<![CDATA[Abstract: Abstrak Population growth drives high demand for land, altering land use and potentially damaging the environment. Regional Spatial Plans (RTRW) and Conformity of Spatial Utilization Activities (KKPR) are crucial in regulating land use to sustain the environment and support agrarian reform. This study examines KKPR implementation in Klungkung Regency and its relation to agrarian reform. Using qualitative descriptive and case study approaches, data was gathered from KKPR documents, field observations, and relevant regulations. Findings indicate that KKPR effectively controls land use, despite violations in land area and basic building coefficient (KDB). KKPR applications for business, especially in the plantation and agriculture sectors, are often rejected. Monitoring KKPR implementation is vital to ensure consistency with RTRW and prevent deviations that could hinder agrarian reform goals. Controlling spatial utilization through KKPR plays a central role in maintaining land use conformity with spatial plans and supporting agrarian reform. Re-evaluating the District RTRW is necessary to meet community needs while considering environmental sustainability principles. Enhancing KKPR effectiveness can build public trust in the government and support agrarian reform towards achieving social justice and prosperity goals.Keyword: KKPR, Implementation Monitoring, Agrarian ReformAbstrak: Pertambahan jumlah penduduk mendorong permintaan lahan yang tinggi, mengubah penggunaan lahan dan berpotensi merusak lingkungan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) penting dalam mengatur penggunaan lahan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mendukung reforma agraria. Studi ini meneliti penerapan KKPR di Kabupaten Klungkung dan hubungannya dengan reforma agraria. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif dan studi kasus, data dikumpulkan dari dokumen KKPR, observasi lapangan, dan peraturan terkait. Temuan menunjukkan KKPR berhasil mengendalikan penggunaan lahan meskipun terdapat pelanggaran terhadap luas lahan dan koefisien bangunan dasar (KDB). Permohonan KKPR untuk usaha, terutama di sektor perkebunan dan pertanian, sering ditolak. Monitoring pelaksanaan KKPR penting untuk memastikan konsistensi dengan RTRW dan mencegah penyimpangan yang bisa menghambat reforma agraria. Pengendalian pemanfaatan ruang melalui KKPR dalam menjaga kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang serta mendukung reforma agraria. Evaluasi ulang RTRW Kabupaten perlu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip keberlanjutan lingkungan. Efektivitas KKPR dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung reforma agraria untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan kemakmuran.Kata Kunci: KKPR, Monitoring Implementasi, Reforma Agraria          ]]>
