Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM ATAS PERJANJIAN ASEAN CHINA FREE TRADE AREA (ACFTA) TERHADAP PEMBEBASAN BEA MASUK SEKTOR INDUSTRI TEKSTIL USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH Erni, Wina
Jurnal De Lege Ferenda Trisakti Volume 3, Nomor 1, Maret 2025
Publisher : Universitas Trisakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25105/ferenda.v3i1.22562

Abstract

The aim of this research is to determine the impact of implementing the ASEAN China Free Trade Area Agreement as a result of the elimination of trade barriers, both tariffs and non-tariffs, in the textile and textile product industry sector. The method used in this research is an empirical normative method with a constitutional approach. The implementation of the ASEAN China Free Trade Area Agreement (ACFTA) does not always go according to its initial objectives. After the implementation of Free Trade through the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA), problems arose resulting from the implementation of the ASEAN China Free Trade Area, giving rise to economic inequality, especially in the textile industry for Small and Medium Enterprises (MSMEs). The results of this research are that the existence of legal regulations governing Free Trade, especially Import Duties, causes domestic textile production costs to increase while domestic textile sales decrease. Apart from that, another causal factor is the inability to compete with other countries due to free trade barriers. In this case, regulations regarding textile raw materials must be updated so that Indonesia can produce its own textile raw materials without having to import from other countries. Therefore, the implementation of the ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) must be followed by appropriate legal policies to provide protection for textile entrepreneurs in Indonesia
RIKONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP KEJAHATAN SIBER (CYBER CRIME) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA: Rekonstruksi Hukum Pidana terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Tri Cahyono, Soetardi; Erni, Wina; Hidayat , Taufik
Dame Journal of Law Vol 1 No 1 (2025): DJL
Publisher : Yapilin Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64344/djl.v1i1.6

Abstract

Upaya rekonstruksi hukum pidana dalam merespons dinamika dan kompleksitas kejahatan siber di era digital. Kejahatan siber yang semakin masif menimbulkan tantangan serius terhadap sistem hukum nasional, terutama dalam aspek substansi hukum, mekanisme penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di ruang digital. Pendekatan normatif-teoretis digunakan untuk menganalisis kelemahan struktur hukum pidana saat ini, termasuk ketertinggalan regulasi, disharmoni antarperaturan, dan lemahnya integrasi teknologi dalam proses penegakan hukum. Kajian ini juga menekankan pentingnya pembaruan paradigma hukum yang tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan restoratif, guna menjawab tantangan keadilan digital secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan strategi rekonstruksi melalui pembaruan legislasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam tata kelola keamanan siber nasional. Dengan demikian, sistem hukum pidana Indonesia dapat menjadi lebih adaptif dan responsif dalam menghadapi era digital yang terus berkembang.