Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Jurnal Multidisiplin Indonesia
Sailellah, Sirajudin
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Terhadap Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Waris Adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat Lediana, Erlita; Sailellah, Sirajudin; Turhamun, M. Slamet
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 8 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i8.416

Abstract

Artikel ini menganalisis tentang upaya optimalisasi kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik terkait pembagian warisan berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong di Lampung Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana peran notaris dalam mengoptimalkan pembuatan akta otentik dalam konteks pembagian warisan yang berlandaskan pada hukum adat Sai Batin Buay Pernong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan melakukan analisis terhadap regulasi hukum terkait notaris, hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong, serta studi literatur yang relevan. Data yang dianalisis bersifat deskriptif dan komparatif untuk mengidentifikasi peran notaris dalam pembuatan akta otentik terkait pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran notaris dalam pembuatan akta otentik berdasarkan hukum waris adat Sai Batin Buay Pernong dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para ahli waris. Optimalisasi kewenangan notaris dalam hal ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap hukum adat setempat serta kemampuan untuk memadukan prinsip-prinsip hukum waris adat dengan tuntutan hukum formal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
Kewenangan Bertindak Dalam Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibeli Dari Harta Bersama Dalam Perkawinan Yang Masih Terikat Harta Bawaan di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Wahyudi Arifin, Buyung; Sailellah, Sirajudin; Nur Widyanti, Amelia
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 9 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i9.557

Abstract

Perbuatan hukum jual beli hak atas tanah atas harta perkawinan harus dilakukan dengan melaksanakan kewenangan bertindak antara suami dan istri, dan dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (LDO). Namun dalam praktiknya masih terdapat perbuatan hukum yang tidak melaksanakan kewenangan bertindak. Sehingga dapat mengakibatkan batalnya perjanjian jual beli tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini menyangkut penerapan kewenangan perbuatan jual beli hak atas tanah yang masih terikat pada harta perkawinan dan tanggung jawabnya. LDO jika perjanjian tidak menerapkan kewenangan untuk bertindak. Tujuannya untuk mengetahui penerapan kewenangan bertindak dan mengetahui sejauh mana tanggung jawab LDO dalam hal tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dan studi lapangan. Teknik analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dengan cara menghubungkan data yang satu dengan yang lain secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewenangan penindakan harta perkawinan adalah dengan memberikan persetujuan di hadapan LDO atau melampirkan surat persetujuan. Tanggung jawab LDO atas akta tersebut adalah sejauh mana LDO menjalankan tugas dan wewenangnya. LDO tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila para pihak melakukan perbuatan hukum. Namun apabila LDO melakukan kesalahan karena perbuatannya yang disengaja atau lalai melawan hukum dengan tidak menjalankan kewenangannya, maka LDO dapat dikenakan sanksi administratif, dan dituntut baik perdata maupun pidana. Kewenangan bertindak ini perlu diterapkan karena dalam harta perkawinan ini terdapat keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, di samping itu juga agar salah satu pihak suami/istri tidak melampaui kewenangannya. Maka dalam hal ini, LDO hendaknya tidak hanya mengejar kebenaran formal yang disampaikan para pihak, namun juga kebenaran materil
Menelisik Kepastian Hukum Akta Wasiat atas Pencairan Deposito Pewaris yang Ditahan oleh Bank Alghaffar, Anandito Fadli; Sri Marniati, Felicitas; Sailellah, Sirajudin
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v12i1.12491

Abstract

A will serves as strong evidence in the event of a legal dispute in court and is regulated under Article 875 of the Civil Code. A will may include instructions regarding the provision of a deposit. In cases where a beneficiary, designated as an heir according to the testament, seeks to withdraw the deposit from the Bank, the Bank may withhold it, raising issues regarding the legal consequences of such withholding and the assurance of legal certainty concerning the beneficiary’s right to withdraw the deposit under the will. To address these issues, the researcher applied the theory of Legal Consequences by R. Soeroso and the theory of Legal Certainty by John Michiel Otto. The study employed a normative juridical research method, using library research and secondary data obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources. The research approach included statutory, conceptual, analytical, and case-based analyses. Legal data were collected through identification and inventory of applicable laws, books, journals, and other relevant legal references, and were analyzed using grammatical interpretation, analogy, and legal reasoning. The research findings reveal that legal consequences arise when the Bank withholds the deposit. While the legal relationship between the testator and the Bank terminates, the beneficiary acquires rights and obligations upon the disbursement of the deposit. Furthermore, legal certainty is achieved through court decisions, which ensure the enforceability of the will and the beneficiary’s right to access the deposit.
Prinsip Le Mort Saisit Le Vif dalam Peralihan HakTanah: Perlindungan Hukum bagi Pembeli terhadap Penolakan Ahli Waris Ismail, Ismail; Sri Marniati, Felicitas; Sailellah, Sirajudin
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 12 No 1 (2025): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v12i1.12499

Abstract

The principle of le mort saisit le vif provides that upon the death of a person, all rights and obligations are immediately transferred to their heirs. These include both assets and liabilities, such as the obligation to complete a land sale and purchase transaction initiated by the deceased during their lifetime. A key issue arises when heirs reject the making of a Sale and Purchase Deed (Akta Jual Beli) for a transaction conducted by the testator, raising questions about the validity of the transfer of land rights and the legal protection available to the buyer. This research applies the theory of legal protection and the theory of land registration, using a normative juridical method based on legal literature and secondary data from primary, secondary, and tertiary sources. The approaches include the Legislative Approach, Conceptual Approach, Analytical Approach, and Case Approach. Legal materials are analyzed using grammatical and systematic interpretation, supported by legal construction methods. The results show that the transfer of land rights through a Sale and Purchase Deed rejected by the heirs cannot be implemented, as maintaining land registration data requires a deed made before an authorized Land Deed Official (PPAT). To ensure legal protection, the buyer may pursue legal action against the heirs for unlawful acts, since heirs inherit not only assets but also obligations, including the duty to finalize the sale and purchase transaction. This obligation entails executing and signing the deed before a PPAT, thereby upholding the principle of le mort saisit le vif and ensuring legal certainty in land registration.
Co-Authors Alghaffar, Anandito Fadli Ismail Ismail Lediana, Erlita Nur Widyanti, Amelia Sri Marniati, Felicitas Turhamun, M. Slamet Wahyudi Arifin, Buyung