Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ILJS
Samsul Munir
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
KARAKTERISTIK EKLEKTIK NEGARA HUKUM INDONESIA Myaskur; Samsul Munir
Bahasa Indonesia Vol 5 No 2 (2020): Islamic Law September 2020
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v5i2.97

Abstract

Negara Indonesia adalah negara hukum. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karakteristik negara hukum menampilkan watak eklektik yang bersifat memilih yang terbaik dari berbagai sistem hukum yang ada di dunia sebagaimana terefleksi dari semangat PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya semangat nomokrasi Islam yang bersumber dari sistem hukum Islam, semangat rechtsstaat bersumber dari sistem hukum eropa kontinental (civil law system), semangat rule of law bersumber dari sistem hukum anglo saxon (common law system), dan nilai-nilai perkembangan dinamis tatanan dunia global kontemporer. Nilai-nilai idealisme (keadilan) berdialek secara kreatif kritis dinamis dengan nilai-nilai materialisme (kesejahteraan) secara utuh dan menyeluruh menjelajahi praksis ketatanegaraan yang berkelanjutan mengarah pada watak konvergensi menuju satu titik koordinat keseimbangan dengan simbol, tanda, dan indeks negara hukum demokratis religius.
Implementasi Keputusan Bupati Nganjuk Nomor: 188/13/K/411.012/2021 Tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terhadap Kegiatan Pedagang Kaki Lima Yusuf Bachtiar; Samsul Munir; Rona Merita
Bahasa Indonesia Vol 6 No 2 (2021): Islamic Law September 2021
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53429/iljs.v6i2.268

Abstract

Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/k/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dimana di dalamnya juga mengatur operasional pedagang kaki lima. Regulasi tersebut sebagai upaya untuk memutus penyebaran corona virus diseases 2019 di Kabupaten Nganjuk. Keputusan tersebut menimbulkan pro dan kontra, apalagi dikalangan masyarakat bawah termasuk para pedagang kaki lima yang sangat merasakan dampak dari keputusan tersebut. Dampak penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang PPKM terhadap operasional pedagang kaki lima dalam rangka pemutusan rantai penyebaran covid-19. Penelitian empirik dengan pendekatan kualitatif. Dampak Penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM secara keseluruhan kurang efektif. Seharusnya setelah diberlakukannya keputusan bupati tersebut jumlah penyebaran covid menurun. Ketertiban Pedagang Kaki Lima terhadap penerapan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/13/K/411.012/2021 tentang PPKM di Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dapat disimpulkan. Bahwa masyarakat kecil yang bekerja sebagai pedagang kaki lima adalah yang paling berharap bahwa wabah atau pandemi ini segera berakhir. Namun, sisi lain tuntutan kebutuhan sehari-hari mengharuskan tetap berjualan. Bukan bermaksud untuk melanggar, para pedagang kaki lima juga paham aturan. Dengan adanya peratutan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat seperti ini melibatkan dua elemen masyarakat yakni pedagang kaki lima dan satgas covid baik dari kepolisian dan TNI. Hal itu terkadang yang membuat adanya gesekan-gesekan sosial yang mengarah konflik. Seluruh aparat penegak hukum dan masyarakat dituntut untuk memiliki kesadaran majemuk yang lebih di dalam menjalankan tugas masing-masing.
Co-Authors Myaskur Rona Merita Yusuf Bachtiar