<![CDATA[Artikel ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan bernegosiasi dengan aturan-aturan adat dalam suatu komunitas masyarakat. Lazim dipahami bahwa pelaksanaan suatu hukum positif tidak serta merta terlaksana tanpa berdinamika dengan konteks sosial-kultural di mana ia berada, terlebih jika objek yang diatur tersebut sudah diatur terlebih dahulu dengan norma adat yang lebih lokalitstik. Artikel ini bertujuan untuk mengisi celah kekosongan penelitian dalam menjelaskan bagaimana hukum positif memberikan pengaruh terhadap praktik perkawinan yang sudah lama dipraktikkan masyarakat, serta bagaimana norma-norma adat mempengaruhi pelaksanaan norma hukum positif. Studi ini menggunakan pendekatan grounded theory dengan mengandalkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, sedangkan lokasi penelitian adalah salah satu kecamatan di wilayah Kota Sungai Penuh, Jambi. Artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sungai Penuh tidak merasa keberatan dengan ditambahkan syarat dalam prosedur registrasi nikah di Kantor Urusan Agama, yaitu harus mendapat persetujuan tertulis dari tokoh adat yang disebut tengganai walaupun syarat itu tidak tertera secara formal dalam dokumen Undang-Undang Perkawinan dan peraturan turunannya. Justru masyarakat menerima tambahan aturan ini sebagai bentuk sinergi yang baik antara aturan negara, aturan agama, dan aturan adat.This article aims to elucidate how the implementation of the Marriage Law negotiates with customary rules within a community. It is commonly understood that the implementation of positive law does not occur in isolation but dynamically interacts with the socio-cultural context in which it operates, especially when the subject matter is already regulated by more localized customary norms. This article seeks to fill a research gap in explaining how positive law influences long-standing marriage practices within a community and how customary norms impact the implementation of positive legal norms. The study employs a grounded theory approach, relying on data obtained through interviews, observations, and document analysis, conducted in one of the sub-districts in the city of Sungai Penuh, Jambi. The article demonstrates that the community in Sungai Penuh does not object to additional requirements in the marriage registration procedure at the Office of Religious Affairs, namely obtaining written approval from a customary figure known as tengganai, even though this requirement is not formally stipulated in the Marriage Law and its derivative regulations. Instead, the community perceives this additional rule as a form of synergistic collaboration between state, religious, and customary regulations.]]>
