Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Dewi Fitri Saraswati
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
ANALISIS KOMPREHENSIF TENTANG INTERAKSI ANTARA SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH DALAM KONTEKS DESENTRALISASI FISKAL Dewi Fitri Saraswati; Mutiara Maharani; Nurul Hidayanti; Mahima Umaela Firdhausya
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14730

Abstract

Sistem finansial negara mengatur tentang finansial negara yang meliputi pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pembiayaan finansial negara. Meskipun demikian, secara umum, garis besar APBN terdiri dari lima aspek utama. Pengelolaan keuangan regional adalah sebuah kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dari finansial regional yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hubungan finansial antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem yang mengatur bagaimana alokasi dana dilakukan di antara tingkat pemerintahan yang berbeda, serta cara mencari sumber daya untuk mendukung kegiatan sektor publik di daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengelolaan finansial regional. Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola finansial regional secara mandiri. Negara Indonesia, sebagai negara kesatuan, menggabungkan pengakuan terhadap kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya dengan kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan transfer fiskal dan mengawasi kebijakan fiskal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah didistribusikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar, di mana celah fiskal merupakan perbedaan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Reboisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah berjalan seiring dengan otonomi daerah. Kata kunci: Sistem Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah
ANALISIS KOMPREHENSIF TENTANG INTERAKSI ANTARA SISTEM KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH DALAM KONTEKS DESENTRALISASI FISKAL Dewi Fitri Saraswati; Mutiara Maharani; Nurul Hidayanti; Mahima Umaela Firdhausya
YUSTISI Vol 10 No 2 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i2.14730

Abstract

Sistem finansial negara mengatur tentang finansial negara yang meliputi pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pembiayaan finansial negara. Meskipun demikian, secara umum, garis besar APBN terdiri dari lima aspek utama. Pengelolaan keuangan regional adalah sebuah kegiatan yang mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan dari finansial regional yang pada akhirnya akan diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hubungan finansial antara pemerintah pusat dan daerah dapat dijelaskan sebagai sebuah sistem yang mengatur bagaimana alokasi dana dilakukan di antara tingkat pemerintahan yang berbeda, serta cara mencari sumber daya untuk mendukung kegiatan sektor publik di daerah. Desentralisasi fiskal adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam hal pengelolaan finansial regional. Salah satu aspek penting dari otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola finansial regional secara mandiri. Negara Indonesia, sebagai negara kesatuan, menggabungkan pengakuan terhadap kewenangan daerah dalam mengelola keuangannya dengan kewenangan pemerintah pusat dalam melakukan transfer fiskal dan mengawasi kebijakan fiskal daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) suatu daerah didistribusikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar, di mana celah fiskal merupakan perbedaan antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah mencakup Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, kecuali Dana Reboisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah berjalan seiring dengan otonomi daerah. Kata kunci: Sistem Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Otonomi Daerah
Legal Certainty Analysis Of Land Control In The Ready-To-Build Plot System (KSB) In Batam City (A Study On The Implementation Of The PTSL Program) Dewi Fitri Saraswati
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 1 (2025): January-June, 2025
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i1.24954

Abstract

This research analyzes the legal certainty of land tenure in the Ready-to-Build Plot (KSB) system in Batam City, particularly in the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL). Batam City, as a rapidly developing industrial area and trade center, has unique characteristics in land management under the Land Management Rights (HPL) of BP Batam. The KSB system, developed as an affordable housing solution, still faces legal certainty issues. This empirical juridical research identifies two main problems: the constraints in implementing PTSL to ensure legal certainty of KSB land rights and the roles of BP Batam and the Land Office in resolving these issues. The results show that administrative constraints such as incomplete ownership documents and technical constraints such as mapping problems and land boundaries are major obstacles. Coordination between BP Batam and the Land Office in PTSL implementation still requires strengthening, particularly regarding harmonization of land data. This research recommends simplifying administrative procedures and enhancing institutional synergy to optimize the PTSL program in providing legal certainty for KSB land rights holders in Batam City. 
Co-Authors Mahima Umaela Firdhausya Mutiara Maharani Nurul Hidayanti