Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Jurnal Media Informatika Jurnal Fundamental Justice Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Jurnal Mengkaji Indonesia Kreativasi: Journal of Community Empowerment
Saleh, Moh
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
ASPEK HUKUM KERJASAMA ANTARA PIHAK PENYELENGGARA EVENT MOTOGP MANDALIKA DENGAN PIHAK TENANT DALAM PENGGUNAAN BOOTH (STAND) Mulada, Diman Ade; Saleh, Moh; Setiawan, Yudhi; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta Vol 7 No 1 (2024): Volume 7 Nomor 1 Juni 2024
Publisher : Prodi Hukum Agama Hindu Jurusan Dharma Sastra IAHN Gde Pudja Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/wk.v7i1.1803

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk hubungan hukum antara penyelenggara event MotoGP dengan pihak tenant dalam penggunaan booth (stand) dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak jika terjadi wanprestasi dalam penggunaan booth (stan) pada event MotoGP. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan Hukum Antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) Dalam Penggunaan Booth (stand) yaitu: untuk penggunaan booth (stand) secara gratis yang disediakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait untuk UMKM menjual produknya adalah perjanjian pakai, karena pihak UMKM menggunakan booth (stand) secara cuma-cuma yang menanggung biaya sewa booth (stand) adah pihak pemerintah dan stakeholder berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan pihak penyelenggara event MotoGP sedangkan untuk penggunaan booth (stand) secara berbayar antara Penyelenggara Event MotoGP Dengan Pihak Tenant (UMKM) yaitu perjanjian sewa menyewa dan Bentuk Penyelesaian sengketa yang ditempuh antara pelaku UMKM yang mengalami kerugian karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengelolan booth (stand) pada event MotoGP adalah dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu para pelaku UMKM yang merasa rugi karena tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penyelenggara menyampaiakan keluhannya dan kerugian yang mereka alami kepada penyelenggara, kemudian penyelenggara mencarikan solusi atas keluhan yang disampaiakan oleh para pelaku UMKM salah satunya dengan memberikan ganti kerugian serta melakukan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan kedepannya.
Legal Protection for Taxpayers Participants of Voluntary Disclosure Program in the Law on Harmonization of Tax Regulations Subagyo, Achmad; Abdullah, Saiful; Saleh, Moh
IUS POSITUM: Journal of Law Theory and Law Enforcement Vol. 1 Issue 4 (2022)
Publisher : jfpublisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56943/jlte.v1i4.169

Abstract

The tax laws and regulations have changed many times, but these changes have not had a strong impact in terms of fulfilling the tax function as a regulator and source of financing for state administration and national development, especially during this Covid-19 pandemic. Therefore, the government regulates and changes several provisions in the field of taxation, such as Law No. 11/2020 concerning job creation and Law No. 7 concerning HPP (Harmonization of Tax Regulations). Minister of Finance stated that the HPP Law would provide provisions for the government to overcome disruption or shock of Covid-19 after effect. The objectives of this research are to describe the analysis of asset arrangements that must be reported in the Voluntary Disclosure Program and analyze legal remedies that can be taken by taxpayers who experienced losses as participants. This research used a normative type of research. The approach used in this research is a descriptive analysis. The source data of this research consist of primary and secondary legal materials. In addition, the data collection used library research. Taxpayers participating in the Voluntary Disclosure Program can take legal action against all disputes related to the Tax Amnesty Program through an Objection Application when the Taxpayer receives an SKPKB (Tax Underpayment Assessment Letter). Meanwhile, based on the decision of the Director General of Taxes, apart from the issuance of SKPKB, it can only be resolved through a lawsuit to the Tax Court.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPUASAN SISWA MTS SURYA BUANA MENGGUNAKAN METODE REGRESI LOGISTIK Saleh, Moh; Chamidy, Totok; Suhartono
JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika) Vol. 8 No. 3 (2024): JATI Vol. 8 No. 3
Publisher : Institut Teknologi Nasional Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36040/jati.v8i3.9696

Abstract

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, sekolah memiliki tanggung jawab yang besar dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada siswa-siswinya. Hal ini penting agar sekolah dapat bersaing efektif dengan berbagai sekolah lain yang terus bermunculan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, evaluasi tingkat kepuasan belajar siswa dapat dijalankan melalui metode data mining, salah satunya menggunakan pendekatan Regresi Logistik. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan siswa. Regresi Logistik bekerja dengan cara menghitung probabilitas kelas dari sebuah data. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dibuat kesimpulan bahwan kepuasan siswa di MTs Surya Buana Malang bisa diprediksi dan dievaluasi dengan menggunakan teknik data mining yang memanfaatkan algoritma regresi logistik. Hal ini bertujuan untuk memprediksi tingkat kepuasan siswa dengan memanfaatkan algoritma regresi logistik. Hasil analisis memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang perlu diperhatikan oleh pihak sekolah dalam meningkatkan tingkat kepuasan siswa, terutama dalam hal peningkatan lingkungan sekolah dengan p-value 0.03, serta fasilitas dan infrastruktur yang memiliki p-value yang sangat rendah yakni 0.00. Selain itu Algoritma regresi logistik dapat memiliki akurasi yang sangat baik yakni 87.69% yang tergolong puas dengan menggunakan confusion matrix
Analisis Yuridis Urgensi Pengaturan Kriminalisasi Terhadap Tindakan Prostitusi Dalam Hukum Pidana Di Indonsia Pada Masa Yang Akan Datang Muntaha, Nur Rahmad; Saleh, Moh
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 3 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i3.5785

Abstract

Fenomena perilaku prostitusi mengalami perkembangan yang signifikan dan masif, dipercepat oleh penyebaran informasi melalui media elektronik. Keterbatasan regulasi komprehensif mengenai prostitusi berdampak pada evolusi hukum yang mempengaruhi praktik tersebut. Minimnya pengaturan memunculkan budaya hukum baru di kalangan pelaku, yang berimbas pada berbagai lapisan masyarakat. Konsekuensi terburuk dari maraknya prostitusi adalah meningkatnya penyebaran penyakit menular seksual, yang mengancam kesehatan tidak hanya pelaku langsung, tetapi juga pihak-pihak terkait seperti pasangan mereka. Penelitian ini bertujuan menganalisis regulasi prostitusi dalam sistem hukum pidana Indonesia saat ini, serta menyoroti urgensi pembaruan hukum yang komprehensif di masa mendatang. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini mengandalkan data sekunder dari penelitian kepustakaan dan analisis peraturan perundang-undangan, dengan pendekatan analisis preskriptif. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun beberapa peraturan daerah telah mengatur praktik prostitusi, belum ada regulasi nasional yang rigid dan menyeluruh. Beberapa rekomendasi untuk perbaikan di masa depan meliputi: penetapan definisi prostitusi yang jelas, kriminalisasi konsumen dan pekerja seks komersial, reformulasi delik bagi mucikari, penerapan sistem sanksi ganda (double track system), pemberatan pidana, serta perumusan bentuk delik yang lebih komprehensif.
Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Lembaga Perbankan Mulada, Diman Ade; Saleh, Moh; Setiawan, Yudhi; Wisudawan, I Gusti Agung
Jurnal Fundamental Justice Vol. 6 No. 1 (2025): Maret 2025
Publisher : Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/fundamental.v6i1.4884

Abstract

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaturan kebijakan mengenai tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dan menganalisis model pelaksanaan tanggung jawab sosial (CSR) yang dilakukan oleh lembaga perbankan dalam berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Adapun Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Pengaturan Kebijakan Tanggung Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan mengenai kewajiban bank dalam melaksanakan tanggung jawab sosial (CSR) ditentukan berdasarkan beberapa ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk Jenis bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang berbentuk Perseroan terbatas tunduk pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam pasal 74 Undang-Undang PT serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Sedangkan untuk Lembaga bank yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas namun melaksanakan kegiatannya dalam bentuk penanaman modal, maka dasar kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial Perusahaan (CSR), serta untuk perbankan yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN No. 5 Tahun 2021 Tentang Program tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha milik negara, Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Peraturan OJK No. 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS serta Kebijakan dan Standar Operasional Prosedur tentang Corporate Social Responsibility (CSR) yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi dari Lembaga perbankan. Dan Model Pelaksanaan Tanggumg Jawab Sosial (CSR) Yang Dilakukan Oleh Lembaga Perbankan Dalam Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meliputi: Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, Tahap Pengawasan, Tahap Monitoring dan Evaluasi
Pelatihan Desain Media Pembelajaran Digitas dengan Canva untuk Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa PPG Prajabatan PGSD Setyowati, Yuni; Saleh, Moh
Kreativasi : Journal of Community Empowerment Vol. 3 No. 3 (2024): Vol.3 No.3,2024: Desember 2024 (IN PRESS)
Publisher : UNIB Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33369/kreativasi.v3i3.38803

Abstract

The development of technology in the digital era requires Pre-service PPG (Teacher Professional Education) students to possess competencies in designing creative and innovative digital learning media. This training, attended by 30 students, aimed to enhance their ability to design learning media using Canva. The community service activity was conducted online via Zoom, consisting of three stages: preparation, implementation, and evaluation. The results of the training showed an average post-test score increase of 35%, reflecting the improvement in participants’ competencies. The participants successfully produced engaging and enjoyable digital learning media that support learning at the elementary school level.
Pancasila Democracy and the Implementation of an Open Proportional Electoral System Puspahani, Ika; Saleh, Moh
Jurnal Mengkaji Indonesia Vol. 3 No. 1 (2024): July
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmi.v3i1.625

Abstract

Abstract: This research focuses on the constitution-based election system. Theoretically, there are two general election systems: the district and proportional. Proportional systems aim to reflect the statistical portrait of the population in the representation body, while the district system adheres to the 'one man one vote' principle. The open proportional electoral system, mandated by Constitutional Court Decision No. 22-24/PUU-VI/2008, aims to provide voters with a direct and open choice in selecting legislative candidates. Purpose: This article endeavors to scrutinize the congruence between the implementation of the open proportional electoral system and the essence of Pancasila democracy, the fundamental principle underpinning Indonesia's legal and political framework. Design/Methodology/Approach: This legal inquiry employs a normative approach, analyzing secondary data and legal principles to investigate the implementation of the open proportional electoral system and its compatibility with the tenets of Pancasila democracy. Findings: The open proportional electoral system, as mandated by Constitutional Court Decision No. 22-24/PUU-VI/2008, underscores the active involvement of citizens in the selection of legislative representatives. This system establishes a more direct and accountable linkage between voters and their elected representatives, thereby aligning with the foundational principles of Pancasila democracy. Originality/value: This research underscores the significance of examining the correlation between the proportional electoral system and the essence of Pancasila democracy. It posits a compelling argument in favor of aligning the electoral system with the principles of democratic representation and citizen participation in the Indonesian context.
Auction Of The Executed Collateral Object Under Fiduciary Guarantee Kurniawati, Dewi; Saleh, Moh
Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora) Vol 8 No 1 (2024): Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora
Publisher : Proram studi pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universaitas PGRI Banyuwangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36526/santhet.v8i1.3189

Abstract

This research endeavors to analyze two crucial aspects within the legal framework of Indonesia, primarily in response to Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. First, it delves into the coercive power of debtors regarding the surrender of fiduciary guarantee objects and examines the implications of the Constitutional Court's ruling, which allows debtors the choice not to voluntarily relinquish collateral objects, thus introducing ambiguity regarding the obligations outlined in Article 30 of the Fiduciary Guarantee Law. Consequently, this decision extends the execution process, increases costs, dampens the business climate, and diminishes potential Non-Tax State Revenue. Furthermore, creditors are challenged in executing defaults, now necessitating court orders and rendering the once-efficient process laborious. Second, the research navigates the intricacies of conducting auctions for executed fiduciary guarantee objects, elucidating the legal framework governing auctions in Indonesia, where transparency, competition, certainty, accountability, and efficiency are paramount. The study unveils the procedure for initiating auctions, the criteria for prospective participants, and the guiding principles of these auctions. In conclusion, this research calls for comprehensive studies by policymakers prior to any revisions in the Fiduciary Security Law, given the growing diversity of collateral objects and the complexities stemming from Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. It underscores the need to modernize movable property security laws to adapt to evolving societal dynamics, consolidate fiduciary security regulations, and streamline the procedures for auctioning executed fiduciary collateral objects
Co-Authors Abdullah, Saiful Dewi Kurniawati Diman Ade Mulada, Diman Ade Muntaha, Nur Rahmad Puspahani, Ika Subagyo, Achmad Suhartono Totok Chamidy Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan Yuni Setyowati