Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Criminal Responsibility in Cases of Child Abortion Darmawan, Agung Wibowo; Octarina, Nynda Fatmawati
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i1.44616

Abstract

This study analyzes criminal liability in cases of abortion carried out by minors and considers whether the immature age can be a reason for the elimination of criminal liability. Given that children are in a vulnerable position and often do not understand the legal consequences, social and economic factors such as family pressure, partners, or community stigma also influence their decisions. Using qualitative methods, this study examines legal aspects based on court decisions and regulations in Indonesia and compares legal approaches in other countries. The results of the study show that although children have special legal protection, this does not automatically eliminate criminal liability, except in certain conditions such as coercion or unconsciousness. In many cases, children who have abortions are actually victims of exploitation or sexual violence, so they need protection more than punishment. Therefore, this study emphasizes the importance of legal policy reform that pays more attention to psychological and social aspects, so that the justice system is not only oriented towards punishment, but also towards the restoration and protection of children's rights.
Analisis Yuridis Pembatalan Penetapan Status Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dengan Alasan Tidak Didasari Alat Bukti Yang Cukup Darmawan, Agung Wibowo; Octarina, Nynda Fatmawati
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i3.5786

Abstract

Penelitian ini menganalisis aspek yuridis terkait pembatalan penetapan status tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang didasarkan pada alasan kurangnya alat bukti yang cukup. Berdasarkan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan tersangka harus memenuhi syarat adanya minimal dua alat bukti yang sah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan tafsir dan penyimpangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum serta potensi pelanggaran hak asasi manusia. Studi ini menyoroti kasus Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Prap/2018/PN.Prp, di mana penetapan tersangka dianggap tidak sah karena tidak memenuhi standar alat bukti yang cukup. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya parameter mengenai bukti permulaan yang cukup dalam KUHAP membuka peluang bagi penyidik untuk bertindak sewenang-wenang dalam menetapkan tersangka. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem hukum acara pidana untuk memperjelas standar pembuktian dan meningkatkan transparansi dalam proses penyelidikan serta penyidikan guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.