Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Evidence Of Law Jurnal Multidisiplin Indonesia
Nazaruddin Halim, Anriz
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Akibat Hukum Terjadinya Kekosongan Terhadap Organ-Organ Yayasan Yang Sudah Habis Masa Kepengurusannya Wahyuny, Dian; Yuhelson, Yuhelson; Nazaruddin Halim, Anriz
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i8.414

Abstract

Yayasan yang mengalami kekosongan organ-organ dimana pengurus dan pengawas sudah habis masa jabatannya 5 (lima) tahun dan saat bersamaan organ pembina terjadi kekosongan dikarenakan telah meninggal dunia semua atau tidak diketahui keberadaannya, yang mana belum diatur secara tegas dalam Undang-Undang Yayasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan Pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, Analistis, dan Kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, literature buku, jurnal dan sumber bahan hukum lainnya. Untuk Teknik Analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum yaitu Penafsiran Gramatikal, Penafsiran Sistematis, Penafsiran Teleologis dan metode konstruksi hukum. Dari hasil penelitian bahwa Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum. Peristiwa hukum terjadinya kekosongan organ-organ Yayasan, yang mengakibatkan Yayasan tidak memiliki organ kepengurusan untuk bertindak atau mewakili atas nama Yayasan. Tindakan organ-organ Yayasan yang sudah habis masa jabatannya atau tanpa kewenangannya menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Sedangkan untuk mendapatkan kepastian hukum atas tindakannya dapat mengajukan permohonan penetapan di Pengadilan Negeri setempat, yang pada dasarnya putusan hakim merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang bertujuan salah satunya untuk mencapai kepastian hukum.
Digital Land Reform: The Impact of Indonesia’s Electronic Land Administration System on Agrarian Governance Nazaruddin Halim, Anriz
Journal Evidence Of Law Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v4i2.1579

Abstract

Digital transformation in land administration has become one of the Indonesian government's strategic agendas in order to achieve more modern and accountable land governance. By implementing the Electronic Land Administration System (e-land system), the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) is striving to overcome classic problems in the land sector such as slow bureaucracy, overlapping certificates, land mafia practices, and weak legal certainty. This research employs a qualitative approach with policy analysis methods, utilizing secondary data such as regulations, official reports, academic literature, and media publications. The analysis results show that land digitalization has several positive impacts, including increased transparency, efficiency, accountability, and legal certainty in land management. Programs like PTSL, e-certificates, HT-el, and Roya-el accelerate services, reduce the potential for data manipulation, and strengthen the legal legitimacy of land rights. Nevertheless, the implementation of this policy still faces various challenges, ranging from the digital divide, limitations in technological infrastructure, human resource capacity, to data security issues. Thus, the success of digital agrarian reform depends not only on technology but also on efforts to ensure inclusiveness, strengthen digital literacy, and protect data. The e-land system has great potential to be an effective instrument for agrarian reform, as long as it is implemented evenly and fairly for all Indonesian people.
Co-Authors Wahyuny, Dian Yuhelson Yuhelson