Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI OLEH TRAVEL UMROH ATAS JAMAAH HAJI FURODA/UMROH DI INDONESIA Ritonga, Sahdani; Nadirah, Ida
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2022): Vol 3 No. 2 Oktober 2022
Publisher : Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36985/866y8z73

Abstract

Tahun 2017, Indonesia mendapat kuota sebanyak 334 tamu undangan haji dari Kerajaan Arab Saudi. Program ini terbentuk dari kerjasama Duta Besar Arab Saudi, PT. Hadco dan Rabut Al-Islami. Namun sayangnya undangan haji dari Arab Saudi sering disalahgunakan oleh oknum pejabat dengan memperdagangkan visa Furoda mereka bermain-main dengan biro perjalanan yang tidak terdaftar di Kementerian Agama. Selain masalah visa, masalah administrasi dari Indonesia juga harus diperhatikan karena Indonesia dan Arab Saudi memiliki kebijakan yang berbeda. Seperti masalah nama belakang jemaah haji, juga menjadi salah satu kebijakan haji dari Arab Saudi. Jemaah dipulangkan kembali ke Indonesia karena ada catatan pergantian nama di belakang bin atau nama ayahnya di paspornya. Sedangkan kasus yang terjadi pada Haji Furoda visa yang digunakan bukan dari Indonesia melainkan dari Malaysia atau Singapura,sehingga jamaah dikembalikan pulang ke tanah air, dalam hal ini bagaimana Penyelesaian sengketa atas tindakan wanprestasi oleh travel umroh/haji dan sejauh mana perlindungan hukum bagi jemaah haji sebagai konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma dan asas hukum yang terkandung dalam undang- undang dan putusan pengadilan dengan melakukan studi literatur. Spesifikasi dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data diperoleh dari data primer, data sekunder, antara lain: Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kajian hukum dengan norma-norma yang berlaku, kajian hukum yang berpegang pada norma-norma yang berlaku adalah kajian yang menekankan norma baku dan asas-asas hukum yang dapat ditemukan dalam undang- undang dan putusan pengadilan. Kesimpulan bahwa Penggunaan penyelesaian masalah wanprestasi ini adalah melalui litigasi dapat berupa pengajuan gugatan perdata yaitu gugatan wanprestasi dan/atau ganti rugi kepada biro perjalanan, apabila tuntutan ganti rugi tidak diperoleh maka calon jamaah haji dalam hal ini korban , juga dapat melaporkan tindak pidana penipuan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah yang dilakukan oleh biro perjalanan haji dan umrah
Transformasi Program Penyuluh Agama Menangani Akar Masalah Kekerasan Anak dan Perempuan Ritonga, Sahdani
JURNAL ILMIAH GEMA PERENCANA Vol 4 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Gema Perencana
Publisher : POKJANAS Bekerja Sama Biro Perencanaan dan Penganggaran, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61860/jigp.v4i2.299

Abstract

This Policy Paper outlines the Cascading Program for Religious Instructors related to the eradication of violence against children and women. The lack of integrated training curriculum support, the absence of specific measurable performance indicators, and the lack of strong cross-sector coordination with child and women's protection agencies, so that this program is unable to reach the root of the social and cultural problems that cause violence. The objectives of this policy paper focus on 1) creating an integrated training curriculum synchronizing programs in terms of efforts to eradicate violence against children and women, and 2) establishing and creating specific measurable performance indicators 3) implementing strong cross-sector coordination with child and women's protection agencies. There are 3 (three) recommended policy alternatives, namely Alternative policies in the field of regulations, Alternative policies in the field of institutions and structures, alternative policies in the field of programs and implementation. Through the analysis of these policy alternatives, it can be concluded that program achievements at the Ministry of Religious Affairs can be realized if there is program synchronization and cascading performance in functional positions of religious instructors. Thus, the increasingly better performance of counselors will be able to resolve the problem of violence against women and children in the form of increasing the quality of family guidance services as well as fulfilling the activity performance indicator "number of families who receive guidance and services for Sakinah/Kristiani Bahagia/sukinah/hitta sukhaya heritage".