Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Semarang State University Undergraduate Law and Society Review
Bayu Adji Dwi Kuncoro
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
MINIMNYA PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PERTAMBANGAN Arya Rasendriya Hardjosoepono; Bayu Adji Dwi Kuncoro; Faisal Andhika Yanottama; Jhody Aido Saut Hutagalung
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15493

Abstract

Indonesia yang berlimpah sumber daya alam beserta tanahnya yang begitu subur harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan dengan tujuan pada sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh warga Indonesia. Pertambangan yakni sumberdaya yang dianggap layak bagi negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada pelaksanannya masih minimnya peran negara dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Penelitian ini dengan menggunakan metode pustaka-kualitatif atau yang memiliki definisi sebagai penelitian, yang dilakukan melakukan analisis literatur dan literatur yang berupa catatan, buku, dan laporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa, Pemerintah belum berani mengambil sikap atas kegiatan ilegal yang terjadi dalam ranah Pertambangan, beberapa problematika yang marak terjadi dalam kawasan pertambangan Indonesia namun tidak memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah Indonesia, solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari minim atau gagalnya peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Solusi pertama ialah terhadap penegakan regulasi bagi seluruh bentuk dan jenis pelanggaran dalam ranah pertambangan, terutama dalam hal cukong, pemodal, beking, mafia, yang banyak memperoleh laba/keuntungan dari bisnis- bisnis gelap yang mereka lakukan, termasuk didalamnya ialah penghindaran dan penggelapan pajak serta retribusi dan diperlukannya untuk membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas pelanggaran pertambangan yang langsung berada dibawah naungan Presiden dan Wakil Presiden. Poin kunci dari penelitian ini adalah: Pertama, Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan masih sangat minim; kedua, minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan menimbulkan problematika serius; ketiga, solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari minim atau gagalnya peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan.
MINIMNYA PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PADA KAWASAN PERTAMBANGAN Arya Rasendriya Hardjosoepono; Bayu Adji Dwi Kuncoro; Faisal Andhika Yanottama; Jhody Aido Saut Hutagalung
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15493

Abstract

Indonesia yang berlimpah sumber daya alam beserta tanahnya yang begitu subur harus dimanfaatkan dan dimanfaatkan dengan tujuan pada sebesar-besarnya kemaslahatan seluruh warga Indonesia. Pertambangan yakni sumberdaya yang dianggap layak bagi negara untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada pelaksanannya masih minimnya peran negara dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Penelitian ini dengan menggunakan metode pustaka-kualitatif atau yang memiliki definisi sebagai penelitian, yang dilakukan melakukan analisis literatur dan literatur yang berupa catatan, buku, dan laporan penelitian. Hasil kajian menunjukkan bahwa, Pemerintah belum berani mengambil sikap atas kegiatan ilegal yang terjadi dalam ranah Pertambangan, beberapa problematika yang marak terjadi dalam kawasan pertambangan Indonesia namun tidak memperoleh perhatian yang cukup dari pemerintah Indonesia, solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari minim atau gagalnya peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Solusi pertama ialah terhadap penegakan regulasi bagi seluruh bentuk dan jenis pelanggaran dalam ranah pertambangan, terutama dalam hal cukong, pemodal, beking, mafia, yang banyak memperoleh laba/keuntungan dari bisnis- bisnis gelap yang mereka lakukan, termasuk didalamnya ialah penghindaran dan penggelapan pajak serta retribusi dan diperlukannya untuk membentuk satuan tugas khusus untuk memberantas pelanggaran pertambangan yang langsung berada dibawah naungan Presiden dan Wakil Presiden. Poin kunci dari penelitian ini adalah: Pertama, Peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan masih sangat minim; kedua, minimnya peran pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan menimbulkan problematika serius; ketiga, solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari minim atau gagalnya peran pemerintah Indonesia dalam pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan pertambangan. Kata Kunci: Peran Pemerintah, Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan.
Implementation of Civil Servant Functional Position Regulations from a Justice and Welfare Perspective Bayu Adji Dwi Kuncoro; Rodiyah, Rodiyah
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.25507

Abstract

Lemdiklat Akpol there is a discrepancy in the alignment between government regulations and police regulations in Indonesia. Career patterns have various very important roles in an agency for the development of an employee's career because they have an impact on the level of expertise and professionalism of employees individually or their performance in an agency. This article aims to describe and analyze the retirement age related to the functional position of Civil Servants from the perspective of justice and welfare at the Police Academy education and training institution. The study uses a qualitative legal approach, non-doctrinal research type (Sociological Juridical), data collection techniques using interviews, observations, and document studies, data validity Triangulation and data analysis using data reduction, data presentation and conclusions. The results of the study show that Lemdiklat Akpol applies a retirement age of 58 years even though there is a regulation from Menpan RB which is 65 years for functional lecturers. The application of the retirement age at Lemdiklat Akpol refers to the Police Law although there are still problems of discrepancy and inconsistency between government regulations and regulations in the Police.
Co-Authors Arya Rasendriya Hardjosoepono Faisal Andhika Yanottama Jhody Aido Saut Hutagalung Rodiyah -