<![CDATA[Abstract Notary is a public official authorized to issue authentic deeds for the sake of legal certainty and community protection. However, in practice, there are notaries who do not carry out their duties, which potentially harms and violates the real rights of the community. This thesis analyzes community protection from Notaries who do not genuinely carry out their duties in West Kalimantan. The objective is to identify the forms of non-execution of Notary duties, the impacts and losses experienced by the community, and to provide recommendations for strengthening community protection. The research uses an empirical method. The data utilized are primary and secondary data. Primary data is sourced from respondents' answers, while secondary data is based on library research regarding laws and regulations, documents, notes, literature, and previous research relevant to the study. This data is analyzed qualitatively and examined thoroughly from various perspectives. The research findings show that there are still some Notaries in West Kalimantan who do not genuinely carry out their duties, namely by having their office closed or being inactive, holding the position without active engagement, failing to adhere to protocols, and leaving their post without taking leave or recording a legal absence. Notaries who do not genuinely carry out their duties may cause financial and non-financial losses to the community in their working area. Recommendations that can be given include strengthening supervision through the Regional Supervisory Council (MPD), increasing the competence of MPD, improving the accountability of Notaries through continuous training and the upgrade of MPD infrastructure, and providing legal education to the community about their rights and responsibilities. Abstrak Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik demi kepastian dan perlindungan hukum masyarakat. Namun, dalam praktiknya, ada Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata, yang berpotensi merugikan masyarakat dan melemahkan fungsi hukum akta. Penelitian ini menganalisis perlindungan masyarakat dari Notaris yang tidak menjalankan jabatan secara nyata di Kalimantan Barat. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidaknyaataan pelaksanaan jabatan Notaris, dampak hukum dan kerugian yang dialami masyarakat serta rekomendasi kebijakan dan mekanisme untuk meningkatkan perlindungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Data primer berasal dari responden, sedangkan data sekunder berasal dari penelitian kepustakaan, terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, catatan, laporan, literatur, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dikaji dari berbagai sudut secara mendalam (holistik). Hasil penelitian menunjukkan masih ada beberapa Notaris di Kalimantan Barat yang tidak menjalankan jabatan secara nyata yaitu kantor tutup atau tidak aktif, menduduki jabatan lain tanpa serah terima protokol dan meninggalkan wilayah jabatan tanpa cuti serta tidak mencatat peristiwa hukum. Dampak Notaris yang tidak menjalankan jabatannya tersebut dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat di wilayah hukumnya yaitu kerugian finansial dan non finansial. Rekomendasi yang dapat diberikan penguatan mekanisne pengawasan dengan memberikan peningkatan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris, pemeriksaan protokol Notaris dilakukan lebih dari sekali dalam setahun, peningkatan kompetensi MPN, peningkatan akuntabilitas Notaris melalui pelatihan secara berkelanjutan dan peningkatan sarana prasarana MPN serta edukasi hukum kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab Notaris.]]>
