Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika Journal of Accounting Law Communication and Technology Communale Journal
Daulay, Nisrina Ramadhani
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Anggaran Dana Pemenuhan Pendidikan Ar Rasyid, M. Afif; Daulay, Nisrina Ramadhani; Octaviyani, Rahma
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.5705

Abstract

Education is an important element for the progress of the nation and state. Decent education reflects the country's success in meeting society's needs. The public's need for education arises from the existence of social phenomena which have implications, public policy becomes a rule that is supervised by law in its implementation. In practice, policy implementation is still difficult to monitor, considering that many policies do not function according to their objectives. Free education is a public policy product that should be implemented so that all people can receive free education from elementary, middle and high school. Aiming at increasing the nation's intelligence in developing human resources, people no longer need to pay money to carry out education because education costs are the responsibility of the state. The method used is normative juridical using legal materials in the form of literature studies or secondary book materials and related cases. This research discusses several schools that implement free schools but still charge fees such as school construction fees, uniform fees, and other fees. By examining how administrative law monitors the implementation of public policies that have been implemented so that they are implemented according to their objectives. Analyzing what factors free education is not fully implemented. So there needs to be coordination and structured collaboration in implementing the free education policy in schools.
LEGAL PROTECTION ON RIVER ECOSYSTEM TOWARDS ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN SAND MINING ACTIVITIES Daulay, Nisrina Ramadhani
Communale Journal Vol 2 No 03 (2024): October
Publisher : Pusat Unggulan Ipteks-PUI Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/communale.v2i03.32807

Abstract

Earth's natural resources, such as minerals and coal, are natural resources that cannot be renewed, so they must be managed optimally to achieve benefits and prosperity for the people. Mineral and coal mining activities have been regulated and stipulated in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and are based on legal principles. This journal discusses the protection of river ecosystems towards environmental sustainability in sand mining activities. The fact is that mining is still widespread, using an open-pit mining system, such as sand mining, which is mainly carried out by people's businesses and results in environmental damage. Most miners survive for their livelihood and hereditary business and ignore permits. This article aims to analyze the factors behind sand mining activities without permits. The impact of environmental damage and disruption of the river ecosystem due to sand mining and the efforts to overcome and protect the river ecosystem from a legal perspective will be analyzed. The method used is normative juridical, using legal materials in literature studies or secondary legal materials and related cases. The research results show various factors behind sand mining, positive and negative impacts, and mitigation efforts from a legal perspective with the critical role of the community.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Dunia Pendidikan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia Daulay, Nisrina Ramadhani; Sudarti, Elly; Erwin, Erwin
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6023

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundungan-undangan di indonesia, kedua untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, dengan membagi sanksi menjadi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Anak di bawah 12 tahun hingga 14 tahun dikenakan sanksi tindakan, sedangkan yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi diberikan sesuai dengan perbuatan anak, namun terdapat masalah karena anak yang hanya dikenakan sanksi tindakan sering kali tidak mendapatkan konsekuensi yang sebanding dengan perbuatannya, seperti hanya dikembalikan kepada orang tua atau diberikan pembinaan. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian adalah kebijakan hukum pidana di masa depan perlu mengatur sanksi yang lebih tegas terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian. Tindakan perundungan ini harus dicegah, terutama untuk anak berusia di bawah 14 tahun, yang seharusnya dikenakan sanksi tindakan dan pidana. Sementara itu, anak berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana setara orang dewasa. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan tersebut.
Co-Authors Ar Rasyid, M. Afif Erwin Erwin Octaviyani, Rahma Sudarti .