Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM)
Rasnoto
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Konflik Hak dan Kewajiban dalam Perjanjian Digital Saat Janji Hukum Tak Seindah Kenyataan Isnaeni, Yuliasara; Rasnoto; Indriasari, Evy; Dilaga, Tirta Prasetya
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 7 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss7pp1979-1986

Abstract

The advancement of digital technology has transformed legal interactions in agreements between users and digital service providers. However, in practice, there is often an imbalance between the rights and obligations of the parties, where the legal promises stated in the agreement do not always align with their actual implementation. This study aims to analyze conflicts of rights and obligations in digital agreements and their impact on legal protection for users. This research employs a qualitative method with a literature study (library research) approach to examine various legal sources, including legislation, court decisions, and academic literature related to digital agreements. The findings indicate that digital agreements are often unilaterally drafted by service providers with standard clauses that tend to favor one party. This imbalance potentially violates the principle of contractual fairness and weakens legal protection for users. Furthermore, the implementation of rights and obligations in digital agreements is often hindered by users' lack of understanding of contract terms, weak law enforcement mechanisms, and the dynamic nature of digital sector regulations. Therefore, efforts are needed to strengthen digital agreement regulations, enhance users' legal literacy, and promote the application of transparency and fairness principles in drafting digital contracts. By doing so, conflicts over rights and obligations in digital agreements can be minimized, ensuring that legal promises are not merely formalities but provide real protection for all parties involved.
Tantangan Etis dan Yuridis Penggunaan Artificial Intelligence Dalam Penegakan Hukum Siber di Indonesia: Antara Efisiensi Digital dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Rasnoto
Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 12 No. 2 (2025): Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum & Keadilan
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/SKD.v12i2.y2025.55454

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) membawa transformasi besar dalam sistem penegakan hukum siber di Indonesia, terutama melalui peningkatan efisiensi deteksi, pemrosesan, dan analisis kejahatan digital secara real time. Namun, kemajuan ini juga memunculkan tantangan etis dan yuridis yang signifikan, terutama terkait potensi pelanggaran privasi, bias algoritmik, akuntabilitas, serta ketiadaan kerangka regulasi yang komprehensif untuk memastikan penggunaan AI tetap berada dalam koridor hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. AI yang digunakan dalam pemantauan ruang digital dapat mempercepat investigasi, tetapi sekaligus berpotensi memperluas praktik pengawasan berlebihan yang mengancam hak atas privasi dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ketergantungan pada algoritma dalam proses profiling, penyaringan data, atau identifikasi tersangka menimbulkan pertanyaan krusial tentang validitas, transparansi, dan keadilan prosedural bagi warga negara yang terdampak. Penelitian ini menganalisis tantangan tersebut dengan meninjau regulasi nasional di bidang keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan hak asasi manusia, serta mengkaji praktik internasional sebagai pembanding untuk melihat model penerapan AI yang lebih etis dan akuntabel. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memerlukan pembaruan instrumen hukum, standar etika, dan mekanisme pengawasan yang ketat guna menjamin bahwa penggunaan AI dalam penegakan hukum siber tidak hanya berorientasi pada efisiensi digital, tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip due process of law dan perlindungan hak fundamental. Penelitian ini menawarkan rekomendasi konseptual bagi integrasi AI yang bertanggung jawab dan berbasis HAM dalam sistem penegakan hukum nasional.
Co-Authors Dilaga, Tirta Prasetya Indriasari, Evy Isnaeni, Yuliasara