<![CDATA[Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) kebanyakan kasus korupsi terjadi di secktor pengadaan barang/jasa. oleh karena itu sector pengadaan barang/jasa butuh perhatian khusus oleh pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah membuat sistem informasi untuk melakukan transparansi pengadaan barang/jasa seperti Bojonegoro Open System (BOS) yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bertujuan untuk melakukan transparansi pengadaan barang/jasa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan implementasi. Data dari BOS berasal dari data yang diinput Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, pada BOS user admin atau OPD harus input manual satu persatu data pengadaan barang/jasa mereka. padahal data tersebut sudah pernah diinputkan di sistem informasi yang lain, oleh karena itu penulis bertujuan untuk mengembangkan aplikasi BOS agar tidak perlu input manual satu persatu melainkan tinggal import data pengadaan sekali saja. Selain itu aplikasi yang dikembangkan juga memiliki fitur untuk mengevaluasi pengadaan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggunakan metode Analisis Potensi Resiko Korupsi yang berdasarkan rumus yang telah dibuat ICW dan dikembangkan lagi oleh penulis. Hasil akhir pengembangan tersebut menghasilkan Sistem Informasi Keterbukaan Data Kontrak menggunakan Metode Analisa Potensi Resiko Korupsi yang ada di Sektor Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sistem ini dapat digunakan sebagai tools untuk menganalisis/mengevaluasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, selain itu aplikasi ini tidak memerlukan user Admin yang banyak untuk menginput data pengadaan pada aplikasi ini, cukup satu admin yang melakukan import data pengadaan melalui excel.]]>
