Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Gubernur Di Kalimantan Selatan Periode 2021-2024 Hakim, Lukman; rohman, khuswadi; diastarina, winda; Setiawan, Bambang; Meikiansyah, Bachruddin
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 5 No. 3 (2025): Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v5i3.2558

Abstract

Pemilihan kepala daerah bertujuan untuk memilih kepala tingkat provinsi daan kabupaten/kota yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati/walikota di tingkat kabupaten kota. Pada Pemilihan Pemilihan Gubernur di Kalimantan Selatan periode 2021-2024 dilakukan Pemungutan Suara Ulang karena adanya terindikasi kecurangan yang memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yakni, H. Sahbirin Noor dan wakilnya H. Muhidin, setelah surat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)  menyatakan bahwa hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Selatan batal atas kecurungan yang terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis empiris yang diperkuat dengan unsur normatif , penelitian ini menggunakan dua tahap, yakni pertama kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, tahap kedua penerapan pada peristiwa in concreto guna diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya Pemungutan Suara Ulang Karena setelah terbukti di sidang Mahkamah Konstitusi, terbukti Petugas penyelenggara yang melakukan tindak kecurangan atau keberpihakkan terhadap salah satu pasangan calon gubernur kalimantan selatan. Dampak dari Pemungutan suara ulang Perlunya tambahan dana, keterlambatan pelaksanaan Pilkada Kalsel yang harusnya sudah selesai pada Desember 2020
Efektivitas Rekomendasi DPRD Atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Sebagai Fungsi Pengawasan Dalam Mewujudkan Good Governance Rohman, Khuswadi; Erlina
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 1 (2026): April 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (221.406 KB) | DOI: 10.57216/pah.v22i1.31

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan wujud desentralisasi untuk memberi keleluasaan daerah dalam mengatur kepentingan masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah menjadi instrumen pengawasan DPRD yang disampaikan setiap tahun. DPRD kemudian memberikan rekomendasi atas LKPJ sebagai bagian dari fungsi pengawasan untuk mewujudkan Good Governance. Namun, efektivitas rekomendasi DPRD sering terkendala oleh dinamika politis, kelembagaan, dan keterbatasan regulasi. Penelitian ini menganalisis implementasi rekomendasi DPRD atas LKPJ serta mengkaji konsekuensi hukum dan administratif bagi kepala daerah yang tidak menindaklanjutinya. Dengan pendekatan yuridis normatif dan deskriptif-analitik, ditemukan bahwa efektivitas rekomendasi bergantung pada kualitas substansi, sinergi eksekutif-legislatif, dan komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi. Temuan ini diharapkan memperkuat fungsi pengawasan DPRD dan mendukung tata kelola daerah yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip Good Governance.