Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Estudiante Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Kau, Paramita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Role of the Administrative Court in Protecting Citizens' Rights from Harmful Administrative Actions Kau, Paramita
Estudiante Law Journal VOL. 7 No. 2 JUNE 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i2.31023

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) plays a crucial role in ensuring legal certainty for citizens in administrative disputes. This article examines its role within Indonesia’s legal system and how PTUN ensures that government administrative actions remain within the bounds of applicable laws. This study employs a normative legal research method with a literature review approach. The findings indicate that PTUN functions as a mechanism to oversee administrative decisions and actions that may be detrimental to citizens. Through transparent and accountable legal procedures, PTUN ensures that government decisions are made in accordance with the law, are not arbitrary, and provide protection for the rights of individuals and legal entities. PTUN also contributes to building a fairer, more transparent, and accountable government by upholding the principles of the rule of law and good governance. With PTUN in place, the public has a clear legal avenue to challenge harmful administrative decisions, thereby strengthening legal certainty and social justice in governance
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penambangan Emas Tanpa Izin di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto Kau, Paramita; Waode Mustika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1722

Abstract

Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kawasan Hutan Produksi Boliyohuto merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan ketertiban hukum. Aktivitas ilegal ini tidak hanya menyebabkan kerusakan ekologis yang signifikan, tetapi juga mencerminkan lemahnya penegakan hukum akibat keterbatasan geografis, sumber daya, dan ketergantungan ekonomi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku PETI di wilayah tersebut serta mengidentifikasi hambatan struktural dan sosial yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris dengan teknik kualitatif melalui wawancara terhadap aparat penegak hukum dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terbatas karena faktor geografis, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan dominasi aktor intelektual dalam jaringan ilegal. Selain itu, kemiskinan dan kurangnya alternatif pekerjaan menjadi pendorong utama partisipasi masyarakat dalam PETI. Penanganan yang efektif membutuhkan sinergi antara penegakan hukum yang tegas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan holistik ini diharapkan dapat mengurangi praktik PETI dan meminimalkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat
Co-Authors Waode Mustika