Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
4.345
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Review PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) JURNAL ILMIAH OBSGIN : Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Nursing Care and Health Technology Journal (NCHAT) Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI) Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Syarah: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Riset Informasi Kesehatan Jurnal Malikussaleh Mengabdi Jurnal Bidan Cerdas Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi
Herinawati, Herinawati
Unknown Affiliation
Religion Humanities Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 32 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 32 Documents
Search

 1   2   3   4 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG POLIS ASURANSI JIWA YANG MENGALAMI LIKUIDASI (STUDI KASUS PADA ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA CABANG PEMATANG SIANTAR) Purwati, Dita; Herinawati, Herinawati; Rahman, Arif
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.14763

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi jiwa yang mengalami likuidasi diatur berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah No. 87 Tahun 2019 tentang Perusahaan Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. Kedudukan hukum nasabah AJB Bumi Putera 1912 atau pemegang polis jika berdasar Undang-Undang Perasuransian dan Peraturan Pemerintah tersebut dianggap sebagai pemilik usaha dengan sebutan anggota.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menginterprestasikan perlindungan hukum terhadap para pemegang polis yang pengajuan klaimnya belum cair di AJB Bumiputera. Untuk mengetahui dan menganalisis lebih lanjut apakah yang menjadi hambatan bagi penanggung dan upaya yang telah diterapkan dalam pelaksananaan proses likuidasi di AJB Bumiputera 1912 di Pematang Siantar.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi lapangan (field research) studi kepustakaan ( library research) lokasi penelitian dilakukan pada kota Pematang Siantar, dengan menggunakan metode purposive sampling yang kemudian dilakukan analisis data terhadap masalah tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan tidak ditemukannya peraturan yang jelas yang mengatur terntang perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi ini, sehingga pemegang polis yang rata-rata tidak memahami bagaimana jenis asuransi dengan usaha bersama ini. Jika pada asuransi lain memiliki kedudukan sebagai konsumen, akan tetapi khusus untuk AJB Bumi Putera 1912 pemegang polis dianggap sebagai pemilik usaha asuransi yang dapat menikmati keuntungan juga menanggung kerugian dari AJB Bumi Putera sehingga tidak ada kejelasan pula mengenai perlindungan hukum nasabah pemegang polis AJB Bumi Putera. Upaya penyelesaian gagal bayar klaim AJB Bumi putera dapat ditempuh melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, likuidasi dan kepailitan 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEBAKARAN LAHAN SERAI WANGI (Studi Penelitian di Gampong Pinang Rugub Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues) Karnawati, Karnawati; Herinawati, Herinawati; Jumadiah, Jumadiah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16936

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues serta untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kebakaran lahan serai wangi di Gampong Pinang Rugup Kecamatan Rikit Gaib Kabupaten Gayo Lues. Manfaat dari penelitian memberikan informasi bagi masyarakat luas tentang pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan secara tidak sengaja. Jenis penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode pegumpulan data melalui penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library research), wawancara responden dengan kepala dan anggota Polisi Hutan, Geuchik dan Kapolres Gayo Lues yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pembinaan terhadap pelaku kebakaran lahan serai wangi. Selanjutnya data yang diperoleh baik melalui studi kepustakan maupun hasil wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak Polhut kecamatan Rikit Gaib dan Kapolres Gayo Lues telah berupaya untuk menangani terjadinya kebakaran lahan serai wangi dengan cara memberikan berbagai cara seperti sosiliasi, patroli, dan kampanye kesadaran, selain itu pihak Polhut Kecamatan Rikit Gaib dan Kapolres Gayo Lues memberikan kesempatan kepada pelaku kebakaran lahan untuk kesadaran atau memahami berapa pentingnya menjaga hutan dari kebakaran lahan serai wangi. Kasus yang terjadi diadili melalui peradilan adat sudah mendapat titik terang dan sudah di terima dari kedua belah pihak akan tetapi dari penyelesaian kasus tersebut belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku yakni UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Saran untuk meminimalisir terhadap pelanggaran kebakaran lahan perlu adanya sosialisasi atau bimbingan kepada masyarakat betapa pentingnya keberadaan hutan bagi kehidupan.
Disparitas Pidana Terhadap Putusan Pengadilan Pada Perkara Pidana Cepat Kasus Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas I B Lhokseumawe) Wijaya, Rosa Septa; Husni, Husni; Herinawati, Herinawati
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 6, No 2 (2023): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v6i2.10218

Abstract

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Dalam penelitian ini terdapat tiga kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang penjatuhan pidana dendanya berbeda antara pelaku yang satu dengan pelaku pelanggaran lainnya oleh hakim di Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pidana dalam putusan peradilan cepat terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelanggaran lalu lintas Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada peradilan cepat di Pengadilan Negeri Kelas IB Lhokseumawe. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait.Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana terhadap putusan pengadilan pada perkara pidana cepat pada tiga kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe maka dapat diketahui bahwa dalam memutuskan sanksi denda terhadap pelanggaran Pasal 77 Ayat (1) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hakim menjatuhkan saksi denda yang berbeda-beda antara pelaku pelanggaran yang satu dengan yang lainnya. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana denda kasus pelanggaran lalu lintas di Pengadilan Negeri Kelas IIB Kota Lhokseumawe yaitu jenis pelanggaran yang dilakukan, jumlah pasal yang dilanggar, status ekonomi, patuh akan hukum, serta keterangan terdakwa dalam persidangan. Adapun saran yang dapat diberikan oleh peneliti Seharusnya Hakim menjatuhkan sanksi yang sama terhadap pelaku pelanggaran pasal yang sama serta tidak membeda-bedakan antara pelaku pelanggaran. Hakim harus bersikap sangat profesional dalam menangani dan memutus suatu perkara yang dihadapinya tanpa pandang usia, jenis kelamin, dan lainnya, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat secara umum.
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN HAKIM DI BAWAH TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 247/PID.SUS/2022/PN Tbt) Muliana, Raudah; Zulfan, Zulfan; Herinawati, Herinawati
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 2 (2024): (April)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i2.16091

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dalam tindak pidana narkotika No 247/Pid.Sus/2022/PN Tbt. Metode yang digunakan yaitu yuridis normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute Approach), pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam salah satu rumusan hukum Kamar Pidana dalam poin 1 (satu) tentang Narkotika. Jaksa mendakwa dengan Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup. Berdasarkan ketentuan diatas, hakim berpendapat bahwa dapat diterapkan penjatuhan pidana di bawah strafmaat minimum khusus dengan mendasari pada dakwaan terpenuhinya rumusan unsur Pasal 112 ayat (1)jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
TANGGUNG JAWAB PT. ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) TERHADAP PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA SEBAGAI KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS (Studi Penelitian Di kota Kisaran) Arsaputri, Febriandini; Herinawati, Herinawati; Nurarafah, Nurarafah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.15597

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab PT. Jasa Raharja terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua sebagai korban kecelakaan lalu lintas, faktor penghambat dan upaya terhadap hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab PT. Jasa Raharja perwakilan Kisaran terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda dua yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas  Kisaran. Jasa Raharja perwakilan kisaran mencakup 3 (tiga) kabupaten yaitu Batu Bara, Asahan dan Kota Pinang, Namun dikaitkan dengan kenyataannya ada beberapa masyarakat khususnya di Kabuaten Batu Bara tidak mendapatkan haknya ketika mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga menimbulkan permasalahan mengenai tanggung jawab PT. Jasa Raharja Perwakilan Kisaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data ini dilakukan menggunakan teknik penelitian lapangan (field research) Dan penelitian dokumen / literatur (liberary research). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Jasa Raharja dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih kurang maksimal. Hambatan yang datang dari pihak korban atau ahli warisnya yaitu korban kurang mengetahui prosedur dalam mengajukan permohonan santunan ke PT. Jasa Raharja (Persero), dan kebanyakan korban kecelakaan tidak melakukan pelaporan kepada Unit Laka Polres terdekat ketika mengalami kecelakaan. Hambatan dari pihak PT. Jasa Raharja sangat minim personil yang menjalankan tugas operasional di lapangan khususnya yang bergerak di bidang pola sosialisasi jasa raharja. Upaya yang dilakukan PT. Jasa Raharja berupaya mendatangi setiap kecelakaan yang ada untuk memberitahukan informasi santunan kecalakaan serta bekerja sama dengan rumah sakit dan polisi untuk mendapatkan berbagai informasi kecelakaan.
PENINGKATAN KASUS CERAI GUGAT DENGAN KETIDAKHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Sinabang) gustina, gustina; Herinawati, Herinawati; Jumadiah, Jumadiah
JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH Vol 7, No 3 (2024): (Agustus)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jimfh.v7i3.16966

Abstract

Pernikahan sama sekali tidak terkait dengan segala bentuk pemaksaan, karena pernikahan didasarkan pada prinsip-prinsip persetujuan, rasa hormat, dan pemahaman bersama. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua pihak, maka para pihak berhak untuk dapat mengajukan gugatan, sepanjang terdapat dasar-dasar yang sah yang sejalan dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang perkawinan baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Sedangkan Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian dalam islam diatur secara tegas dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana proses kasus cerai gugat dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga di Mahkamah Syar’iyah Sinabang, dan untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penyebab peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sinabang, serta untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan untuk mencegah peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syar’iyah Sinabang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan (field research), metode pengambilan sampel melalui teknik purposive sampling dan dianalisa secara kualitatif. Peningkatan kasus cerai gugat di mahkamah syar’iyah sinabang dikarenakan kurangnya pemahaman kedua pasangan daripada konsep pernikahan, kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga merosotnya perekonomian, karena banyaknya pengangguran,  serta menimbulkan ketidakharnonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, Mahkamah Syar’iyah Sinabang melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi disetiap desa, selain itu Mahkamah Syar’iyah selalu menerapkan asas-asas mempersulit perceraian, guna mencegah peningkatan kasus cerai gugat. Saran dalam penelitian ini, kepada Pemerintah dapat melakukan peningkatan pendidikan dan konseling pra-nikah, peningkatan peran lembaga keagamaan, dan penguatan program keluarga berencana. Dengan pendekatan terpadu yang melibat kan pemerintah, lembaga non-pemerintah, komunitas, dan individu yang dapat membantu mengurangi angka perceraian dan memperkuat institusi pernikahan.
PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA KEJAHATAN BEGAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI SMAN 1 MUARA BATU Nur Aksa, Fauzah; Jamidi, Jamidi; Herinawati, Herinawati; Nuribadah, Nuribadah; maghfirah, fitri
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 3, No 1 (2024): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2024
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v3i1.16717

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan karena keprihatinan yang sangat mendalam atas kejahatan begal yang dilakukan oleh anak-anak yang masih sangat belia, kejahatan begal ini sukses menarik perhatian masyarakat dari berbagai kalangan. Fenomena begal merupakan suatu tren fenomena kejahatan dilihat dari pola dan modusnya yang bersifat khusus. beberapa istilah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang kemudian dianggap saling terkait dalam diskursus mengenai perilaku pembegalan ini, dimana di dalamnya terkait juga mengenai bentuk-bentuk hukum yang berlaku diberlakukan terhadapnya. Membegal, dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Qat’uth Tharîq atau Hirâbah. Yaitu, mencegat untuk merampas harta orang lain, atau membunuhnya, atau menerornya, dengan cara terang-terangan, dengan kesombongan, dengan mempergunakan kekuatan (senjata) serta jauh dari orang yang bisa menolong. Membegal adalah tindakan merampas harta orang lain, atau membunuh atau meneror dengan jalan mengumumkan dengan terang-terangan, dengan memamerkan kekuatan dan saat itu tak ada yang bisa menolong. Awalnya belum banyak kejadian tentang begal di Aceh Utara dan Lhokseumawe, akhir-akhir ini sudah banyak yang terjadi, di provinsi aceh yang terkenal karena serambi mekkah nya.  Mirisnya begal yang terjadi justru dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Kejadian begal dengan sepeda motor ini semakin meningkat sejak Januari hingga Mei 2024 yang sudah tercatat ada beberapa kasus yang terjadi. Berdasarkan gambaran krusial tersebut yang terus terjadi di Lhokseumawe dan aceh utara , sehingga Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe menganggap bahwa perlu adanya penyuluhan tentang kejahatan ini. Pengabidan Kepada Mayarakat ini akan dilaksanakan melalui metode ceramah atau penyuluhuan SMAN I Muara Batu yang berada di wilayah Aceh Utara. Melalui penyuluhan ini, diharapkan bisa menjadi jalan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahunan hukum masyarakat khususnya anak- anak remaja yang masih di bawah umur terhadap bahaya serta proses hukum dari tindak kejahatan begal. Di samping itu, meningkatkan pemahaman anak-anak remaja terkait bahaya dan akibat begal serta upaya penanganan serta pencegahan nya, baik dengan cara memperkuat Pemahaman bagi masyarakat khususnyan anak-anak dibawah umur memberikan pemahaman agar orang tua serta masyarakat umum bisa terlibat dalam pengawasan yang ketat terhadap anak-anak mereka dan respek terhadap yang terjadi di sekitar lingkungan mereka, juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang bahaya begal dalam perspektif islam  Senada dengan itu, Pendekatan persuasif juga diperlukan, agar masyarakat khususnya masyarakat dan orangtua lebih berani mengkomunikasikan jika terjadi pengaruh-pengaruh buruk pergaulan di lingkungan anak.anak mereka.
Sosialisasi dan Pendampingan Penyusunan Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara Yulia, Yulia; Sastro, Marlia; Herinawati, Herinawati; Malahayati, Malahayati
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 1, No 1 (2022): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, April 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v1i1.5942

Abstract

Artikel ini didasarkan pada Program Pendampingan Penyusunan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara. Tujuan program ini adalah dapat meminimalisir potensi masalah dan sengketa yang dihadapi masyarakat setempat dengan pengusaha ataupun pendatang yang akan melakukan perambahan hutan di wilayah tersebut. Solusi yang ditawarkan dari program ini adalah penyusunan Qanun Gampong (Peraturan Desa) tentang tata cara pengelolaan dan perambahan hutan dengan mengutamakan nilai-nilai kearifan lokal. Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tentang pentingnya pengaturan tata cara pengelolaan hutan dan identifikasi awal poin-poin penting yang harus diatur dalam sebuah Qanun Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal. Adapun metode pendampingan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Pendampingan secara berkesinambungan, dari awal identifikasi masalah pengelolaan hutan sampai dihasilkan sebuah rancangan Qanun Gampong tentang Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal di Gampong Alue Leukot.
Pengaruh Video Tiktok Terhadap Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Tentang Gizi Selama Kehamilan Sari, Lia Artika; Herinawati, Herinawati; Susilawati, Enny; Sari, Dita Mayang
JURNAL ILMIAH OBSGIN : Jurnal Ilmiah Ilmu Kebidanan & Kandungan P-ISSN : 1979-3340 e-ISSN : 2685-7987 Vol 14 No 2 (2022): JUNI
Publisher : NHM PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36089/job.v14i2.691

Abstract

Malnutrition in pregnant women can cause risks and complications, including anemia and bleeding, while in fetus can cause birth defects and low birth weight. TikTok videos are a medium social media with the most users. Short videos that are less than 3 minutes long able to attract the attention of the millennial generation to absorb various information health. This research is a quasi-experimental research which aims to determine the effect of TikTok Videos on knowledge and attitudes of pregnant women about nutrition at Simpang Parit Health Center in 2021. The population in this study was 132 pregnant women and 76 . samples were taken using purposive sampling method respondents. The data obtained were tested univariately and bivariately using the test Paired Simple Test statistics. The results of the analysis of the level of knowledge and attitudes of pregnant women before and after given health education through TikTok Video obtained p-value (0.000) < (0.05) which means that there is a significant difference after being given education health using TikTok Videos. TikTok videos are influential in increasing mother's knowledge and attitudes pregnant about nutrition during pregnancy. It is hoped that further researchers can develop this research further on nutrition needed during pregnancy with other things that can be studied and discussed in research
ANALISIS FAKTOR PENYEBAB MENINGKATNYA CERAI GUGAT DI MAHKAMAH SYARIYAH TAKENGON Muzni, Irfan; Herinawati, Herinawati
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol. 12 No. 2 (2024): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2024
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v12i2.16208

Abstract

Regulasi perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan pentingnya proses cerai gugat sebagai sebuah keputusan yang tidak dianggap sepele dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab, pertimbangan hakim, dan upaya yang dilakukan dalam menangani peningkatan kasus cerai gugat di wilayah hukum Mahkamah Syariyah Takengon. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan responden dan informan. Analisis data dilakukan secara sistematis dan kualitatif untuk memahami faktor penyebab peningkatan cerai gugat di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kasus cerai gugat di Mahkamah Syariyah Takengon disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah ekonomi, perjudian, kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya pemahaman agama, dan perselingkuhan melalui media sosial. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan cerai gugat didasarkan pada tiga prinsip: filosofis, yuridis, dan sosiologis, dengan tujuan memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat. Upaya untuk menekan angka perceraian melibatkan peran hakim dan mediator dalam mendamaikan para pihak, serta sosialisasi dan informasi publik untuk mencegah perceraian. MPU Aceh Tengah dan Kepala Desa juga berperan aktif dalam memberikan sosialisasi, bimbingan, dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pernikahan dan akibat perceraian sebagai upaya pencegahan. Disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk merevisi Undang-Undang Perkawinan guna mengatur tahapan persiapan perkawinan, yang dapat mencegah cerai gugat akibat kurangnya kesadaran suami-isteri. Kepada Desa/Reje, MPU, dan KUA, diperlukan bimbingan pra nikah, mediasi, dan peningkatan kompetensi aparatur desa dalam mediasi untuk menekan angka cerai gugat. Mahkamah Syariyah perlu memaksimalkan upaya mendamaikan para pihak dan memberikan kesempatan kepada mediator non-hakim untuk mendorong penyelesaian damai.
Co-Authors . Zulfan Adinda, Nurul Ani Margawati Ani Margawati Arif Rahman Arnita Arnita Arsaputri, Febriandini Atika, Ghea Devi, Muna Dwi Pudjonarko Dwi Pudjonarko Faisal , Faisal Faisal Faisal Fatma Zuhra Fauzah Nur Aksa Fitri Maghfirah Gustina Gustina Halimahtussadiah, Halimahtussadiah Handayani, Firda Husni Husni Ikhwan, Muhammad Khairul Iksaruddin, Iksaruddin Jamidi, Jamidi Karnawati, Karnawati Lilis, Dewi Nopiska Malahayati Malahayati Manfarisyah, Manfarisyah Marhamah Marhamah Marya Ulfa Muhammad Hatta Muhammad Rasyid, Laila Muhibuddin Muhibuddin, Muhibuddin Muksalmina Muksalmina Muliana, Raudah Muzni, Irfan Novita, Nesi Nur Aksa, Fauzah Nuraidah Nuraidah, Nuraidah Nurarafah, Nurarafah Nuribadah, Nuribadah Osvinarti, Osvinarti Permata, Asri Geubrina Purwati, Dita Putri, Besse Darmita Yuana Quthni Effida, Dara Ramadhan, Farhan Fachrezi Raudhatul Jannah Rosmaria, Rosmaria Safina, Siti Sara Said, Muhammad Helmi MD Saputra, Nanda Setia Sari, Dita Mayang sari, lia artika Sastro, Marlia Sri Achadi Nugraheni Sulaiman Sulaiman Suryani Suryani Susilawati, Ennny Susilawati, Enny Widia, Siska Mona Wijaya, Rosa Septa Yulia Yulia Yulia Yulia Yuliana Yuliana ZIKRA, MAHLIL