Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Kartika Sari, Ayumi
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian (Studi Putusan No. 291/Pdt.G/2019/PA.Mdn) Sabrina, Salvia; Wulandari Uniady, Linda; Viana, Miguel; Kartika Sari, Ayumi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3705

Abstract

Banyaknya persoalan perceraian yang didasarkan pada kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Indonesia. Beberapa ada yang menggunakan perjanjian pra-nikah yang bisa digunakan dalam melindungi keuangan dan harta pasangan sebelum menikah dan membantu mencegah serta mengatasi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya undang-undang No. 1 tahun 1974 legalitas perkawinan diatur secara jelas dan sistematis. Penelitian ini menggunakan analisis yuridis normatif yakni menganalisis permasalahan dengan peraturan yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya perjanjian pra-nikah dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kebahagiaan dan kemanan pasangan. Sesuai dengan hasil putusan 291/Pdt.G/2019/PA.Md yang menegaskan bahwa memberikan hak asuh kepada ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan, mengingat kondisi yang mendukung kesejahteraan anak.
PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI KEUANGAN DIGITAL: HARMONISASI UU PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DAN REGULASI FINTECH Kartika Sari, Ayumi
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 6 (2025): Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i6.2025.2685-2690

Abstract

AbstrakPesatnya perkembangan teknologi finansial (fintech) telah mendorong terjadinya digitalisasi layanan keuangan yang semakin mengandalkan pemrosesan data pribadi. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan data pribadi nasabah, mengingat potensi risiko penyalahgunaan data di tengah ekosistem digital yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan dan harmonisasi antara Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi yang mengatur sektor fintech di Indonesia, khususnya dalam konteks transaksi keuangan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU PDP telah memberikan kerangka hukum umum perlindungan data pribadi, terdapat tantangan implementasi di sektor fintech yang diatur oleh berbagai regulasi sektoral, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Ditemukan pula adanya tumpang tindih dan potensi ketidaksinkronan antara ketentuan UU PDP dengan regulasi fintech terkait prinsip pemrosesan data, persetujuan, serta kewajiban pengendali data. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi diperlukan guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak subjek data, serta mendorong inovasi digital yang bertanggung jawab di sektor keuangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan koordinasi antarotoritas dan penyusunan pedoman teknis yang selaras untuk memastikan perlindungan data pribadi secara efektif dalam transaksi keuangan digital.
Co-Authors Sabrina, Salvia Viana, Miguel Wulandari Uniady, Linda