Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Pasaribu, Parlindungan
Unknown Affiliation
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Analisis Penggunaan Diksi dan Framing Pada Media massa BBC News: Teori Hegemoni Gramsci Puri, Diah Ryscha; Canda, Elis; Chairunisa, Hera; Indhira, Indhira; Pasaribu, Parlindungan; Silalahi, Selvina; Deo, Yohanna
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni Vol. 2 No. 4 (2024): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/jishs.v2i4.1730

Abstract

This study aims to analyze the use of diction and framing in the news text "Thai, Nepalese and other migrant workers killed and held hostage in attacks in Israel" written by BBC News mass media. The research method used is qualitative descriptive method. The data collection technique used is a listen and record technique. The result of this research is that the framing and use of diction used by BBC News makes Hamas look like the main perpetrator in attacks in Israel. This is in line with the theory of hegemony used, namely that there are interests of a group so that it influences and controls the world through news.
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI KOTA SAMARINDA (STUDI KASUS PADA PEMBANGUNAN FLYOVER YANG MENGHUBUNGKAN JALAN AW. SJAHRANIE DAN JALAN JUANDA) Nugroho, Panggih; Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 1 (2016): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i1.28

Abstract

 National development carried out in order to meet the mandate of the 1945 opening of the year to year increase. At the same time, the population has been continues to increase and it is relation with the development and results, it is increasing and the variety of all the needs of the population in Indonesia which is increasing with the level of prosperity is getting better it would require public facilities such as: network / transport facilities education, worship, sports facilities, communication facilities, public safety facilities and so forth. Construction of public facilities such as the above needs the land as the site. In terms of land supply is still widespread, the construction of public facilities had no problems, but that the problem in case is the area being used is soil that experienced land acquisition therefore whether infrastructure planning (flyover), which has been built in line with Law No. 2  the year 2012 on land Acquisition for Development for Public Interest.
KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBATALAN SERTIFIKAT HGB YANG DIKELUARKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN DENGAN NOMOR.6729/KEL.SEPINGGANG TAHUN 2006 DAN NOMOR.6730/KEL.SEPINGGAN TAHUN 2006 YANG TERLETAK DI KOTA BALIKPAPAN SESUAI PUTUSAN NOMOR.05/G/2014/PTUN-SMD Ningsih, Linda Setia; Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 9 No. 1 (2017): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v9i1.41

Abstract

Land has the deepest meaning, for the life of the nation Indonesia considering most people including patterned economy is still agriculture. Increasing land needs of the growing population and increasing other needs related to the land, of it certainly stimulated a desire to obtain legal certainty jamnan or written evidence regarding the rights and obligations of an ownership. In terms of the guarantee or the rule of law to an ownership question is the certificate appeared to still be in aborted in the form of cancellation of the certificate with the problem of defective administration or flawed procedural and implement the Court's Decision is accompanied by a legal basis, therefore the land certificate serves as a tool evidentiary on holding a piece of land. Strong sense means that the land certificate is evidence that it is not the only one, so the certificate of land according to land registration system adopted BAL can still be aborted / canceled along can prove upfront court.
“TINJAUAN TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SAMARINDA” Rehas, Abdul Mukmin; Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 8 No. 2 (2016): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v8i2.155

Abstract

ABSTRAK Sampah selalu timbul menjadi persoalan rumit dalam masyarakat yang kurang memiliki kepekaan terhadap lingkungan. Ketidakdisiplinan mengenai kebersihan dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan akibat timbunan sampah. Salah satu bentuk perilaku membuang sampah pada masyarakat adalah dengan membuang sampah di sungai. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar tepi sungai terlihat sangat kotor akibat tumpukan sampah, lalat beterbangan, banyak tikus dan nyamuk, bahkan menyebarkan aroma yang tidak sedap. Kota Samarinda adalah salah satu kota yang sampai saat ini masih menghadapi masalah persampahan. Sehingga bagaimana peran pemerintah Kota Samarinda dalam menangani mengenai Permasalahan sampah di Kota Samarinda. Dengan menggunakan metode Yuridis Empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam menangani sampah di Kota Samarinda dan apa kendala yang hadapi oleh pemerintah dalam penanganan sampah tersebut. Berdasarkan hasil tersebut bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menangani persampahan di Kota Samarinda sudah efektif namun kurang didukung oleh Lapisan Masyarakat. Sehingga perlu adanya kesadaran bagi masyarakat untuk menjadi pelopor lingkungan yang bersih dan sehat karena manfaat lingkungan yang bersih akan dirasakan sendiri manfaatnya.
HAKEKAT PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 1 (2012): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v4i1.161

Abstract

Advokat adalah salah satu Institusi yang termasuk dalam istilah Catur Wangsa Penegak Hukum di Indonesia bersama dengan Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim. Namun dalam hal ini peran profesi Penegak Hukum dalam membangun keadilan dalam Masyarakat Indonesia pada umumnya sangat dibutuhkan peranannya yang lebih luas lagi dan lebih dipertegas dalam berbagai ketentua perUndang-Undangan di Indonesia, seperti dalam pembuatan Undang-Undang atau peraturan Daerah baik tingkat Provinsi mauoun tingkat Kabupaten/Kota perlu menyertakan peran Advokat atau masukan dari para Advokat. Karena Advokat dalam melaksanakan tugas Profesinya selalu berhubungan langsung dengan Masyarakat, sehingga banyak mengetahui apa yang menjadi kepentingan Masyarakat tersebut. Selain hal diatas peran Advokat dalam fersi yang lain juga perlu diperluas seperti dalam setiap pendirian Badan usaha, Yayasan, Lembaga Masyarakat, maupun bagi Pejabat-Pejabat Pemerintahan tertentu harus memperoleh Penasihat Hukum tetap yang ditunjuk dalam anggaran dasarnya, atau yang ditunjuk oleh Pejabat-Pejabat Pemerintahan tertentu tersebut, karena cara yang demikian akan meminimalisir terjadinya pelanggaran Hukum di Negara kita Negara Indonesia yang sama-sama kita cintai tersebut. Demi untuk tercapainya Pembangunan Penegakan Hukum di Indonesia yang tentunya juga untuk mewujudkan Masyarakat adil dan makmur bagi segenap Rakyat Indonesia.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 2 (2010): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v2i2.198

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan unsur utusan daerah dan merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (2), Pasal 22C dan Pasal 22D, setelah mengalami perubahan. Adapun gagasan semula dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk menggantikan sistem perwakilan satu kamar menjadi dua kamar, namun dalam perjalanannya tidak diberikan kewenangan yang mamadai untuk menjalankan funngsi lembaga perwakilan daerah. Kedudukan dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah diharapkan dapat secara optimal memperjuangkan aspirasi daerah-daerah, tetapi ternyata Undang-Undang tidak memberikan kewenangan yang mamadai kepada Dewan Perwakilan Daerah untuk mempresentasikan kepentingan daerah, yaitu fuingsi legislasi, pengawasan maupun anggaran tidak diberikan sepenuhnya , karena DPD hanya dapat mengajukan rancangan Undang-Undang yang kemudian diserahkan kepada DPR, begitu juga tentang anggaran harus menyampaikan kepada DPR agar ditindak lanjuti, sehingga DPD tidak berwenang untuk membahasnya, walaupun juga dapat menjalin hubungan dengan lembaga negara lainnya tetapi tidak seperti DPR, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa keberadaan DPD tidak merupakan salah satu kamar dalam lembaga perwakilan yang dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi merupakan lembaga yang berdiri sendiri, dan mempunyai fungsi berbeda dengan DPR.
Jaminan Kepastian Hukum Atas Pinjaman Modal Terhadap Kegiatan Usaha Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (STUDI DI PT. BANKALTIMTARA CABANG SAMARINDA) Aulia, Namira Meidina; Pasaribu, Parlindungan
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2019): August
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v11i2.519

Abstract

This study aims to find out the form of Legal Assurance Guarantee on Capital Lending of Household Business Activity in terms of Law Number 10 the year 1998 Concerning Amendment to Law Number 7 of 1992 Concerning Banking and Constraints in Capital Lending Process by Household Business Actor in Banking. This research is normative law research that comes from primary law material and secondary law material. The result of the research shows that the form of Assurance of Legal Certainty to the Capital Lending of Household Business Activity, namely Forms of Guarantee that is in Tangible Assurance Form, Intangible Assurance Form, Form of Guaranteed Movement, Form of Assurance of Permanent / Unmoving Equipment. And the form of legal certainty to the lending of the capital of household business activity that is in the written form contained in the Letter of Credit Agreement (SPPU). Then to the Constraints in Capital Loan Processing by Household Business Actors in Banking namely Incomplete and Valid Data, Procedure of business loan to bank is often time-consuming, the process is complicated and the conditions are not easily fulfilled, Business Considered Less Productive, Absence of Collateral / Additional Guarantees, Bad Business Legality, Bad Credit History. Therefore, it is suggested that in the future, the bank can further facilitate the debtor in applying for the household capital loan, although the bank applies the prudential principle by requiring the collateral to guarantee its legal certainty, the bank is also expected not based on the collateral aspect but also the bank consider other aspects.  
Analisis Pengaruh Kendala Pengadaan Tanah Terhadap Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Kek) Maloy Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pasaribu, Parlindungan; Fatwa, Nasrul Abdal
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 1 (2021): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v13i1.2570

Abstract

This study aims to find out the constraints of land acquisition of Maloy Special Economic Zone (KEK) conducted by the East Kutai Regency Government in the review of Law No. 2 of 2012 on Land Procurement for Development for the Public Interest. This research is normative legal research sourced from Secondary legal materials and primary legal materials. The results of this study showed that the constraints of land procurement in the Special Economic Zone (KEK) Maloy in its implementation occurred negligence caused by several factors. So it is recommended that the Government of East Kutai Regency in conducting land procurement activities in the Maloy Special Economic Zone (KEK) should follow the mechanism of land procurement properly so that all the processes are not harmed.
Co-Authors Aulia, Namira Meidina Canda, Elis Deo, Yohanna Fatwa, Nasrul Abdal HERA CHAIRUNISA, HERA Indhira, Indhira Ningsih, Linda Setia Nugroho, Panggih Puri, Diah Ryscha Rehas, Abdul Mukmin Silalahi, Selvina