Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.67
P-Index
This Author published in this journals
All Journal COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Jurnal Multidisiplin Indonesia Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Yusuf , Hudi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Violence Against Women and Immigrant Workers Santika, Sela; Yusuf , Hudi
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 3 No. 6 (2024): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v3i6.1383

Abstract

The resistance can be represented by who is responsible and can be known where Saia is. Navavo's most vulnerable are swayed by corruption, whether it's violence that is reported in the public maurua domain of violence. Having seen both physical violence and economic displacement, as well as sexual violence and baddest violence, women are Eria Wadi's focus. These markings. Because work becomes innocent of the violence. Even the violence they control can increase or decrease from one type of violence within a time together.Because of ven dab's education, kuranenza skills have been developed, and dispossi enabled as a dekeria on wereka serina is awarded as a state-owned pablum that always contributes the largest economy, varun kenedulian to, they so., violence against women has a variety of effects on victims, physically and psychologically. Psychologically, victims commonly experience low self-esteem, guilt, a tendency to blame themselves, deep sadness, a feeling of not wanting to go through life (depression) and post-traumatic stress disorder. On the other hand, the effects of this psychic disorder led to the risk of drug addiction such as narcotics, smoking, and alcohol increase. The Indonesian nation, as part of the world community, has accepted the gender equality movement. They are consistent with the values contained in Pancasila, the state philosophy. But so far, violence against women still frequently occurs, especially against women in socially vulnerable economies, including women migrant workers. Ironically, violence against women migrant workers is not only done by others who have no family relationship with the victim (the employer) but also by their own families before they become migrant workers. For some women migrant workers, migrant workers the choice to be truly meant a way out of suffering in the family. But the tragedy in the workplace is that they actually get into the trap of violence. Therefore, the empowerment of women is still very relevant and even urgent and conducted comprehensively.
Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst: dalam Konteks Hukum Nasional Amat, Lie; Yusuf , Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 09 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i09.1149

Abstract

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 654/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks hukum nasional. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengambil langkah-langkah yang memegang peranan penting dalam penegakan hukum. Analisis mendalam terhadap putusan ini mencakup aspek-aspek krusial seperti argumen hukum yang digunakan, pertimbangan hakim, dan implikasi lebih luasnya terhadap sistem hukum nasional. Studi ini membedah argumen-argumen kunci yang diajukan dalam proses peradilan dan menjelaskan bagaimana Mahkamah Agung mencapai keputusan akhirnya. Selain itu, analisis memusatkan perhatian pada dampak keputusan tersebut terhadap interpretasi dan penerapan hukum nasional, dengan menyoroti potensi perubahan atau konsekuensi dalam penegakan hukum di tingkat nasional. Dengan memahami esensi putusan Mahkamah Agung ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang evolusi hukum nasional. Implikasi praktis dari putusan ini juga dibahas, menyoroti peran penting Mahkamah Agung sebagai pilar sistem peradilan dalam konteks hukum Indonesia. Kesimpulan ditarik untuk menyoroti signifikansi putusan ini dalam kerangka hukum nasional serta potensi dampaknya pada masa depan.
KAJIAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Lusiana; Yusuf , Hudi
Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Publisher : Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.572349/civilia.v3i1.1824

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak, cara pencegahan, dan upaya pencegahan dari sudut pandang kriminologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (penelitian hukum) untuk memperoleh data primer melalui bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sudut pandang kriminologi, penyidikan hukum terhadap anak pelaku kejahatan narkoba didasarkan pada indikator-indikator sebagai berikut: Pertama, faktor penyebab anak melakukan kejahatan narkoba adalah faktor internal (faktor yang diterima anak dari masyarakat). keluarga) . Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal anak (lingkungan, pergaulan, keadaan ekonomi, dan pengaruh budaya asing). Kedua, anak melakukan kejahatan narkoba secara berkelompok atau sendiri-sendiri, dan anak dapat berbohong kepada orang tuanya tentang kegiatan kriminalnya (uang jajan) dan penggunaan narkoba. Ketiga, upaya yang dilakukan agar kejahatan narkoba yang dilakukan oleh anak tidak terulang kembali.
Analisis Kontradiksi Unsur Schulduitsluitingsgrond (Alasan Pemaaf) dengan Ancaman Pidana oleh Penuntut Umum dalam Perkara Narkotika Agustono, Fredy; Yusuf , Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1186

Abstract

Perkara narkotika selalu menjadi problematika yang tidak pernah ada habisnya hingga pada abad ini, masih seringkali ditemukan bahwasanya terdapat kegiatan transaksi jual beli narkotika yang dilakukan secara tersembunyi di berbagai kawasan. Dengan adanya penelitian ini ditujukan untuk menganalisis adanya kontradiksi antara unsur pemaaf atau (Schulduitsluitingsgrond) dengan ancaman pidana oleh penuntut umum melalui tuntutannya dalam perkara narkotika Putusan Pengadilan Negeri Nomor 355/Pid. Sus/PN.JKT Pst. dalam penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui mengenai kontradiksi antara alasan pemaaf dengan ancaman pidana oleh penuntut umum dalam perkara narkotika dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 355/Pid.Sus/PN.JKT Pst dan mengetahui pertimbangan hakim dalam menilai adanya unsur pemaaf dengan ancaman pidana dari penuntut umum untuk dijadikan sebagai putusan. Guna menemukan jawabannya maka dilakukan penelitian doctrinal atau normatif untuk menganalisa putusan ini. Sehingga didapatkan hasil yang pertama, bahwa kontradiksi antara alasan pemaaf dengan ancaman pidana oleh penuntut umum seperti dua sisi mata koin yang berbeda, alasan pemaaf bersifat meringankan hukuman terdakwa, sedangkan ancaman pidana oleh penuntut umum sebagai pemberat pidana bagi terdakwa. Dan hasil yang kedua, bahwa pertimbangan hakim perlu secara ideal dan berkontruksi hukum dalam membuat suatu pertimbangan untuk menjatuhkan putusan agar memberikan aspek keadilan berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa.
Jerat Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang di Sektor Perekrutan Ketenagakerjaan sudarso, Sudarso; Yusuf , Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 10 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i10.1193

Abstract

Perdagangan orang menjadi masalah klasik yang terus-terusan terjadi sepanjang masa tanpa berhenti sehingga tidak heran bahwasanya perdagangan orang dijadikan salah satu kejahatan dari lima perbuatan kejahatan yang paling besar di dunia dan sangat berdampak kepada penghidupan kemanusiaan, baik dari segi perpolitikan, ekonomi serta dari segi manusianya yang menjadi objek jual dan beli Perdangangan dengan modus perekrutan kerja.  Hasil penelitian menunjukan perbuatan perdagangan orang talah dilarang dan pengaturannya diatur pada UU TPPO, KUHP, konvensi PBB dan Aturan pekerja Perlindungan Migran dan sifat hukum ini secara resmi harus dipatuhi oleh seluruh orang yang tinggal di wilayah tersebut dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Aturan-aturan hukum seperti di KUHP dan UU TPPO ini hadir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari tindakan perdagangan manusia, hal itu karena Indonesia termasuk wilayah yang paling sering terjadi perekrutan perdagangan manusia, terutama disektor ketenagakerjaan. Selain itu penelitian ini mengungkapkan bahwasanya terdapat jeratan hukum pidana untuk pelaku perdagangan manusia, salah satu hukumannya untuk menjerat pelaku terletak pada UU TPPO yang menyatakan seseorang atau sekelompok orang yang telah memakai atau mendapat manfaat kepada korban jual dan beli manusia dengan mana melaksanakan persetubuhan atau kegiatan yang dipersamakan pada kerja seksual, dengan mana memperkerjakan korban tersebut untuk mendapatkan manfaat komersial atau untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut dapat dijerat hukuman pidana selama maksimal lima belas tahun penjara lamanya. Penjeratana hukuman ini sebagai bentuk efek jera kepada pelaku untuk tidak mengulanginya lagi.
Analisis Yuridis Penerapan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang 35 Tahun 2009 (Studi Kasus Putusan PN Depok Nomor: 375/PID.SUS/2023/PN. Dpk) Agustono, Fredy; Yusuf , Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1197

Abstract

Tindakan yang sering kali terungkap di negara Indonesia adalah tindakan menyimpan atau mengedarkan barang narkotika yang seringkali dilakukan oleh masyarakat dengan perekonomian yang tidak stabil dengan maksud menjadi jalan pintas dalam meraup berbagai keuntungan atau dimaksudkan untuk menambah kekayaan secara pribadi. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas dakwaan alternatif sebagai instrumen hukum dalam menangani kasus tindak pidana narkotika, terutama dalam konteks pembuktian dan penerapan hukum pidana. Penelitian ini dikhususkan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Depok nomor 375/Pid.Sus/2023/PN.Dpk mengenai narcotics crime yang melibatkan terdakwa Syah Hamzah alias Sate bin Syah Hamka dalam dua aspek, aspek yang pertama adalah mengenai penggunaan dakwaan alternatif oleh penuntut umum dan aspek kedua adalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara a quo. Dalam penelitian ini dikaji melalui metoode penelitian normatif atau doctrinal dengan analys methode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hal tersebut didapatkan hasil penelitian berupa penggunaan dakwaan alternatif yang didakwakan oleh Prosecutor atau penuntut umum dengan dalil Pasal 114 ayat 1 dan Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat berdasarkan KUHAP. Hasil yang kedua mengenai pertimbangan hakim mengenai perkara a quo perlu dengan membuktikan Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mememuhi unsur, sehingga dakwaan alternatif lainnya tidak perlu diperiksa kembali.
Analisis Hukum Tindak Pidana Narkotika: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 370/Pid.Sus/2022/Pn Jkt.Pst Afandimunir, Muhamad; Yusuf , Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1232

Abstract

Penanganan kriminalitas narkotika menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merugikan seperti kesehatan masyarakat, terganggunya ketertiban dan keamanan, serta memicu berbagai kejahatan lainnya seperti kekerasan dan pencurian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kriminalitas narkotika melalui pendekatan yuridis-normatif, dengan fokus pada kasus Nomor 370/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi perundang-undangan yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya putusan tersebut mengadili kedua terdakwa secara ringan yang dapat dilihat dari hukuman penjara selama 5 tahun yang bilamana disandingkan dengan pasal dakwaan, mestinya hukumannya minimal 6 tahun penjara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelapnya memiliki dampak yang merusak bagi individu, keluarga, masyarakat, bahkan negara secara keseluruhan.
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Tentang Tindak Pidana Narkotika Suhendar, Uus; Yusuf , Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1233

Abstract

  Tanaman narkotika adalah tanaman yang mengandung zat-zat psikoaktif yang dapat menyebabkan perubahan pikiran, suasana hati, atau perilaku seseorang ketika dikonsumsi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 842/Pid.Sus/2023/PN Blb yang menyangkut kasus narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normativef dengan pendekatan statute approach (studi perundang-undangan). Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekurangan dalam penjatuhan pidana dalam peradilannya. Jaksa penuntut umum nampak kurang tegas menindak perkara dengan hanya membebankan 1 pidana saja kepada terdakwa yang pada dasarnya telah melakukan 2 tindak pidana sekaligus, yaitu penyalahgunaan narkotika Golongan 1.  
Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tentang Kasus Tindak Pidana Membawa Senjata Tajam Akbar Ramadhan, Yudho; Yusuf , Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1234

Abstract

Di Indonesia, perjudian masuk dalam kategori kejahatan yang sangat sulit untuk diberantas. Pasal 303 KUHP tentang pidana perjudian tampaknya belum cukup untuk membuat pelaku merasa takut dan jera. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah putusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim sudah sesuai serta apakah putusan nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim menunjukkan penegakan hukum terhadap ketentuan Pasal 303 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normative dengan pendekatan statute approach. Data yang digunakan meliputi dokumen undang-undnag yang berlaku, dokumen putusan pengadilan, serta ditunjang dengan sumber lainnya dalam Pustaka-pustaka yang ada. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya terdapat kekeliruan dalam menjatuhkan Dakwaan Alternatif kepada terdakwa oleh penuntut umum yang memang secara fakta yuridis tidak memenuhi unsur-unsur dalam 2 pasal pertama. Namun, secara penegakan hukum, putusan ini telah memuat upaya penegakan hukum terhadap perjudian di Indonesia. Kesimpulan penelitian ini menemukan bahwa bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dijatuhkan terdakwa dalam kasus perjudian pada putusan Nomor 9/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Tim terdapat kekeliruan, sebabnya secara fakta yuridis, terdakwa tidak memenuhi unsur dakwaan 1 dan 2, dimana terdakwa sebatas melakukan permainan dan tidak terlibat pendistribusian atau sebagai upaya menjadikan sebagai sumber pencaharian.
Analisis Yuridis Kasus Membawa Senjata Api dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi Fauzi Saputra, Dhika; Yusuf , Hudi
COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Vol. 3 No. 11 (2024): COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/comserva.v3i11.1236

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesesuaian tindak pidana dengan dakwaan serta putusan yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis secara yuridis terhadap kasus membawa senjata api yang diadili di Pengadilan Negeri Raba Bima dengan nomor perkara 204/Pid.B/2014/Pn.Rbi.Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach (studi perundang-undangan) yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan yang dikeluarkan langsung oleh Pengadilan Negeri yang bersangkutan terhadap penyelesaian perkara tersebut, perundangan-undangan, dan ditunjang dengan sumber sekunder dari Pustaka yang relevan. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwasannya putusan peradilan tersebut memuat kekeliruan karena didapati dalam fakta yuridisnya terdakwa telah melakukan 2 tindak pidana sekaligus yang diatur dalam aturan perundang-undangan di Indonesia. Semestinya penuntut umum juga melayangkan dakwaan kumulatif, bukan dakwaan tunggal mengingat ada dua tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
Co-Authors Afandimunir, Muhamad Agustono, Fredy Akbar Ramadhan, Yudho Amat, Lie Andre, Muhammad Fauzi Saputra, Dhika Lusiana Mardjuki, Stefanus Santika, Sela Sudarso Sudarso Suhendar, Uus