Hanifah Mutiah
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Pengolahan Bawang Putih Menjadi Produk Bernilai Ekonomis Untuk Meningkatkan Pedapatan Masyarakat Alwi; Aris Munandar; Puji Muniarti; M. Rimawan; Hanifah Mutiah
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Cahaya Mandalika (Abdimandalika) Vol. 4 No. 1 (2023): Juni
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/abdimandalika.v4i1.1708

Abstract

Yang melatarbelakangi pelaksanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah bentuk kepedulian kami kepada masyarakat petani yang ada di desa Teta kecamatan Lambitu Kabupaten Bima yang mengalami masalah dalam memasarkan salah satu hasil komoditi pertanianya yaitu Bawang Putih, dengan permasalahan Ketika hasil panen melimpah Harga Jual dari Bawang Putih yang dijual oleh petani ke Pengepul Harga yang ditawarkan relatif sangat rendah hal itu terpaksa dilakukan oleh Petani karena jika tidak segera dijual maka bawang putih tidak dapat di simpan dalam jangka waktu yang lama karna akan rusak dan membusuk, dan juga belum adanya Inovasi untuk mengolah hasil Pertanian menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dan dapat bertahan lama, padahal jika dapat di Olah dengan Baik menjadi sebuah produk pengobatan kemasan Bawang Putih kaya akan manfaat sangat baik digunakan untuk mencegah sembelit, Antibakteri, perlindungan patogen, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah, menurunkan gula darah, mencegah penggumpalan darah, mengandung agen anti tumor.Pengabdian dilakukan dengan cara Sosialisasi dan demo pembuatan produk secara langsung. Target utama adalah ibu-ibu dan remaja Putri, yang nantinya kemudian diharapkan dapat menjadi industry rumahan. Kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Hal ini dibuktikan dengan antusias warga dalam mengikuti kegiatan serta adanya warga yang melanjutkan peluang bisnis baru ini. Hasil yang diperoleh dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk membuka pikiran dan menciptakan pemahaman kepada masyarakat untuk dapat mengolah hasil pertanian menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi dan makna akan pentingnya berwirausaha, serta meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah berbagai produk Makanan, meciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat,serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016 : Analisis Mekanisme Pendaftaran Kain Tenun Bima Feni Aryani; Beverly Evangelista; Hanifah Mutiah
Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 4 No. 3 (2025): JURRISH: Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurrish.v4i3.6024

Abstract

This study aims to analyze the legal protection of Geographical Indications (GI) for Kain Tenun Bima under Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, with a focus on the registration mechanism. Kain Tenun Bima, or Tenun Mbojo, is a cultural heritage of the Bima community, possessing high cultural and economic value. However, as of June 2024, this fabric has not yet been registered as a GI, leaving it vulnerable to counterfeiting and misuse by unauthorized parties. The research employs a normative method with a descriptive-analytical approach, examining primary data such as UU No. 20 Tahun 2016 and secondary data from journals, books, and government documents. The findings reveal that Kain Tenun Bima meets all GI criteria, including geographical origin, natural and human factors, and unique characteristics. GI registration offers legal, economic, and cultural benefits, such as protection against counterfeiting, increased market value, and preservation of cultural heritage. The GI registration process involves administrative and substantive stages by the Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI),, requiring comprehensive documentation of the product's uniqueness. Challenges in registration include a lack of legal understanding and coordination among stakeholders. Therefore, collaboration between the government, weaving communities, and academics is essential to accelerate the GI registration for Kain Tenun Bima, ensuring legal protection and sustainability as a regional cultural and economic asset.