Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Social Humanity
Handayani, Firda
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
HAMBATAN KOMUNIKASI ANTARBUDAYA PADA PASANGAN PERKAWINAN ETNIS BUGIS DAN ETNIS TIONGHOA DI KELURAHAN BOYA KABUPATEN DONGGALA Handayani, Firda
Social Humanity: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 1 (2019): June
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22487/j.sochum.v3i1.1332

Abstract

This study uses a case study research method. This type of research was conducted by means of qualitative descriptive. Data collection techniques were carried out by means of observation and in-depth interviews. The informants in this study were three married couples (Bugis-Chinese) with a minimum age of marriage of 5 (five) years and the research site was in Boya Village, Donggala Regency. This study uses interactive data analysis techniques consisting of 3 stages, namely data reduction, data presentation and verification. The results of this study indicate that assumptions about equality are vulnerable to intercultural communication conflicts, this is because every husband/wife has assumptions about social equality and attitude values. Differences in language, language limitations owned by husband/wife in understanding the language of their partner, causing problems. Nonverbal misunderstanding is the behavior of husband/wife in the form of symbols and body language that causes conflict between partners. Prejudice and stereotypes as well as the tendency to judge, namely where the behavior of husbands and wives from other cultures is also the behavior of their own culture but has a different meaning. While the high anxiety is caused by the mental condition of the husband/wife who is experiencing mental stress, causing anxiety in interacting. These obstacles often cause conflict between husband and wife, so adjustments need to be made to minimize the obstacles that occur.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TERJADI ANTARA SEORANG WARGA DESA DENGAN KEPALA DESA BERDASARKAN HUKUM ADAT (Studi Penelitian di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang) Handayani, Firda; Herinawati, Herinawati; Muhibuddin, Muhibuddin
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 8 No. 3 (2025): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v8i3.22464

Abstract

Sengketa tanah di Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang mencerminkan ketidaksesuaian antara kenyataan di lapangan yaitu klaim kepemilikan atas tanah yang telah dibangun fasilitas umum, dengan kewajiban hukum untuk menjaga kepastian hak atas tanah dan tata kelola desa berdasarkan aturan adat dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses penyelesaian sengketa tanah antara warga dan Kepala Desa melalui hukum adat, serta mengidentifikasi hambatan dan upaya yang dilakukan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat desa, tokoh masyarakat, dan warga, serta ditunjang oleh peraturan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian dilakukan secara musyawarah adat oleh MDSK, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat, mengacu pada Qanun Aceh Nomor 9 dan 10 Tahun 2008. Kendala utama adalah sikap bersikukuh pihak bersengketa dan kurangnya pemahaman aparat desa, namun penyelesaian berhasil melalui pemberian kompensasi. Kebaruan dari penelitian ini adalah penekanan pada efektivitas peradilan adat dalam menyelesaikan konflik pertanahan berbasis kearifan lokal dan pentingnya penguatan legalitas bukti kepemilikan. Disarankan agar desa dan lembaga adat memperkuat kapasitas kelembagaan, menjamin kehadiran pihak sengketa, dan menegaskan status hukum tanah fasilitas umum secara sistematis dan berbasis hukum.
Co-Authors Herinawati, Herinawati Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin