Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Widya Yuridika PAMPAS: Journal of Criminal Law Journal of Accounting Law Communication and Technology Communale Journal
Daulay, Nisrina Ramadhani
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Fungsi Hukum Administrasi Negara Terhadap Pengawasan Kebijakan Publik Dalam Penyelenggaraan Anggaran Dana Pemenuhan Pendidikan Ar Rasyid, M. Afif; Daulay, Nisrina Ramadhani; Octaviyani, Rahma
Widya Yuridika Vol 8 No 1 (2025): Law and Society
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/wy.v8i1.5705

Abstract

Education is an important element for the progress of the nation and state. Decent education reflects the country's success in meeting society's needs. The public's need for education arises from the existence of social phenomena which have implications, public policy becomes a rule that is supervised by law in its implementation. In practice, policy implementation is still difficult to monitor, considering that many policies do not function according to their objectives. Free education is a public policy product that should be implemented so that all people can receive free education from elementary, middle and high school. Aiming at increasing the nation's intelligence in developing human resources, people no longer need to pay money to carry out education because education costs are the responsibility of the state. The method used is normative juridical using legal materials in the form of literature studies or secondary book materials and related cases. This research discusses several schools that implement free schools but still charge fees such as school construction fees, uniform fees, and other fees. By examining how administrative law monitors the implementation of public policies that have been implemented so that they are implemented according to their objectives. Analyzing what factors free education is not fully implemented. So there needs to be coordination and structured collaboration in implementing the free education policy in schools.
LEGAL PROTECTION ON RIVER ECOSYSTEM TOWARDS ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY IN SAND MINING ACTIVITIES Daulay, Nisrina Ramadhani
Communale Journal Vol 2 No 03 (2024): October
Publisher : Pusat Unggulan Ipteks-PUI Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/communale.v2i03.32807

Abstract

Earth's natural resources, such as minerals and coal, are natural resources that cannot be renewed, so they must be managed optimally to achieve benefits and prosperity for the people. Mineral and coal mining activities have been regulated and stipulated in Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining and are based on legal principles. This journal discusses the protection of river ecosystems towards environmental sustainability in sand mining activities. The fact is that mining is still widespread, using an open-pit mining system, such as sand mining, which is mainly carried out by people's businesses and results in environmental damage. Most miners survive for their livelihood and hereditary business and ignore permits. This article aims to analyze the factors behind sand mining activities without permits. The impact of environmental damage and disruption of the river ecosystem due to sand mining and the efforts to overcome and protect the river ecosystem from a legal perspective will be analyzed. The method used is normative juridical, using legal materials in literature studies or secondary legal materials and related cases. The research results show various factors behind sand mining, positive and negative impacts, and mitigation efforts from a legal perspective with the critical role of the community.
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Perundungan di Dunia Pendidikan yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia Daulay, Nisrina Ramadhani; Sudarti, Elly; Erwin, Erwin
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i2.6023

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundungan-undangan di indonesia, kedua untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini yaitu pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian dalam perspektif perundang-undangan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur kebijakan hukum terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, dengan membagi sanksi menjadi sanksi tindakan dan sanksi pidana. Anak di bawah 12 tahun hingga 14 tahun dikenakan sanksi tindakan, sedangkan yang berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi diberikan sesuai dengan perbuatan anak, namun terdapat masalah karena anak yang hanya dikenakan sanksi tindakan sering kali tidak mendapatkan konsekuensi yang sebanding dengan perbuatannya, seperti hanya dikembalikan kepada orang tua atau diberikan pembinaan. Selanjutnya, kebijakan hukum pidana di masa yang akan datang terhadap anak sebagai pelaku perundungan di dunia pendidikan yang mengakibatkan kematian adalah kebijakan hukum pidana di masa depan perlu mengatur sanksi yang lebih tegas terhadap anak pelaku perundungan yang mengakibatkan kematian. Tindakan perundungan ini harus dicegah, terutama untuk anak berusia di bawah 14 tahun, yang seharusnya dikenakan sanksi tindakan dan pidana. Sementara itu, anak berusia 14 hingga 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana setara orang dewasa. Penegakan hukum yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah pengulangan perbuatan tersebut.
Peran Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pembunuhan Bayi Di Wilayah Kota Jambi Daulay, Nisrina Ramadhani; Hafrida, Hafrida; Monita, Yulia
PAMPAS: Journal of Criminal Law Vol. 4 No. 3 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/pampas.v4i3.28736

Abstract

The crime of infanticide is a form of crime that kills someone who is committed by the birth mother of the baby herself. Babies should be cared for and given the opportunity to live, grow, develop optimally in accordance with human dignity and values, and get protection from violence and discrimination. This research was conducted with the aim of knowing the variousarrangements regarding the crime of infanticide committed by biological mothers against their babies, to find out the perspective of law enforcement on overcoming the crime of infanticide. This research method is empirical juridical. With descriptive research specifications, with the intention of describing or describing criminal law enforcement arrangements and the efforts made are appropriate or otherwise. The result of the study show that the regulation of law enforcement against the perpetrators of the crime of infanticide in the Jambi City area is carred out through a process of inventigation, inventigation by the police followed by the process of arrest, prosecution by the public prosecutor, and implementation of the decision in court. The perspective of law enforcers in overcoming the crime of infanticide is carried out with preventive and repressive efforts. Abstrak Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan suatu bentuk tindak pidana menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh ibu kandung dari bayi itu sendiri. Semestinya bayi dirawat serta diberikan kesempatan untuk hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskirminasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan bayi yang dilakukan oleh ibu kandung terhadap bayinya, untuk mengetahui perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi. Metode penelitian adalah yuridis empiris. Dengan spesifikasi penelitian bersifat deksriptif, dengan maksud menguraikan pengaturan penegakan hukum pidana dan upaya yang dilakukan telah sesuai atau sebaliknya. Hasill penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan bayi di wilayah Kota Jambi dilakukan dengan proses penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian dilanjutkan dengan proses penangkapan, penuntutan oleh Penuntut Umum, dan pelaksanaan putusan di Pengadilan. Perspektif penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembunuhan bayi dilakukan dengan upaya bersifat preventif dan upaya represif.
Co-Authors Ar Rasyid, M. Afif Erwin Erwin Hafrida Hafrida Octaviyani, Rahma Sudarti . Yulia Monita