Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEGAL BRIEF Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
B, Ainu Rofiq
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Reconceptualisation of Restorative Justice Approach For Peaceful Dispute Resolution Soleh, Mukhammad; Santoso, Sigid Budi; Utami, Wiwik; B, Ainu Rofiq; Ayuni, Sinda Eria
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 6 (2025): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i6.1138

Abstract

People living in a community have a devoted hope of living in a peaceful environment free from conflict and harmonious social relationships. This dream must be realised via action, determination, and willpower. This project aims to rethink the administration of criminal justice by using Restorative Justice in a straightforward, quick, and cost-free manner. The method used is the normative legal research method because it analyses legal norms that are unclear and inconsistent between one norm and another that regulates restorative justice. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, how to obtain legal materials using literature study, analysis of legal materials using qualitative legal analysis using interpretation. Results of the study: The new concept of a simple, fast, and free restorative justice approach in handling minor crimes, namely, carried out by the Head of the Sector Police, the Head of the Resort Police, and the Head of the Regional Police after receiving a peace statement signed by the perpetrator, victim, the perpetrator's family and the victim's family as well as community leaders and investigators who are mediators or facilitators of peace. They were continued by issuing a Letter of Termination of Investigation (SP3).
WEWENANG KEPALA DAERAH ATAS TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNAN UNTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Soleh, Mukhammad; Rahayu, Sulis; Hariyanto, Dani; B, Ainu Rofiq
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.190

Abstract

Kegagalan bangunan terjadi ketika bangunan runtuh dan/atau berhenti beroperasi setelah penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Dalam penelitian ini, akan dikaji dan dianalisis kewenangan Kepala Daerah (Walikota, Bupati, dan Gubernur) atas kegagalan konstruksi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan, bersama dengan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitian. Analisis hukum kualitatif dengan penekanan pada interpretasi digunakan untuk menganalisis dokumen hukum yang digunakan. Hasil penelitian Pertama; berwenang untuk meminta laporan dari tim penilai ahli untuk melakukan penyelidikan agar mengetahui apa sebab terjadinya kegagalan bangunan tersebut . Kedua ; menuntut ganti rugi pada penyedia jasa atau pemborong bila tim penilai ahli menetapkan kegagalan bangunan disebagkan oleh kesalahan dari penyedia jasa atau pemborong. Ketiga; menuntut ganti rugi pada konsultan perencana, bila tim penilai ahli menetapkan bahwa terjadinya kegagalan bangunan disebabkan oleh kesalahan perencanaan. Keempat; menyusun anggaran ulang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan bangunan yang mengalami kegagalan bangunan , bila tim penilai ahli menetapkan terjadinya kegagalan bangunan disebabkan oleh keadaan terpaksa (karena ada gempa bumi, banjir badang, sunami, dll).
Co-Authors Hariyanto, Dani Mukhammad Soleh Rahayu, Sulis Santoso, Sigid Budi Sinda Eria Ayuni Wiwik Utami