Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.162
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Jurnal Dinamika Hukum Arena Hukum Yustitiabelen Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Jatiswara Abdi Dosen : Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Darma Diksani: Jurnal Pengabdian Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Al-Ijtimā: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Jeremia Alexander Wewo
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN SELA NOMOR: 39/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI KUPANG Fransina Pattiruhu; Salmun Saul Adu; Jeremia Alexander Wewo
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Spektrum Hukum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (933.647 KB) | DOI: 10.35973/sh.v16i2.1290

Abstract

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang dengan Nomor Putusan No.39/PID.SUS-TPK /2018/PN.KPG menjatuhkan putusan sela setelah pemeriksaan pokok perkara. Permasalahan penulisan ialah bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela pada perkara tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan pokok perkara. Hasil pembahasan menunjukan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sela terhadap perkara tindak pidana korupsi setelah pemeriksaan pokok perkara ialah kebutuhan praktek peradilan, kewenangan Hakim atas jabatan hakim, dasar pertimbangan hakim atas nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi terdakwa korupsi, dasar pertimbangan hakim dengan metode penemuan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dasar pertimbangan hakim atas aspek filosofis, yuridis dan sosiologis. Saran yang diberikan oleh penulis ialah penuntut umum harus mengali dan mengikuti perkembangan hukum untuk menyusun dakwaan dan aparat penegak hukum khususnya hakim di lingkungan peradilan korupsi untuk terus menghasilkan produk putusan yang berkualitas dan memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.
CODE OF ETHICS URGENCY IN THE IMPLEMENTATION OF GENERAL ELECTION IN INDONESIA Jeremia Alexander Wewo; Kotan Y. Stefanus; Umbu Lili Pekuwali
Jurnal Dinamika Hukum Vol 18, No 2 (2018)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2018.18.2.1744

Abstract

The mirror of state of democracy is election. Three institutions that organize General Election include General Election Commission, Election Supervisory Agency and Election Organizer Ethics Council. This study applies normative legal method. Code of Ethics constitutes significant meaning in every General Election for governing the General Election organizer to have integrity and high dedication. Code of Ethics and law in general election are inseparable; Code of Ethics is the guidelines for the election organizer to act and behave while the law is the foundation of a General Election implementation. In order to realize a democratic and quality General election then a General election process must be based on Code of Ethics and law.Keywords: General election, election organizer, Code of Ethics, law
Hukum Kodrat Dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Berintegritas Jeremia Alexander Wewo
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (290.082 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.219

Abstract

Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif Tahun 2019 menjadi pengalaman dalam tulisan ini yang bertujuan untuk menemukan cara dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 yang berintegritas. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah pandangan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Terdapat 2 (dua) grand theory yang digunakan sebagai pisau analisis yakni hukum kodrat dan hukum positif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penerapan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berintegritas harus dilihat dari 2 (dua) aspek yakni aspek hukum dan aspek manusia. Kedua aspek ini harus membentuk satu kesatuan dan fungsi yang mengedepankan prinsip hukum kodrat dan akal budi agar mampu berjalan dan seiring dalam setiap konstelasi Pemilihan Umum. Saran yang diberikan dalam tulisan ini ialah titik persinggungan pokok antara hukum kodrat dan hukum positif yakni moral harus terus dimanifestasikan dalam kehidupan manusia terutama dalam setiap proses Pemilihan Umum.
Analisis Terhadap Perkara Praperadilan Yang Tidak Dinyatakan Gugur Sesuai Putusan Makhamah Konstitusi Fransina Pattiruhu; Salmun Adu; Jeremia Alexander Wewo
Jatiswara Vol 35 No 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.12 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i1.235

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa permohonan praperadilan dengan Nomor Perkara 3/Pid.Pra/2017/PN.Kfm tidak digugurkan sesuai dengan Putusan Makhamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 jo Pasal 82 ayat (1) huruf (d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal yang berfokus pada pendekatan Undang-undang, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ditemukan, bahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap norma-norma hukum positif sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum baik kepada penegak hukum maupun pelaksana hukum itu sendiri. Saran yang diberikan oleh penulis ialah diharapkan para penegak hukum dalam menafsirkan norma hukum seyogiannya lebih mencermati makna dari norma-norma tersebut serta memperhatikan korelasi antara norma-norma yang saling berhubungan sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam menegakkan hukum.
Kesesuaian Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Dengan Asas-Asas Hukum, UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jeremia Alexander Wewo Alexander
Yustitiabelen Vol. 8 No. 1 (2022): Januari, 2022
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/yustitiabelen.v8i1.497

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian unggulan fakultas yang bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara Perda Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Desa dengan asas-asas Hukum dan Peraturan yang lebih tinggi. Hasil penelitian ditemukan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2016 belum sesuai dengan asas kejelasan jenis dan tujuan, hierarki serta materi muatan serta Perda Nomor 4 Tahun 2016 telah sesuai dengan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dalam hal ini UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa. Saran yang diberikan ialah perlunya pemahaman yang komprehensif terhadap pembentukan suatu Perda yang baik dan konsisten sehingga isi dari Perda tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lebih tinggi.
Positioning Law and Ethics as an Effort to Minimize Election Administrative Violations Jeremia Alexander Wewo
Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 3 (2023): ALDEV
Publisher : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/aldev.v5i3.41246

Abstract

Data on violations of the 2019 General Election, there is a very significant number of administrative violations of the General Election. The research method used is normative legal research. The findings in the research results are that law and ethics in the General Election stage are an inseparable part. The law that is used as a foothold in the General Election stage cannot stand without the presence of ethics because the formation of law must be based on ethical values. The position of law in minimizing administrative violations of the General Election consists of the position of law as a means of application of values contained in society and a means of orders, prohibitions, and sanctions that are firm and clear while ethics is present as a means of assessing actions, a means of assessing legal language, and a means of determining decisions on sanctions given.
Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Alexander Wewo, Jeremia
Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 13 No. 2 (2023): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v13i2.8050

Abstract

Finalisasi dari seluruh rangkaian hukum perdata formil (hukum acara perdata) akan menyebabkan lahirnya suatu putusan hakim. Kualitas suatu putusan hakim akan nampak apabila putusan tersebut didasarkan atas nilai-nilai hukum dan keadlian yang terdapat dalam kehidupan bermasyarakat. Meskipun suatu putusan memiliki kekuatan eksekutorial bukan hal yang aneh apabila putusan tersebut akan dapat dilakukan upaya hukum elah terdapat ruang bagi pihak lain selain pihak dalam putusan untuk melakukan upaya yang dalam hukum acara perdata disebut perlawanan pihak ketiga (derden verzet). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) yang diajukan oleh Pelawan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berfokus pada pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa alasan Majelis Hakim mengabulkan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) adalah 1) Adanya kepentingan hukum pihak ketiga, 2) Secara nyata hak pihak ketiga dirugikan, dan 3) Pelawan mampu membuktikan haknya. Saran yang diberikan oleh penulis adalah perlu adanya sinkronisasi secara faktual dan yuridis terhadap setiap objek bidang tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa dalam suatu perkara sehingga mampu meminimalisir perlawanan pihak ketiga dan pihak yang mengajukan gugatan pada gugatan biasa hendaknya lebih cermat dan teliti dalam mengajukan supaya perkara yang sebelumnya telah dikabulkan tidak akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
Disparity in Jurisprudence on Breaking a Marriage Promise Jeremia Alexander Wewo
Arena Hukum Vol. 17 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum2024.01703.4

Abstract

The study aims to analyse the differences in judicial decisions that classify breaking a marriage promise judgements as either breach of promise or wrongful acts against the Law and the legal implications of these differing judgments in breaking a marriage promise cases. The research adopts a normative legal approach. The findings reveal that the basis for judicial consideration in categorising cases as either breach of promise or wrongful acts varies significantly, as illustrated in two cases. In Case Number 8/Pdt.G/2019/PN.Mme, the judge ruled that the agreement between the petitioner and the respondent created a binding legal consequence, whereby the wedding vows established a binding commitment between the parties that could not be nullified, requiring good faith in fulfilment. Conversely, in Case Number 295/Pt.G/2020/PNKpg, the judge classified the respondent’s unfulfilled promise to marry the petitioner as wrongful, thus breaching the law. These differences in legal reasoning lead to legal uncertainty and the absence of legal order. The study suggests that a unified approach is essential for handling cases involving broken marriage promises, so that there is a need for the uniformity of the judge’s ruling in dealing with the marriage promises and this will be realized through the formulation of the provisions in the Circular Letter of the Supreme Court.
Pendampingan Hukum Terhadap Masyarakat Dalam Proses Restorative Justice Di Kepolisian Resort Kupang Kota Wewo, Jeremia Alexander; Naatonis, Mathelda
Al-Ijtimā': Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5 No 2 (2025): April
Publisher : Lembaga Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53515/aijpkm.v5i2.220

Abstract

Restorative justice is a theory in law to close the weaknesses in resolving conventional criminal cases, namely the repressive approach as implemented in the criminal justice system. The weakness of the repressive approach as a resolution to criminal cases is, among other things, that it is oriented towards retribution in the form of punishing and imprisoning the perpetrator, but even though the perpetrator has served his sentence the victim does not feel satisfaction. This service aims to find a solution to criminal cases that can be resolved through restorative justice. As a result of the dedication, a solution was found so that the criminal case was resolved using restorative justice, firstly, there was an apology from the suspect, secondly, the victim was willing to apologize to the suspect, thirdly, the victim was willing to resolve the problem through restorative justice, fourthly, there was compensation that the suspect had to give to victims, and fifth, there is a peace agreement.
Hukum Kodrat Dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Berintegritas Alexander Wewo, Jeremia
JATISWARA Vol. 34 No. 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v34i3.219

Abstract

Pemilihan Umum Presiden dan Anggota Legislatif Tahun 2019 menjadi pengalaman dalam tulisan ini yang bertujuan untuk menemukan cara dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 yang berintegritas. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah pandangan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan pemilihan umum kepala daerah serentak 2020 yang berintegritas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif empiris. Terdapat 2 (dua) grand theory yang digunakan sebagai pisau analisis yakni hukum kodrat dan hukum positif. Hasil pembahasan menunjukan bahwa penerapan hukum kodrat dan hukum positif dalam mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berintegritas harus dilihat dari 2 (dua) aspek yakni aspek hukum dan aspek manusia. Kedua aspek ini harus membentuk satu kesatuan dan fungsi yang mengedepankan prinsip hukum kodrat dan akal budi agar mampu berjalan dan seiring dalam setiap konstelasi Pemilihan Umum. Saran yang diberikan dalam tulisan ini ialah titik persinggungan pokok antara hukum kodrat dan hukum positif yakni moral harus terus dimanifestasikan dalam kehidupan manusia terutama dalam setiap proses Pemilihan Umum.
Co-Authors Adu, Salmun Kotan Y. Stefanus Naatonis, Mathelda Pattiruhu, Fransina Salmun Adu Salmun Saul Adu Umbu Lili Pekuwali