Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Formosa Journal of Applied Sciences (FJAS) Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Rahayu, Sulis
Unknown Affiliation
Humanities Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Legal Implications of Enforcement of the Supreme Court Circular Number 2 of 2023 on the Civil Rights of Interfaith Marriages Rahayu, Sulis
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 2 No. 11 (2023): November 2023
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v2i11.6965

Abstract

Law Number 1 of 1974 regulating Marriage, Article 21 paragraph (3), has the legal loophole that has permitted couples of different religions and beliefs to seek acknowledgment of the legitimacy and register their marriage through a court ruling. By presenting a certificate of the rejection, the parties whose marriage is denied have the right to obtain a decision from the court in the region where the marriage registrar's officer holding the rejection of the marriage is located. The enactment of Law 23 of 2006 concerning Population Administration has increased the chances for married couples adhering to diverse religious and ideological beliefs to obtain legal recognition for their union. The marriage registrar's office will no longer be able to register marriages for married couples of various religions due to the adoption of Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2023.
WEWENANG KEPALA DAERAH ATAS TERJADINYA KEGAGALAN BANGUNAN UNTUK AKUNTABILITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Soleh, Mukhammad; Rahayu, Sulis; Hariyanto, Dani; B, Ainu Rofiq
MAKSIGAMA Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v18i2.190

Abstract

Kegagalan bangunan terjadi ketika bangunan runtuh dan/atau berhenti beroperasi setelah penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Dalam penelitian ini, akan dikaji dan dianalisis kewenangan Kepala Daerah (Walikota, Bupati, dan Gubernur) atas kegagalan konstruksi yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan, bersama dengan penelitian hukum normatif sebagai metodologi penelitian. Analisis hukum kualitatif dengan penekanan pada interpretasi digunakan untuk menganalisis dokumen hukum yang digunakan. Hasil penelitian Pertama; berwenang untuk meminta laporan dari tim penilai ahli untuk melakukan penyelidikan agar mengetahui apa sebab terjadinya kegagalan bangunan tersebut . Kedua ; menuntut ganti rugi pada penyedia jasa atau pemborong bila tim penilai ahli menetapkan kegagalan bangunan disebagkan oleh kesalahan dari penyedia jasa atau pemborong. Ketiga; menuntut ganti rugi pada konsultan perencana, bila tim penilai ahli menetapkan bahwa terjadinya kegagalan bangunan disebabkan oleh kesalahan perencanaan. Keempat; menyusun anggaran ulang dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) untuk perbaikan bangunan yang mengalami kegagalan bangunan , bila tim penilai ahli menetapkan terjadinya kegagalan bangunan disebabkan oleh keadaan terpaksa (karena ada gempa bumi, banjir badang, sunami, dll).
Co-Authors B, Ainu Rofiq Hariyanto, Dani Mukhammad Soleh