Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

The Limitations of the Non-Profit Concept in the Foundation Law Muntaha, Nur Rahmad; Octarina, Nynda Fatmawati
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 1 (2025): March 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i1.44614

Abstract

This study examines the concept of non-profit in the Foundation Law and its implications for foundations' obligations to implement minimum wages for their employees. Although foundations are oriented towards social goals without seeking profit, they still employ workers who are entitled to employment protection. Dependence on unstable funding sources, such as donations and grants, often poses a challenge in fulfilling these obligations. Using a qualitative method based on normative analysis, this study examines regulations, court decisions, and legal doctrine to determine whether foundations are required to pay minimum wages. The results of the study show that despite their financial limitations, foundations are still required to comply with employment provisions because there are no exceptions in the regulations. Therefore, flexible policies, such as subsidies or incentives, are needed to maintain a balance between the sustainability of foundations and the fulfillment of workers' rights according to legal provisions.
Analisis Yuridis Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Prostitusi Dalam Hukum Pidana Di Indonsia Pada Masa Yang Akan Datang Muntaha, Nur Rahmad; Saleh, Moh
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i3.5785

Abstract

Fenomena perilaku prostitusi mengalami perkembangan yang signifikan dan masif, dipercepat oleh penyebaran informasi melalui media elektronik. Keterbatasan regulasi komprehensif mengenai prostitusi berdampak pada evolusi hukum yang mempengaruhi praktik tersebut. Minimnya pengaturan memunculkan budaya hukum baru di kalangan pelaku, yang berimbas pada berbagai lapisan masyarakat. Konsekuensi terburuk dari maraknya prostitusi adalah meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, yang mengancam kesehatan tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak terkait seperti pasangan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi prostitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, serta menyoroti urgensi pembaruan hukum yang komprehensif di masa mendatang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengandalkan data sekunder dari penelitian kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan analisis preskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun beberapa peraturan daerah telah mengatur praktik prostitusi, belum ada regulasi nasional yang rigid dan menyeluruh. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan di masa depan meliputi: penetapan definisi prostitusi yang jelas, kriminalisasi konsumen dan pekerja seks komersial, reformulasi delik bagi mucikari, penerapan sistem sanksi ganda (double track system), pemberatan pidana, serta perumusan bentuk delik yang lebih komprehensif.