p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Karimah Tauhid
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hak Konsumen Sebagai Pengguna Jalan Tol Dengan Aturan Transaksi E-Toll Setiawan, Henri; Tridjono, Rachmat; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 2 (2025): Karimah Tauhid
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i2.14640

Abstract

Metode pembayaran secara elektornik dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kemajuan teknologi yang begitu cepat sehingga merambat pada seluruh aspek kehidupan termasuk dalam pembayaran jalan tol, namun tidak serta merta menghilangkan sistem pembayaran secara tunai karena negara harus memberikan alternatif pembayaran bagi masyarakat dan tidak menutup kemudahan yang diberikan. Apalgi uang yang digunakan untuk membayar jalan tol adalah uang rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, seolah-olah uang negara tidak berlaku pada pembayaran jalan tol. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menemukan konsep hukum terhadap hak konsumen sebagai pengguna jalan tol dengan aturan transaksi e-toll. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu penelitian yang mencoba menggali peraturan perundang-undangan terkait pengaturan transaksi elektronik pada mesin pemebayaran e-tol. Yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, teori, pendapat ahli, serta hasil penelitian orang lain yang relevan. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsumen memiliki hak untuk melakukan pembayaran secara tunai dan non tunai, karena dalam ketentuan Pasal 1 UU Jalan menyebutkan bahwa jalan tol adalah jalan yang .penggunanya wajib membayar sejumlah uang yang dapat dimaknai sebagai uang cash. Pembayaran secara elektonik membatasi penggunaan uang rupiah yang merupakan alat transaksi resmi yang dikeluarkan oleh BI sehingga bertentangan dengan UU Mata Uang. Karena uang rupiah dapat digunakan dimana saja kapan saja di seluruh wilayah Indonesia. Dampak penggunaan sistem pembayaran e-tol yaitu dampak positif dan negatif dampak possitif yaitu praktis tanpa melibatkan orang dalam traksaksi akses jalan yang mudah. Sedangkan dampak negatifnya menurut hasil analisis yaitu menyulitkan dalam pengisian ulang, ketika tidak punya saldo maka harus mengisi ulang, sementara jalan yang ramai namun harus mencari tempat pengisian ulang,tambahan pembayaran dari konsumen jika adanya merchant yang bekerjasama dengan Bank penerbit kartu; jika eror maka menyebabkan antrian panjang dan menyebabkan kemacetan, dan resiko uang elektronik dapat dicuri atau disedot oleh pihak lain.
Analisis Hukum terhadap Pencegahan Penggunaan Klakson Modifikasi Bus Pariwisata untuk Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas di Kota Bogor Fauzi, Muhammad Arka; Tridjono, Rachmat; Mulyadi
Karimah Tauhid Vol. 4 No. 12 (2025): Karimah Tauhid (In Progress)
Publisher : Universitas Djuanda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/karimahtauhid.v4i12.22034

Abstract

Bahayanya bus pariwisata yang menggunakan kelakson modifikasi yang menimbulkan keresahan di masyarakat dan juga penggunaan klakson modifikasi dapat menyebabkan malfungsi dari pengereman sehingga dapat menggangu keamanan dan keselamatan lalu intas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis terhadap pencegahan penggunaan klakson modifikasi atau basuri di kendaraan Bus terutama di Bus pariwisata, Penelitian ini menggunakan metode normatif yang berbasis yuridis normatif dengan literatur Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan menggunakan peraturan daerah kota Bogor tentang lalu lintas dan angkutan jalan selain menggunakan literatur Undang-Undang penulis juga melakukan wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Bogor. Hasil penelitian ini ditemukan kelemahan pada Undang-Undang dikarenakan kurangnya kewenangan oleh Dinas Perhubungan untuk menindak pelanggaran yang dilakukan oleh Po bus ataupun supir yang melakukan pelanggaran dengan menggunakan klakson modifikasi, sehingga Dinas Perhubungan harus memiliki surat tugas, dan harus melakukan razia pada tempat tertentu, selain lemahnya Undang-Undang tersebut, masih banyak Po bus yang masih melanggar peraturan dikarenakan untuk menarik para masyarakat menggunakan jasa transportasi miliknya.