Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Rehas, Abdul Mukmin
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
KAJIAN HUKUM TERHADAP PERAN PEMERINTAH KOTA SAMARINDA DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM Rehas, Abdul Mukmin
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2017): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i1.42

Abstract

Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 which is the country's constitution has given recognition, guarantees, protection and legal certainty as well as equal treatment of all citizens before the law (equality before the law). In fact, the application of the principle of Equality Before The Law in Indonesia is still lacking. In the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) only for the granting of legal aid free of charge only if the crime committed is punishable by imprisonment of 5 years or more, while if it is less than 5 years, while if the penalties are less than 5 years then the public will not get legal aid free of charge. The enactment of Law No. 16 of 2011 on the Legal Aid eliminating restrictions as stipulated in the Criminal Code, so that people can obtain legal assistance free of charge to the entire process of both the Criminal and Civil law for the sake of the implementation of the principle of Equality Before The Law.
“TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA” Rehas, Abdul Mukmin; Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.155

Abstract

ABSTRAK Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan akibat timbunan sampah. Salah satu bentuk perilaku membuang sampah pada masyarakat adalah dengan membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, lalat beterbangan, banyak tikus dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Kota Samarinda adalah salah satu kota yang sampai saat ini masih menghadapi masalah persampahan. Sehingga bagaimana peran pemerintah Kota Samarinda dalam menangani mengenai Permasalahan sampah di Kota Samarinda. Dengan menggunakan metode Yuridis Empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani sampah di Kota Samarinda dan apa kendala yang hadapi oleh pemerintah dalam penanganan sampah tersebut. Berdasarkan hasil tersebut bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani persampahan di Kota Samarinda sudah efektif namun kurang didukung oleh Lapisan Masyarakat. Sehingga perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk menjadi pelopor lingkungan yang bersih dan sehat karena manfaat lingkungan yang bersih akan dirasakan sendiri manfaatnya.
STUDY TENTANG KENDALA DAN UPAYA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL YANG ADA DI KALIMANTAN TIMUR DALAM PELAYANAN PENERBITAN AKTA KEPENDUDUKAN Purwoyuwono, Edy; Rehas, Abdul Mukmin
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2012): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v4i2.182

Abstract

Catatan Sipil merupakan suatu catatan yang menyangkut kedudukan hukum seseorang. Bahwa untuk dapat dijadikan dasar kepastian hukum seseorang maka data atau catatan peristiwa penting seseorang, seperti perkawinan, perceraian, kelahiran, kematian, pengakuan anak dan pengesyahan anak, perlu didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil, oleh karena Kantor Catatan Sipil adalah suatu lembaga resmi Pemerintah yang menangani hal-hal seperti di atas yang sengaja diadakan oleh Pemerintah, dan bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin setiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang. Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti otentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.
SERTIFIKAT SEBAGAI ALAT BUKTI SEMPURNA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH Rehas, Abdul Mukmin
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 1 No. 1 (2009): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v1i1.203

Abstract

Tujuan dilaksanakanya Pendaftaran Tanah selain untuk memberikan jaminan kepastian hukum (Rechts Kadaster) dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah atau hak-hak lain yang terdaftar, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang hak yang sempurna. Untuk itu sebagai bukti kepadanya diberikan sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan hak atas tanah, juga memiliki tujuan lain yaitu untuk menyediakan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah dan mereka yang hendak melakukan hubungan hukum berkaitan dengan suatu bidang tanah serta hak-hak lainnya.
Kajian Hukum Hak Atas Tanah Masyarakat Long Midang Yang Memiliki Tanah Melebihi Ketentuan Dalam Undang-Undang RI Nomor 56 No.56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Asprila, Steven Daustina; Rehas, Abdul Mukmin
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2019): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i2.518

Abstract

The land is a source of life for living creature, whether human, animal or plant. Humans live and live on the ground and these the land to source life by planting plants that produce food. Considering the importance of land because it can produce natural resources that are very beneficial for many people, the government needs to be related. Landis also one of the factors of production that are vital for human life and development in a nation. An increase in the volume of development within a country, eroding the importance of land for agriculture. Population growth requires a large area, resulting in reduced or reduced land supply. Then the government made law number 56 of PRP in 1960 concerning the stipulation of the area of agricultural land carried out by the long midrange community was hereditary. And at the time of the process of returning the rights to the community's land long midrange program, there was a problem that the long midrange community did not agree with the program because the long midrange community did not want a portion it the agricultural land was taken by the government. And in general, agricultural land controlled by the people in long midrange is used for agricultural land because the potential of natural resources here is quite abundant and even then that is used by the people in long midrange as agricultural lands, such as making rice field, plantations, fields, and still many more are use our exciting community. But the community does not know of the minimum and maximum limit or agricultural land they community.
Co-Authors Asprila, Steven Daustina Pasaribu, Parlindungan Purwoyuwono, Edy