Marselino Bensananda Ernanto
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM BAGI PASANGAN YANG TERPISAH TANPA PENYELESAIAN PERCERAIAN SECARA HUKUM Salma Inayah Novialita B T; Marselino Bensananda Ernanto; Muhammad Nanda Jakaria; Herliana Juniarsih; Clara Happy Trinita
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v11i5.12148

Abstract

Artikel ini membahas strategi pendampingan hukum dalam kasus perceraian yang telah sah secara agama namun belum sah secara hukum negara, dengan studi kasus perceraian antara RDP dan NST. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini meliputi kendala komunikasi jarak jauh antara para pihak, tingginya emosi dan egoisme masing-masing individu, serta keterbatasan akses terhadap informasi dan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses pengajuan gugatan cerai. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, artikel ini menguraikan bagaimana pemberi bantuan hukum harus memainkan peran strategis tidak hanya sebagai penasihat hukum, tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator komunikasi dalam kondisi yang serba terbatas. Strategi yang digunakan meliputi pemanfaatan media komunikasi digital dan layanan e-Court pada Pengadilan Agama sebagai solusi dalam menghadapi hambatan geografis dan administratif. Artikel ini merekomendasikan pentingnya sinergi antara masyarakat, pendamping hukum, dan lembaga peradilan dalam menyelesaikan perkara perceraian secara sah, tertib, dan adil di mata hukum negara.
Peran Lembaga Non-Pemerintah dalam Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Adat terhadap Ekspansi Perkebunan Sawit Salma Inayah Novialita Boru Tambunan; Marselino Bensananda Ernanto; Annabel Shelomita; Aprila Niravita
Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 2 No. 4 (2024): November: Jurnal Hukum dan Sosial Politik
Publisher : International Forum of Researchers and Lecturers

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/jhsp-widyakarya.v2i4.4138

Abstract

Agrarian conflicts related to customary land rights in Indonesia, particularly due to the expansion of oil palm plantations, have become a complex issue that has had a major impact on the social, cultural, and economic lives of indigenous communities. Land conversion carried out without adequate consent from indigenous communities often results in unilateral land acquisition, which triggers prolonged conflict. This article discusses the strategic role of non-governmental organizations (NGOs) in protecting indigenous peoples' rights through legal assistance, policy advocacy, and mediation. NGOs play a role in strengthening the legal position of indigenous communities, raising awareness of their rights, and bridging communication between indigenous communities, the government, and companies. However, this role faces challenges in the form of limited authority, external pressure, and overlapping agrarian regulations. This article emphasizes the importance of recognizing indigenous peoples' rights, improving regulations, and an inclusive conflict resolution approach so that economic development can proceed without sacrificing the sustainability of indigenous peoples' lives and cultures.