Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.486
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) GANEC SWARA Jurnal Pendidikan dan Konseling SOLID JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Fundamental Justice Jurnal Risalah Kenotariatan Tsaqofah: Jurnal Penelitian Guru Indonesia AHKAM : Jurnal Hukum Islam dan Humaniora Eastasouth Journal of Effective Community Services Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)
Beverly Evangelista
Universitas Teknologi Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 26 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

 1   2   3 
Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Yang Beritikad Baik Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Dibawah Tangan Evangelista, Beverly Beverly
SOLID Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v10i1.371

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual-beli hak atas tanah dibawah tangan serta perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang–undangan dan pendekatan kasus. Terhadap kekuatan hukum perjanjian jual-beli hak atas tanah dibawah tangan, mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Sekalipun demikian, perjanjian dibawah tangan tetep dikatakan sah menurut hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/Sip/ 1976 tanggal 4 April 1978. Oleh sebab itu, sekalipun perjanjian jual beli dibawah tangan kekuatan mengikatnya sangat lemah, tetap harus tetap di lindungi oleh hukum.
COALITION EXISTENCE IN PRESIDENTIAL SYSTEM IN INDONESIA ACCORDING TO THE CONSTITUTION OF REPUBLIC OF INDONESIA 1945 Beverly Evangelista
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 2, No 2 (2014): HUKUM DAN TATA KUASA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.104 KB) | DOI: 10.12345/ius.v2i5.174

Abstract

Coalition Existence In Presidential System In Indonesia According To The Constitution Of Republic Of Indonesia 1945. The purposes of this research are to determine whether the coalition is conceptually consistent with  presidential system according to the Constitution of Republic of Indonesia 1945,  it influence to the governance and to the effectiveness check and balances mechanism in implementation of government activities in Indonesia. Researcher is using normative-method with statutory approach,  conceptual approach and comparative approach. After compiling legal materials,  researcher start perform the analysis of legal documents gradually,  related to the issues. Analyses were performed with a consistent and systematic set of activities with a view to obtaining an answer to the existence of the coalition in the presidential system according to the Constitution of Republic of Indonesia 1945. The existence of the coalition in the presidential system in Indonesia is conceptually only intended on election system,  not in governance system. In fact,  coalition that built in the multi parry and presidential system as Indonesia is not appropriate and impact on governance leading to disharmony among coalition partners and ultimately affect the effectiveness of check and balances mechanism. Thus it can be concluded that,  the practice of coalition in presidential system in Indonesia is contrary with the Constitution of Republic of Indonesia 1945. With regard to the impact,  coalition in the presidential system is not appropriate. It will  lead to disharmony relations among  the coalition partners that affect the effectiveness of check and balances mechanism.Keywords : Coalition,  Presidential,  System
Legalitas Formal Operasional Perseroan Terbatas Ishariaty Wika Utary; Beverly Evangelista
SOLID Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v10i1.372

Abstract

Perseroang Terbatas (PT) merupakan usaha berbadan hukum dimana setiap aspek legal formalnya harus terpenuhi. Oleh sebab itu, organ pendiri haruslah memahami setiap tanggungjawabnya baik sebelum maupun sesudah PT berbadan Hukum. Adapun permasalahan dalam penelitin ini adalah : Bagaimana persyaratan operasional Perseroan Terbatas agar dapat beroperasi dan tanggung jawab pendiri sebelum dan sesudah pengesahan. Metode dalam mengkaji penelitian ini adalah hukum normatif. Untuk mendirikan PT, harus dengan menggunakan akta otentik yang di dalamnya dicantumkan nama lain dari perseroan terbatas, modal, bidang usaha, alamat perusahaan, dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam  Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Oleh sebab itu, untuk menghindari permasalahan legal formal dikemudian hari, setiap organ PT harus memahami tanggungjawab masing-masing baik sebelum maupun setelah PT berbadan hukum. Sehingga PT dapat menjalankan usaha sebagaimana tujuannya
ANALISI KINERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH (Studi Kasus di wilayah Kabupaten Lombok Barat) Beverly Beverly Evangelista
SOLID Vol 11, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v11i2.516

Abstract

ABSTRAK Peningkatan PAD Kabupaten Lombok barat tidak lepas dari peran Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sehingga sangat penting untuk mengkaji kinerja lembaga tersebut agar PAD Lombok Barat dapat meningkat dengan XXoptimal. Dari tolak ukur penilaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD, indikator produktivitas didapatkan hasil sumber dana dari APBD yang masih terbatas, tingkat pendidikan sumber daya manusia mayoritas sudah memenuhi syarat, dan sumber daya waktu dalam pelaporan dan pendataan yang optimal. Indikator kualitas pelayanan, Indikator responsivitas ditunjukkan dengan menanggapi keluhan masyarakat dan memberikan detail informasi yang diminta. Responsibilitas BPKAD sudah sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang ada. Sehingga dapat di simpulkan bahwa kinerja BPKAD Kabupaten Lombok Barat dalam peningkatan PAD menunjukkan hasil yang baik. Kata kunci : Peningkatan PAD, Kinerja, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ABSTRACT The increase in the PAD of West Lombok Regency cannot be separated from the role of the Regional Financial and Asset Management Agency so it is very important to review the performance of the institution so that the PAD of West Lombok can increase optimally. From the benchmarks for assessing the performance of the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of West Lombok Regency in increasing PAD, productivity indicators are obtained from the results of funding sources from the APBD which are still limited, the education level of the majority of human resources has met the requirements, and time resources in reporting and optimal data collection. Service quality indicators Responsiveness indicators are shown by responding to public complaints and providing detailed information requested. BPKAD's responsibility is in accordance with existing procedures and policies. So it can be concluded that the performance of BPKAD in West Lombok Regency in increasing PAD shows good results. Key words : Increase in PAD, Performance, Financial and Asset Management Area
PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG OLEH RAKYAT ATAU OLEH DPRD (STUDI KOMPARATIF DALAM TELAAH YURIDIS) Beverly Evangelista
SOLID Vol 11, No 1 (2021)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v11i1.490

Abstract

Abstrak Dalam Negara dekomrasi, pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Namun dengan berbagai kelemahannya, timbul ide untuk melakukan pemilihan Gubernur oleh DPRD. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan yakni bagaimanakah komparasi efektifitas pemilihan kepala daerah oleh rakya dan oleh DPRD. Metode dalam mengkaji penelitian ini adalah hukum normatif. Dari hasil penelitian penulis, pihak yang kontra terhadap pemilihan gubernur oleh DPRD menyatakan bahwa pemilihan Gubernur oleh DPRD adalah merupakan suatu kemunduran yang luar biasa bagi demokrasi Indonesia. Karena Pemilihan Gubernur oleh DPRD tidak mencerminkan kedaulatan rakyat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Semntara itu, pihak yang pro terhadap pemilihan gubernur oleh DPRD lebih melihan fakta sosiologis yang terjadi saat ini. Beberapa kelemahan seperti biaya pemilihan langsung gubernur yang terlalu mahal, konflik antar masyarakat hingga persoalan kewenangan gubernur yang memang terbatas dikarenakan titik berat otonomi berada pada kabupaten /kota. Kata kunci : Pemilihan Umum, Rakyat, DPRD Abstrac In a democratic country, direct election of regional heads is an absolute must. However, with various weaknesses, the idea arose to conduct an election for the Governor by the DPRD. Therefore, in this research the problem is formulated, namely how to compare the effectiveness of regional head elections by the people and by the DPRD. The method in reviewing this research is normative law. From the results of the author's research, those who are against the election of governor by the DPRD stated that the election of the Governor by the DPRD was a tremendous setback for Indonesian democracy. This is because the election of the governor by the DPRD does not reflect the sovereignty of the people, as referred to in Article 1 paragraph (2) of the 1945 Constitution. Meanwhile, those who are pro against the election of the governor by the DPRD are more concerned with sociological facts that are currently happening. Some of the weaknesses such as the direct election costs for governors are too expensive, conflicts between communities to the issue of the governor's limited authority because the emphasis of autonomy is on the districts/cities. Keywords: General Election, People, DPRD
Analisis Konflik Pemanfaatan Lahan Antara Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan PT. Perkebunan Kopi Tresno Kenangan Satriawan Darma Bakti; Beverly Evangelista
SOLID Vol 10, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v10i1.373

Abstract

Sengketa antara perusahaan PT. Perkebunan Kopi Tresno Kenangan dengan pemerintah kabupaten Lombok Tengah yang disebabkan karena adanya perbedaan persepsi berkenaan dengan pemberlakukan hukum secara normatif terhadap kebijakan dalam pemanfaatan lahan bagi pengembangan usaha perkebunan. Oleh sebab itu, penulis merumuskan beberapa permasalahan yakni : Bagaimanakah landasan hukum yang dijadikan pedoman menetapkan kebijakan pemerintah daerah dalam memberikan rekomendasi Hak Guna Usaha perkebunan dan bagaimanakah persyaratan dan prosedur pemberian Hak Guna Usaha bagi perusahaan perkebunan di kabupaten Lombok Tengah, serta bagaimanakah upaya perlindungan hukum bagi pengusaha perkebunan di Lombok Tengah. untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka penulis menggunakan metode penelitan hukum normative. Berkenaan dengan perpanjangan serta pembaharuan HGU ditemukan adanya kekaburan norma dalam melahirkan kebijakan Pemerintah Kabupaten khususnya Kabupaten Lombok Tengah sehingga tidak adanya perlindungan hukum bagi PT. Perkebunan Kopi Tresno Kenangan yang tentunya sangat merugikan perusahaan perkebunan tersebut. Demikian pula Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan pembiaran warga masyarakat masuk ke dalam areal tanah perkebunan PT Perkebunan Kopi Trisno Kenangan. Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa tidak adanya perlindungan hukum bagi PT. Perkebunan Kopi Trisno Kenangan akibat dari adanya pertentangan norma dalam bentuk kebijakan yang salah dari pemerintah Kabupaten Lombok Tengah
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Beverly Evangelista; - Zulhadi
SOLID Vol 8, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v8i2.178

Abstract

Terdapat perbedaan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tengang Desa dimana sesudah berlakunya undang-undang tersebut pertanggungjawaban pemerintah desa lebih ketat baik kepada BPD maupun Bupati/Walikota dan masyarakat.Adapaun permasalahan dalam tesis ini yakni : bagaimanakah pertanggungjawaban pemerintah desa sebelum  dan sesudah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa ? dalam Hal apa saja pemerintah desa menyampaikan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan BPD ?Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif  dengan beberapa pendekatan yakni : Pendekatan perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, Pendekatan Komparatif, Pendekatan Historis.Setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, Kepala Desa menyampaikan laporan dalam bentuk LPJ Kepala Desa. Dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan dalam bentuk LKPJ kepada BPD dan Bupati/Walikota serta masyarakat. Dalam hal pelaporan, ada dua jenis laporan pertanggungjawaban yang harus disampaikan oleh pemerintahan desa yakni laporan pelaksanaan Apebedes yang dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada masa akhir jabatan sebagai Kades.Oleh sebab itu, penulis berkesimpulan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa haruslah disampaikan dalam LKPJ kepada BPD dan Bupati/Walikota serta masyarakat. Kata kunci : Pemerintah Desa, Pertanggungjawaban
PELATIHAN TOEFL (TEST OF ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE) KEPADA DOSEN UNIVERSITAS TEKNOLOGI MATARAM Lalu Isnaeni Rahman; Sartika Hijriati; M. Abdurrahman Sunni; Beverly Evangelista
J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3: Agustus 2021
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jabdi.v1i3.119

Abstract

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pelatihan TOEFL Prediction kepada para Dosen non-bahasa Inggris di kalangan kampus Universitas Teknologi Mataram sebagai dasar untuk mengikuti tes sertifikasi dosen (SERDOS). Metode yang dilakukan dalam pelatihan ini adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Pemateri terlebih dahulu memberikan pre-test kepada peserta untuk mengetahui ilmu dasar para peserta agar bisa dikelompokkan ke dalam kelas basic dan intermediate. Pelatihan dilaksanakan selama 3 bulan pada bulan Januari sampai Maret, 2 kali dalam seminggu pada hari senin dan kamis. Pelatihan TOEFL dibagi menjadi tiga tahap yaitu 1 bulan awal adalah Listening Section, tahap kedua pada bulan kedua adalah Structure and Written Expression dan terakhir adalah Reading Comprehension. Hasil yang didapat adalah para peserta mendapatkan nilai yang sangat memuaskan.
Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Terhadap Pengelolaan Tata Ruang Daerah Beverly Evangelista; Baiq Ishariaty Wika Utary
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jpdk.v5i1.11623

Abstract

Dalam praktiknya, penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah masih ditemui berbagai kendala, sehingga perlu sekiranya dilakukan penelitian terkait dengan apa yang menjadi kendala dalam penerapan perda tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan hanya bersifat deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggmbarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif. Adapun kendala dalam penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah berdasarkan perda Nomor 2 Tahun 2012 adalah berkaitan dengan pertanian, kehutanan, pelestarian sumber daya air, masalah tata guna tanah, ketidakserasian pola penggunaan tanah, partisipasi masyarakat, masalah penegakan hukum dan pertambangan.Upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala penerapan kebijakan pemerintah daerah kabupaten lombok tengah terhadap tata ruang daerah adalah sebagai berikut : mengakomodir secara efektif dan efisien kepentingan antara pemerintah, swasta dan masyarakat khususnya dalam penggunaan lahan, program inventarisasi dan evaluasi sumber alam dan lingkungan hidup, program penyelamatan hutan, tanah dan air, program pembinaan dan pengelolaan lingkungan hidup, program pengendalian pencemaran lingkungan hidup, program rehabilitasi lahan kritis serta penegakan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK DALAM JUAL BELI HAK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN Beverly Beverly Evangelista; Muhammad Rizky Ramadan
SOLID Vol 13, No 1 (2023)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v13i1.673

Abstract

Abstrak-Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan hukum perjanjian jual-beli hak atas tanah dibawah tangan serta perlindungan hukum bagi pihak yang beritikad baik. Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang–undangan dan pendekatan kasus. Terhadap kekuatan hukum perjanjian jual-beli hak atas tanah dibawah tangan, mempunyai kekuatan bukti materiil setelah dibuktikan kekuatan formilnya bila pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui akan kebenaran isi dan cara pembuatan akta itu. Sekalipun demikian, perjanjian dibawah tangan tetap dikatakan sah menurut hukum sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126.K/SIP/ 1976 tanggal 4 April 1978. Oleh sebab itu, sekalipun perjanjian jual beli dibawah tangan kekuatan mengikatnya sangat lemah, tetap harus tetap dilindungi oleh hukum. Kata Kunci : Jual-Beli, Dibawah Tangan, Perlindungan Hukum
Co-Authors - Zulhadi Baiq Ishariaty Wika Utary Daulay, R. Fahmi Natigor Fanggi, Prandy Arthayoga Louk Febriana, Asyri Feni Aryani Hanifah Mutiah Himawan Sutanto, Himawan Ishariaty Wika Utary Jumaedi, M. Lalu Isnaeni Rahman M. Abdurrahman Sunni Muhammad Rizky Ramadan Mujahidi, Khairul Mulyana, Septira Putri Natigor Daulay, R. Fahmi Ramadan, Muhammad Rizky Rishan Adha Sartika Hijriati Satriawan Darma Bakti Setiawan, Muhammad Rifaldi Subhan Purwadinata, Subhan Sumaragatha , I Gusti Bagus Sakah Sumaragatha, I Gusti Bagus Sakah Yuni Ristanti