Pardede, Frisna Adelina
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEBERADAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (THE EXISTANCE OF THE PEOPLE’S CONSULTATIVE ASSEMBLY DECISION IN THE HIERARCHY OF LAWS AND REGULATIONS) P. Darwis, Wan Laila; Pardede, Frisna Adelina
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i1.368

Abstract

Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terjadi degradasi kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Lembaga Tertinggi Negaramenjadi lembaga negara biasa yang sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden,Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebutberpengaruh terhadap produk hukum yang dikeluarkan oleh Majelis PermusyawaratanRakyat yaitu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang tidak masuk dalam hierarkiperaturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. KetetapanMajelis Permusyawaratan Rakyat kembali dimasukkan lagi dalam hierarki peraturanperundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Hal inilah yang menjadiperhatian penulis mengenai keberadaan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalamhierarki peraturan perundang-undangan.