Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PEPAKEM: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Sugianto Sugianto
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Upaya Menghidupkan Kembali Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Generasi Z Dalam Menghadapi Arus Globalisasi Fika Siti Nurfalah; Sugianto Sugianto; Mohamad Rana
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 2 No 2 (2024): November 2024
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v2i2.147

Abstract

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dan fundamental dalam mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua aspek kehidupan bangsa menyangkut kehidupan politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya harus mengacu dan bersandar pada Pancasila. Namun, akibat dari dampak negatif arus globalisasi dapat menggeser kebudayaan lokal, akibatnya banyak generasi Z yang berperilaku tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, kondisi seperti ini sangat mengancam nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada data deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian disusun secara rinci sehingga dapat menjawab suatu permasalahan. Hasil pembahasan menunjukan bahwa upaya menghidupkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup dapat dilakukan dengan melakukan pendidikan Pancasila di lingkukangan keluarga, pendidikan Pancasila di lingkungan pendidikan, sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat dan menumbuhkan rasa nasionalisme melalui perayaan hari-hari besar. Faktor penghambat terhadap penanaman nilia-nilai Pancasila bagi generasi Z salah satunya yaitu ketidak pahaman terhadap cara pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Arus globalisasi juga menjadi penghambat penanaman nilai-nilai Pancasila, dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi yang memiliki dampak negatif dan positif. Kemajuan teknologi digunakan generasi Z untuk bermain game, sosial media, bahkan judi online. Hal tersebutlah yang menjadikan generasi Z malas untuk belajar, terkhusus belajar mengenai nilai-nilai Pancasila dan pengimplementasiannya.
Pendampingan Penasehan Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Di IKADIN Cirebon Febia Putri Mulyana; Sugianto Sugianto; Saiful Ansori; Qisthi Fauziyyah Sugianto
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 4 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v4i1.610

Abstract

Legal representation by advocates is essential to protecting the rights of corruption suspects and defendants and ensuring a fair criminal justice process. This study aims to analyze the legal assistance provided by members of the Cirebon branch of the Indonesian Advocates Association (IKADIN) to suspects and defendants in corruption cases and to assess its conformity with the principles of due process of law, the presumption of innocence, and Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code. This study employs an empirical legal method with a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through semi-structured interviews with IKADIN Cirebon administrators and advocates, along with an examination of ethically accessible case documents, court decisions, and relevant legislation. The data were qualitatively analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing by examining the fulfillment of clients’ rights, advocates’ professional actions, organizational support, and obstacles to legal representation. The findings indicate that advocates’ assistance includes explaining clients’ rights, examining the legality of law enforcement measures, accompanying clients during questioning, analyzing indictments and evidence, preparing legal defenses, and advising clients on available legal remedies. Its implementation, however, continues to face challenges arising from the complexity of evidentiary issues in corruption cases, limited specialized competence, restricted access to clients and documents, uncertain financing, and public stigma. Strengthening legal representation requires professional service standards, training on the 2025 Criminal Procedure Code, team-based case management, pro bono services, ethical supervision, and interinstitutional coordination without compromising advocates’ independence.
Co-Authors Febia Putri Mulyana Fika Siti Nurfalah Mohamad Rana Qisthi Fauziyyah Sugianto Saiful Ansori