Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Riyan Ramadianto, Anang
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Can Indonesia's Digital Banks Combat PEPs and Financial Crimes? Riyan Ramadianto, Anang; Setiawan Negara, Dharma; Askarya, Chita; Kristiani, Larmi
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/ijclc.v6i2.26038

Abstract

This article examines the impact of advanced technologies on enhancing due diligence for Politically Exposed Persons (PEPs) within Indonesia's digital banking sector. With the rapid growth of digital banking, there is a pressing need to address the heightened risks associated with PEPs, including potential corruption and money laundering. The study explores the challenges posed by traditional due diligence methods in the face of evolving financial technologies like artificial intelligence (AI) and machine learning (ML), which offer innovative solutions to improve compliance and risk management. It emphasizes the importance of robust regulatory frameworks designed to safeguard the financial system, while also highlighting the operational realities faced by digital banks in adhering to these regulations. The research employs qualitative analysis to investigate how technology can streamline compliance processes, enhance customer due diligence (CDD), and facilitate the identification and monitoring of high-risk clients. Additionally, it discusses the implications of these technological advancements for both regulatory compliance and overall financial security in Indonesia. By focusing on the intersection of technology, regulation, and compliance challenges, this study underscores the critical role of digital banking in mitigating financial crime risks associated with PEPs in an increasingly complex financial landscape.
Model Pelaksanaan Eksekusi yang Efektif sebagai Bentuk Rekomendasi untuk Mengurangi Tunggakan Perkara di Pengadilan Negeri Kristiani, Larmi; Riyan Ramadianto, Anang; Rachmasari, Avisena Ilma
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.341-360

Abstract

Pelaksanaan eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses peradilan perdata yang bertujuan untuk merealisasikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun, efektivitas pelaksanaan eksekusi masih menjadi tantangan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya tunggakan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pelaksanaan eksekusi yang lebih efektif guna meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi tunggakan perkara eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis statistik dari aplikasi Perkusi Ditjen Badilum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama penyebab tingginya tunggakan eksekusi adalah seperti kurangnya tindak lanjut dari pemohon eksekusi, perlawanan dari termohon eksekusi atau pihak ketiga, faktor keamanan, adanya upaya hukum lanjutan para pihak, ketidakjelasan biaya eksekusi, objek eksekusi yang tidak jelas atau bermasalah, dll. Untuk mengatasi permasalahan ini, model eksekusi yang diusulkan meliputi digitalisasi proses eksekusi melalui penambahan sistem pada e-court, pemberian kewenangan khusus kepada pejabat eksekusi di pengadilan tingkat pertama, serta adopsi praktik eksekusi terbaik dari negara lain, seperti sistem eksekusi di Belanda yang dilakukan oleh lembaga khusus di luar pengadilan. Implementasi model ini diharapkan dapat mempercepat eksekusi, meningkatkan transparansi, serta memastikan kepastian hukum yang lebih optimal bagi para pencari keadilan di Indonesia.
Model Pelaksanaan Eksekusi yang Efektif sebagai Bentuk Rekomendasi untuk Mengurangi Tunggakan Perkara di Pengadilan Negeri Kristiani, Larmi; Riyan Ramadianto, Anang; Rachmasari, Avisena Ilma
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.341-360

Abstract

Pelaksanaan eksekusi merupakan tahap akhir dalam proses peradilan perdata yang bertujuan untuk merealisasikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun, efektivitas pelaksanaan eksekusi masih menjadi tantangan di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh tingginya tunggakan perkara eksekusi di Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pelaksanaan eksekusi yang lebih efektif guna meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi tunggakan perkara eksekusi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta analisis statistik dari aplikasi Perkusi Ditjen Badilum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor utama penyebab tingginya tunggakan eksekusi adalah seperti kurangnya tindak lanjut dari pemohon eksekusi, perlawanan dari termohon eksekusi atau pihak ketiga, faktor keamanan, adanya upaya hukum lanjutan para pihak, ketidakjelasan biaya eksekusi, objek eksekusi yang tidak jelas atau bermasalah, dll. Untuk mengatasi permasalahan ini, model eksekusi yang diusulkan meliputi digitalisasi proses eksekusi melalui penambahan sistem pada e-court, pemberian kewenangan khusus kepada pejabat eksekusi di pengadilan tingkat pertama, serta adopsi praktik eksekusi terbaik dari negara lain, seperti sistem eksekusi di Belanda yang dilakukan oleh lembaga khusus di luar pengadilan. Implementasi model ini diharapkan dapat mempercepat eksekusi, meningkatkan transparansi, serta memastikan kepastian hukum yang lebih optimal bagi para pencari keadilan di Indonesia.
ENHANCING VICTIM-CENTERED JUSTICE THROUGH RESTITUTION: A FRAMEWORK FOR VICTIM IMPACT STATEMENTS IN CHILD SEXUAL VIOLENCE CASES Riyan Ramadianto, Anang; Istiqomah, Milda; Aprilianda, Nurini
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 5 No. 2 (2025): March
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v5i2.2572

Abstract

This study examines the role of the Victim Impact Statement (VIS) and restitution in safeguarding the rights of child victims of sexual violence within Indonesia’s criminal justice system. The research highlights the importance of VIS in providing victims with a formal avenue to express the physical, emotional, social, and economic impacts of crimes committed against them. The study adopts a normative juridical approach, analyzing statutory regulations and case law to assess the implementation of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2022. Comparative analysis with legal frameworks from other countries, such as the United States and Australia, underscores the necessity of institutionalizing VIS in Indonesia to align with international best practices. Findings reveal that while PERMA No. 1 of 2022 provides a legal foundation for restitution, significant challenges remain in terms of legal structure, substance, and culture, limiting its effectiveness. The study proposes a standardized VIS model tailored for child sexual violence cases to ensure clarity, consistency, and fairness in judicial decisions. Strengthening the legal framework, providing specialized training, and raising public awareness are crucial steps toward integrating VIS into Indonesia’s justice system. This research contributes to the broader discourse on victim-centered justice, emphasizing the need for systemic reforms to enhance legal protections for child victims.
Co-Authors Askarya, Chita Kristiani, Larmi Milda Istiqomah Nurini Aprilianda Rachmasari, Avisena Ilma Setiawan Negara, Dharma