Muhammad Kafrawi Yunus
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bosowa

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara Dela Navary; Seri Suriani; Muhammad Kafrawi Yunus
Journal of Economy Business Development Vol. 4 No. 1 (2026): Journal of Economy Business  Development, April 2026
Publisher : Program Studi Manajemen Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jebd.v4i1.2994

Abstract

Akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Pengelolaan APBD yang tidak dilakukan secara akuntabel dapat menyebabkan rendahnya efektivitas pembangunan daerah serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Pemerintah daerah dituntut mampu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan melalui penyediaan informasi keuangan yang transparan, penguatan sistem pengendalian internal, dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis explanatory research. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan penyebaran kuesioner kepada pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toraja Utara. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan bantuan program IBM SPSS versi 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Kabupaten Toraja Utara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas keterbukaan informasi keuangan, efektivitas pengawasan internal, dan kualitas pelaporan keuangan mampu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah kepada masyarakat. Penguatan tata kelola keuangan daerah diharapkan mampu membantu pemerintah daerah meningkatkan efektivitas pembangunan daerah dan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.  Accountability in regional budget management is an important aspect in supporting transparent, professional, and public-oriented regional governance. Improperly managed regional budgets can reduce development effectiveness and decrease public trust in local governments. Regional governments are required to improve the quality of financial management through transparent financial information, strengthening internal control systems, and presenting financial reports in accordance with governmental accounting standards. This study aims to analyze the influence of financial report accessibility, internal control systems, and financial report presentation on the accountability of regional budget management in North Toraja Regency. The research employed a quantitative approach using explanatory research methods. Data collection was conducted through observation, documentation, and questionnaire distribution to employees involved in regional financial management within Regional Apparatus Organizations of North Toraja Regency. The data analysis technique used multiple linear regression analysis assisted by IBM SPSS version 24 software. The results indicate that financial report accessibility, internal control systems, and financial report presentation have a positive and significant influence on the accountability of regional budget management in North Toraja Regency. These findings indicate that improving transparency in financial information, strengthening internal supervision, and enhancing the quality of financial reporting can improve accountability in the use of regional budgets to the public. Strengthening regional financial governance is expected to help local governments improve regional development effectiveness and public service quality in a sustainable manner.
Analisis Perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Pada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare Titiek Munarty; Sukmawati Mardjuni; Muhammad Kafrawi Yunus
Journal of Economy Business Development Vol. 4 No. 1 (2026): Journal of Economy Business  Development, April 2026
Publisher : Program Studi Manajemen Universitas Bosowa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56326/jebd.v4i1.2997

Abstract

Penerimaan Negara Bukan Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peranan penting dalam mendukung keberlangsungan pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada berbagai sektor pemerintahan. Pengelolaan dan perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dilakukan secara efektif dapat membantu pemerintah meningkatkan transparansi administrasi, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare, khususnya pada aktivitas pelayanan bongkar muat barang dan implementasi sistem pembayaran berbasis kode billing. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pegawai yang terlibat dalam pengelolaan administrasi PNBP pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas III Parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan PNBP telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur pelayanan yang berlaku melalui mekanisme verifikasi dokumen, pencatatan administrasi, serta penerbitan kode billing sebagai sarana pembayaran elektronik. Penggunaan sistem pembayaran berbasis kode billing memberikan kemudahan kepada pengguna jasa karena proses pembayaran dapat dilakukan secara lebih cepat, praktis, dan terintegrasi dengan sistem administrasi Kementerian Perhubungan. Digitalisasi pembayaran juga membantu meningkatkan transparansi pengelolaan penerimaan negara karena seluruh transaksi pembayaran dapat dipantau secara langsung melalui sistem administrasi pusat. Efektivitas pengelolaan PNBP pada sektor kepelabuhanan dipengaruhi oleh kualitas koordinasi kerja, efektivitas pengawasan administrasi, dan pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.  Non-Tax State Revenue is one of the important sources of state income that plays a significant role in supporting national development sustainability and improving public service quality across various government sectors. Effective management and planning of Non-Tax State Revenue can help the government improve administrative transparency, supervision effectiveness, and service optimization for the community and service users. This study aims to analyze the planning of Non-Tax State Revenue at the Class III Parepare Port Authority Office, particularly in cargo loading and unloading services and the implementation of a billing code-based payment system. The research employed a qualitative approach using descriptive research methods. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation involving employees responsible for managing Non-Tax State Revenue administration at the Class III Parepare Port Authority Office. The results indicate that Non-Tax State Revenue planning has been implemented in accordance with applicable service procedures through document verification mechanisms, administrative recording, and billing code issuance as an electronic payment facility. The implementation of a billing code-based payment system provides convenience for service users because the payment process can be carried out more quickly, practically, and in an integrated manner with the Ministry of Transportation administrative system. Payment digitalization also improves transparency in state revenue management because all payment transactions can be monitored directly through the central administrative system. The effectiveness of Non-Tax State Revenue management in the port sector is influenced by work coordination quality, administrative supervision effectiveness, and the development of information technology-based service systems that support sustainable improvement in public service quality.