Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RIO LAW JURNAL Jurnal Media Hukum
Suling, Moh Sulfikar
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Ketaatan Hukum ASN Terkait Netralitasnya Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Perspektif Teori Ketaatan Hukum Herbert C. Kelman): ASN's Legal Obedience Regarding Its Neutrality in General Elections and Regional Head Elections (Herbert C. Kelman's Legal Obedience Theory Perspective) I Budahu, Muhammad Abdi Sabri; Suling, Moh Sulfikar
Jurnal Media Hukum Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Media Hukum (JMH)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tompotika Luwuk Banggai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59414/jmh.v13i1.855

Abstract

Artikel ini mengkaji ketaatan hukum aparatur sipil negara terkait isu netralitas dalam pemilu dan pilkada, dengan menggunakan teori ketaatan hukum yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman. Banyaknya kasus pelanggaran netralitas ASN yang terjadi merupakan problem tersendiri yang harus segera diselesaikan oleh berbagai stakeholders kepemiluan, di antaranya institusi kepegawaian negara, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Artikel ini ditulis menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas ketaatan hukum ASN terkait netralitasnya dalam pemilu dan pilkada masih berada pada tingkat kepatuhan dan identifikasi. Untuk meningkatkan ketaatan hukum ASN terhadap netralitasnya dalam pemilu dan pilkada, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi, penyempurnaan regulasi, dan kolaborasi antar lembaga terkait.
Urgensi Pengaturan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Banggai Suling, Moh Sulfikar
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 1 (2024): Februari-Juli 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i1.1333

Abstract

Artikel ini membahas urgensi pemerintah daerah Kabupaten Banggai untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Banggai melalui peraturan daerah yang baru dan kewenangan daerah untuk mengatur hal tersebut. Bahan hukum primer dan sekunder serta bahan non-hukum dalam penelitian ini diperoleh dari studi literatur dan dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 9 Tahun 2011 yang berlaku saat ini sudah tidak relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Peraturan daerah yang baru perlu dibuat untuk melindungi masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol yang semakin meluas serta dampak buruk yang ditimbulkannya; mendorong terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; dan berkontribusi pada terwujudnya kehidupan masyarakat yang sehat, produktif, aman, tertib, damai, dan sejahtera. Kewenangan daerah untuk mengatur pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol terdapat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Co-Authors I Budahu, Muhammad Abdi Sabri