Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
Mukti, S.H., M.H., Hudali
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
“Peranan Ankum dalam proses pemberhentian prajurit TNI AD secara administrasi “(Studi di Hukum Kodam VI/Mlw)”. S.H, Sri Hartati,; Mukti, S.H., M.H., Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 1 (2015): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v7i1.147

Abstract

Sumber Media elektronik Kompas.com pada Senin, 9 Juni 2014 memuat berita tentang Iklim politik di tanah air menjelang Pilpres pada 9 Juli 2014 dimana salah satu capres merupakan purnawirawan TNI cukup hangat, salah satu faktor pemicu adalah masyarakat ingin mengetahui status Bapak Letjen Prabowo Subianto, apakah beliau diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan ataukah diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan. Mantan Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Syamsu Djalal, mengomentari beredarnya salinan surat yang tertera sebagai hasil keputusan DKP tentang pemberhentian Prabowo yang beredar luas di media sosial mengharapkan, para mantan petinggi TNI yang pernah duduk di Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk buka suara tentang pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI, agar tidak menjadi polemik. Hal ini melatarbelakangi bahwa bagaimana peranan ankum dalam proses pemberhentian prajurit secara administrasi.Apa yang melatar belakangi seorang prajurit diberhentikan secara administrasi serta bagaimana proses pemberhentian prajurit secara administrasi.
“UPAYA PENINGKATAN KINERJA PENAGIHAN TERHADAP WAJIB PAJAK DAERAH DI KOTA SAMARINDA” Roswita, S.H, Ita; Mukti, S.H., M.H., Hudali
Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6 No. 1 (2014): February
Publisher : Law Department, University of Widya Gama Mahakam Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24903/yrs.v6i1.168

Abstract

Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut adanya kesiapan sumber daya dan sumber dana. Sebagai akibat konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dituntut untuk dapat menggali potensi sumber-sumber keuangan daerah dengan berbagai cara. Pemerintah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah dari objek pajak dan retribusi daerah yang sudah ada dan mencari objek pajak dan retribusi daerah dari objek pajak dan retribusi daerah yang baru dan potensial. Pajak dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Namun pada kenyataannya banyak wajib pajak dan retribusi daerah belum melaksanakan kewajibannya (yang sudah jatuh tempo). Oleh karena itu maka kewajiban Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukan upaya-upaya atau terobosan-terobosan sehingga target penerimaan dari pajak dan retribusi daerah tersebut dapat terpenuhi. Salah satu upayanya adalah melaksanakan penagihan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah yang telah jatuh tempo. Oleh karenanya bagaimana upaya pemerintah agar peningkatan kinerja terhadap penagihan wajib pajak di Kota Samarinda bisa berjalan secara optimal.
Co-Authors Roswita, S.H, Ita S.H, Sri Hartati,