Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Aziz, Ahmad Robiul; Zainuddin, Zainuddin; Hartono, Budi
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 2 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), November
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (636.996 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i2.1275

Abstract

The arrangement of street vendors is felt to be very important to create an orderly and comfortable atmosphere for the people of Medan Johor village. The chaotic and disorganized situation that occurred around the Medan Johor sub-district was caused by street vendors who were not well organized. To find out the implementation of the Minister of Home Affairs Regulation No. 41 of 2012 concerning Guidelines for the Empowerment of Street Vendors in Suka Maju Village, Medan Johor Subdistrict, this research was conducted. The focus of the research is on implementing the policy of the Minister of Home Affairs Regulation. Structuring the empowerment of street vendors requires evaluation and relocation. The purpose of this study is to determine the extent to which Ministerial Regulation No. 41 of 2012 is applied to the Suka Maju sub-district, Medan Johor sub-district. Data was collected through observational studies, interviews and documentation studies. Further analysis is carried out. The methodology in this research is descriptive qualitative. The results of the study show that there is a need for more optimal socialization. This study concludes that the relocation of street vendors in Suka Maju sub-district, Medan Johor sub-district has not run optimally and that many traders still do not want to be relocated to places that have been provided by the Suka Maju sub-district, Medan Johor sub-district.
Strategi Peningkatan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak Hanafi, Imam; Sulaiman, Sulaiman; Aziz, Ahmad Robiul
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i9.14793

Abstract

Letak objek pajak PBB-P2 tersebar di seluruh wilayah Kota Pontianak, sehingga merupakan potensi yang besar untuk peningkatan PAD dari sektor pajak. Namun jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang dibayarkan selalu menurun setiap tahunnya, ini mengakibatkan jumlah lembaran SPPT PBB-P2 yang belum dibayarkan meningkat setiap tahunnya. Penerimaan realisasi PBB-P2 di tahun 2022 merupakan yang tertinggi sepanjang tahun, kendati demikian jumlah wajib pajak yang membayar PBB-P2 di tahun 2022 hanya sebesar 38% atau 87.238 lembar SPPT, ini menunjukkan masih ada potensi yang masih bisa digali untuk menambah PAD dari sektor PBB-P2. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022, hambatan dari strategi yang dilakukan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022, solusi yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak melakukan strategi peningkatan pendapatan PBB-P2 dengan cara intensifikasi, ekstensifikasi serta strategi lain seperti penyesuaian NJOP, Kegiatan jemput pajak PBB-P2, Penghapusan denda administrasi, serta melakukan razia. Adapun hambatan yang dialami oleh BKD dalam peningkatan PBB-P2 yaitu terkait kesadaran masyarakat serta terkait data warisan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang belum valid. Untuk mengatasi hambatan ini BKD melakukan sosialisasi tentang PBB-P2 kepada wajib pajak serta melakukan cleansing/pemutakhiran data secara bertahap.