Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam
Ihsan Miftakhul Huda
Unknown Affiliation
Education Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
URGENSI PEMBENAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Daniel Horas Sibarani; Ihsan Miftakhul Huda; Moh Zaenal Mustofa
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14728

Abstract

Pengendalian izin pertambangan Minerba yang kini dikuasai pemerintah pusat pada dasarnya kurang efektif sehingga perlu adanya perubahan terkait kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Apalagi dengan diundangkannya UU Cipta Kerja yang bertujuan mempercepat pembangunan nasional dengan mempertaruhkan kemudahan perizinan berusaha. Secara tidak langsung pemerintah telah mengambil resiko yang cukup tinggi karena kemudahan perizinan ibarat “pisau bermata dua” yang dapat mempercepat pembangunan nasional, di sisi lain dapat menghancurkan negara dengan kemudahan perizinannya. Karena filterisasi yang berkurang, eksploitasi berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemudian mengenai kewenangan perizinan yang diambil alih oleh pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Harus ada update mengenai Kewenangan Perizinan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat karena kurang efektif dibandingkan dengan yang dikendalikan oleh daerah dan Pemerintah harus memberikan Otonomi kepada daerah agar daerah yang memiliki potensi dapat mengembangkan daerahnya masing-masing. Melalui UU Cipta Kerja harus ada reformasi terkait kewenangan agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat dimaksimalkan dan daerah dapat meningkatkan potensi yang ada di daerah. Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Pembaharuan.
URGENSI PEMBENAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Daniel Horas Sibarani; Ihsan Miftakhul Huda; Moh Zaenal Mustofa
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14728

Abstract

Pengendalian izin pertambangan Minerba yang kini dikuasai pemerintah pusat pada dasarnya kurang efektif sehingga perlu adanya perubahan terkait kewenangan Izin Usaha Pertambangan (IUP). Apalagi dengan diundangkannya UU Cipta Kerja yang bertujuan mempercepat pembangunan nasional dengan mempertaruhkan kemudahan perizinan berusaha. Secara tidak langsung pemerintah telah mengambil resiko yang cukup tinggi karena kemudahan perizinan ibarat “pisau bermata dua” yang dapat mempercepat pembangunan nasional, di sisi lain dapat menghancurkan negara dengan kemudahan perizinannya. Karena filterisasi yang berkurang, eksploitasi berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kemudian mengenai kewenangan perizinan yang diambil alih oleh pusat melalui UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Minerba Harus ada update mengenai Kewenangan Perizinan yang dikendalikan oleh pemerintah pusat karena kurang efektif dibandingkan dengan yang dikendalikan oleh daerah dan Pemerintah harus memberikan Otonomi kepada daerah agar daerah yang memiliki potensi dapat mengembangkan daerahnya masing-masing. Melalui UU Cipta Kerja harus ada reformasi terkait kewenangan agar pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia dapat dimaksimalkan dan daerah dapat meningkatkan potensi yang ada di daerah. Kata Kunci : Kewenangan, Perizinan, Pembaharuan.
Co-Authors Daniel Horas Sibarani Moh Zaenal Mustofa