANDOLAK, KECAMATAN BENAI ): PKM UNIKS Retni Pratiwi; Ria Asmeri Jafra; Agus Candra; Riki Ruspianda; Riki Afrizal; Melia Nurafni
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 2 No. 1 (2022): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Juni 2022
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (613.174 KB) | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v2i1.2392

Abstract

Kondisi kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat khususnya kategori ekonomi menengah kebawah.Kondisi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga salah satunya menjadi tanggung jawab pihak akademisi. Hal tersebut menjadi latar belakang Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Kuantan Singingi melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk bakti sosial pembagian sembako (minyak goreng, telur dan beras) kepada 10 kepala keluarga di 2 Desa di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yaitu Desa Tebing Tinggi dan Desa Koto Simandolak.Metode pelaksanaan dimulai dengan penjaringan data terkait masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan dengan koordinasi kepada Perangkat desa setempat. Bantuan didistribusikan oleh tim dosen, mahasiswa serta pihak perangkat desa setempat. Diharapkan dengan dilaksnakannya kegiatan bakti sosial ini dapat membantu meringankan beban kehidupan terkait ekonomi masyarakat dan penerima bantuan tepat sasaran.Kegiatan ini juga diharapkan dapat memupuk rasa solidaritas untuk peduli sesama.
The Problematics of Applying Living Law as a Basis for Criminalization in the Indonesian Criminal Code Iwan Kurniawan; Riki Afrizal; Putra, Antoni
Jurist-Diction Vol. 9 No. 1 (2026): Volume 9 No. 1, Januari 2026
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jd.v9i1.76922

Abstract

The application of the living law concept within Indonesia’s criminal law system, as regulated in the new Criminal Code (KUHP), opens a new dimension in recognizing customary law and social norms that exist within society. This concept seeks to create a legal system that is more responsive to social and cultural diversity, while accommodating local norms within the criminal justice process. However, the recognition of living law also raises significant issues, particularly with respect to the principle of legality in criminal law, legal uncertainty, and the potential for abuse of power by law enforcement authorities. This study aims to analyze the problems associated with the implementation of living law as a basis for criminalization under the KUHP, using a normative juridical approach and relying on both primary and secondary legal sources. The discussion includes the identification of challenges arising from the ambiguity in the acceptance and proof of customary norms in legal practice, as well as these norms’ impact on legal certainty and the protection of human rights. Furthermore, this article proposes alternative approaches to the application of living law that are more selective and firmly grounded in the principles of justice and human rights. The findings indicate that although living law can enhance respect for legal pluralism, its implementation must go through strict and transparent verification mechanisms to prevent legal uncertainty and discrimination. Therefore, clear regulations are needed regarding the recognition and limitations of living law norms within the criminal justice system, along with a more restorative approach to dispute resolution.