Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pentingnya Edukasi tentang Dekonstruksi Demokrasi Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia Djamadi, Noval
Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat) Vol 5 No 2 (2025): Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdi Terhadap Masyarakat)
Publisher : Pustaka Galeri Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55382/jurnalpustakamitra.v5i2.894

Abstract

Penelitian dan pengabdian ini bertujuan mengkaji dekonstruksi demokrasi konstitusional di Indonesia melalui instrumen hukum yang sah secara formal namun melemahkan prinsip-prinsip demokrasi. Mengacu pada lima indikator dari Huq dan Ginsburg, ditemukan bahwa revisi terhadap UU KPK, dominasi kekuasaan eksekutif, serta pembatasan kebebasan sipil merupakan bentuk legalisasi otoritarianisme yang mengancam demokrasi substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan dan praktik ketatanegaraan. Dalam ranah pengabdian, temuan ini disosialisasikan melalui edukasi hukum kepada masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran konstitusional. Hasilnya menunjukkan bahwa penguatan sistem checks and balances dan perluasan ruang sipil menjadi langkah penting untuk memulihkan demokrasi. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat dalam mendorong tata negara yang lebih adil dan demokratis.
The Use of Digital Evidence in Law Enforcement Efforts in Human Trafficking Cases Djamadi, Noval; W. Badu, Lisnawaty; Towadi, Mellisa
Estudiante Law Journal VOL. 7 NO. 3 OCTOBER 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/eslaj.v7i3.33365

Abstract

This study aims to determine the efforts of law enforcement in using digital evidence to prove human trafficking cases in Indonesia. This study is a normative study analyzed descriptively qualitatively. The results of the study indicate that law enforcement efforts in utilizing digital evidence include digital data seizures, electronic communication tracking, digital financial transaction analysis, and the involvement of digital forensic experts in authenticating evidence submitted to the court. Although the national legal framework, such as the ITE Law and Law Number 21 of 2007, has recognized the validity of digital evidence, its implementation in the field still faces various obstacles both in terms of technical, regulatory, and human resources. Law enforcement officers still need to increase their capacity in handling digital evidence professionally and proportionally