Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Tuakara, Yulianus
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tata Kelola Perbatasan yang Berkelanjutan: Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan dan Keamanan di Merauke Tuakara, Yulianus
Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 1 No. 4 (2025): JULI
Publisher : INDO PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/jjapgk18

Abstract

This study aims to analyze the sustainable border governance model by emphasizing cross-sector synergy, as well as identifying supporting factors, obstacles, and formulating recommendations for improving governance in the Merauke border area. Using a qualitative approach with a case study design, the study was conducted in Sota District, Merauke Regency, which is a national strategic area directly bordering Papua New Guinea. Data were collected through in-depth interviews, Focus Group Discussions (FGDs), field observations, and document studies involving various stakeholders, such as central and regional governments, security forces, traditional leaders, business actors, and NGOs. The results of the study indicate that cross-sector synergy in border governance is still sectoral and has not been institutionalized systematically. The main obstacles include regulatory fragmentation, overlapping authority, and low local capacity. However, there is potential for synergy through collaborative practices involving indigenous peoples and formal institutions. This study recommends strengthening cross-sector coordination forums, policy harmonization, and developing a co-production-based governance model. These findings provide a conceptual contribution to the border governance literature and offer an operational model for the formulation of sustainable development policies in Indonesia's strategic border areas
Dampak Kebijakan Dana Otonomi Khusus terhadap Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Merauke Tuakara, Yulianus
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 1 (2025): Februari - April
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i1.373

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan Dana Otonomi Khusus (Otsus) terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Distrik Malind, Kabupaten Merauke. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini menggali dinamika pelaksanaan Dana Otsus dalam konteks pembangunan pendidikan di wilayah yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas tinggi. Fokus penelitian terletak pada pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, kebijakan, serta peran berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala sekolah, guru, aparatur pemerintah distrik, tokoh masyarakat, dan komite sekolah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi, dengan analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dana Otsus memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan. Keterlambatan distribusi dana dan ketidakmerataan alokasi antar sekolah menghambat efektivitas program, sementara kapasitas sumber daya manusia di tingkat distrik yang terbatas serta koordinasi antar lembaga yang kurang optimal turut memperburuk implementasi. Masyarakat lokal juga belum terlibat secara maksimal dalam pengawasan dan evaluasi, yang berpotensi mengurangi akuntabilitas. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan koordinasi antar stakeholder, peningkatan kapasitas SDM, serta keterlibatan lebih aktif dari masyarakat untuk memaksimalkan dampak positif Dana Otsus dalam sektor pendidikan di Distrik Malind
Pemanfaatan Kecerdasan Buatan dalam Manajemen Pelayanan Publik Daerah: Peluang dan Risiko Tuakara, Yulianus
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 1 (2026): JANUARI-MARET
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/amgtk543

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan risiko pemanfaatan kecerdasan buatan dalam manajemen pelayanan publik daerah guna merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi pemerintahan daerah seperti Merauke. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada instansi pelayanan publik pemerintah daerah di Kabupaten Merauke. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan aparatur pemerintah, pengelola layanan digital, akademisi, dan masyarakat pengguna layanan, serta diperkuat melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi kebijakan. Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan teknik triangulasi sumber dan metode untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan kecerdasan buatan berpotensi meningkatkan efisiensi birokrasi, akurasi pengolahan data, serta kualitas pengambilan keputusan kebijakan di tingkat pemerintah daerah. Di Merauke, peluang tersebut didukung oleh mulai berkembangnya infrastruktur digital dan adanya komitmen kelembagaan menuju transformasi pelayanan berbasis teknologi. Namun, implementasi AI masih menghadapi kendala berupa keterbatasan infrastruktur yang belum merata, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta belum tersusunnya regulasi dan peta jalan teknologi yang jelas. Selain itu, terdapat risiko perlindungan data pribadi, bias algoritma, dan potensi kesenjangan akses layanan. Oleh karena itu, penerapan AI perlu dilakukan secara bertahap melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan regulasi etika teknologi, serta kolaborasi multipihak guna mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan berkelanjutan.
Co-Authors