<![CDATA[Salah satu isu di permukiman kumuh dan kepadatan penduduk, yang mempengaruhi kualitas lingkungan dan kehidupan di Kota Bandung, upaya pemerintah untuk membangun hunian layak melalui proyek Rumah Deret di Tamansari telah memicu konflik sosial. Masyarakat setempat menolak penggusuran dengan klaim bahwa tanah yang digunakan telah mereka huni selama puluhan tahun. Konflik ini melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah, yang masing-masing memiliki kepentingan dan perspektif yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis stakeholder dalam konflik kepentingan pembangunan rumah deret di Tamansari Kota Bandung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konflik kepentingan pembangunan Rumah Deret di Taman Sari, Kota Bandung, terdapat beberapa kelompok stakeholder dengan peran yang berbeda-beda. Stakeholder utama (primer) dalam konflik ini adalah DPKP3 dan BKM, sementara stakeholder sekunder meliputi PUPR, Polresta/Polsek, Satpol PP, serta berbagai organisasi masyarakat (Ormas) dan komunitas. Stakeholder kunci adalah masyarakat yang menentang proyek ini. Begitupun dalam penelitian ini ada temuan baru yaitu Srategi Stakeholder dalam mengatasi konflik kepentingan pembangunan Rumah deret Taman Sari Kota Bandung. Yaitu dengan strategi kolaborasi, Kolaborasi Stakeholder disini lebih mengarah kepada interelasi atau bekerjasama dalam menyelesaikan suatau problem yang terjadi yang dilakukan oleh Stakeholder Primer, Stakeholder Skunder Maupun Stalholder Kunci. Interaksi antara stakeholder yang pro dan kontra menunjukkan adanya kolaborasi di antara pihak yang mendukung proyek (DPKP3, BKM, PUPR), sementara kelompok yang menentang membentuk koalisi (masyarakat yang kontra, Ormas, komunitas). Temuan baru dari penelitian ini adalah pentingnya strategi kolaborasi antar stakeholder, baik primer, sekunder, maupun kunci, dalam mengatasi konflik kepentingan yang muncul selama pembangunan Rumah Deret di Taman Sari.]]>
