Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Jurnal Globalisasi Hukum
Andini, Siska Dwi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
AUDIT INVESTIGASI PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI: Investigation Audit of State Financial Loss Evidence by The Audit Board of Indonesia in Corruption Case Investigation Andini, Siska Dwi
Jurnal Globalisasi Hukum. Vol. 2 No. 1 (2025): Jurnal Globalisasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/jgh.v2i1.21903

Abstract

Corruption is the main cause of state losses in managing state finances. According to ICW, there were 791 corruption cases in 2023, a 26.8% increase over 2022. There is no denying that the law enforcement activities conducted in investigative audits by APH and BPK together are inextricably linked to the disclosure of corruption cases. Since the duration of investigative audits varies widely, APH frequently decides to work with BPKP and the Inspectorate to coordinate investigative audits in order to determine state losses. The research was conducted using empirical legal methods, and the aim was to explain the investigative audit procedures carried out by BPK and the obstacles that exist in performing investigative audits. The research results show that BPK investigative audit refers to BPK Regulation Number 1 of 2020 and BPK RI Decree Number 2/K/I-XIII.2/4/2020. However, to overcome obstacles in obtaining sufficient and reliable evidence to prove state/regional losses, alternative procedures were developed for implementation, also using the Big Data Analysis system and the Digital Forensic Laboratory. BPK is expected to be able to standardize audit procedures, particularly alternative procedures, into technical guidelines and implementation instructions in order to further develop the accomplishments of investigative audits. Additionally, BPK is expected to fully support investigative audit-related resources in order to ensure quality and dependability of audit results.
AUDIT INVESTIGASI PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PENYIDIKAN KASUS KORUPSI Andini, Siska Dwi; Sumanto, Listyowati
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 02 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i02.1704

Abstract

Korupsi merupakan penyebab utama atas kerugian negara dalam pengelolaan keuangan negara. ICW mencatat 791 kasus korupsi terjadi selama tahun 2023, yang meningkat sebesar 26,8 % dibandingkan tahun 2022. Tidak dipungkiri pengungkapan kasus korupsi tidak lepas dari upaya penegakan hukum yang dilakukan bersama oleh APH dan BPK dalam audit investigasi. Dalam pekasanaanya, waktu pelaksanaan audit investigasi sangat beragam, sehingga APH sering kali memilih untuk berkooridnasi dengan BPKP dan Inspektorat dalam audit investigasi untuk menghitung kerugian negara. Penelitian dilakukan dengan tipe penelitian yuridis normatif dan tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan prosedur audit ivestigasi yang dilakukan oleh BPK dan kendala yang ada dalam pelaksanaan audit investigasi. Hasil penelitian menunjukan dalam audit investigasi BPK mengacu pada Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2020 dan Keputusan BPK RI Nomor 2/K/I-XIII.2/4/2020. Namun demikian, untuk mengatasi kendala dalam memperoleh bukti yang cukup dan andal untuk membuktikan kerugian negara/daearah, dikembangkan prosedur alternatif dalam pelaksanaanya, juga menggunakan sistem Big Data Analysis dan Laboratorium Forensik Digital. Untuk dapat lebih mengembangkan pencapaian audit investigasi, BPK diharapkan dapat membakukan prosedur audit terutama prosedur alternatif kedalam suatu pentunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta memberikan dukungan penuh terhadap sumber daya terkait audit investigasi sehingga mutu dan keandalan hasil pemeriksaan dapat tetap terjamin.    Kata Kunci: Audit Investigasi, Korupsi , Kerugian Negara , Pembuktian, Keuangan Negara
Co-Authors Listyowati Sumanto