Saiful Ansori
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Skema Antifraud dan Audit Sharia Compliance dalam Mitigasi Risiko Fraud: Studi Pada Bank Syariah di Indonesia Siti Maghfiroh; Saiful Ansori; Tia Octavia; Enjen Zaenal Mutaqin
el-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam Vol. 13 No. 1 (2025): el-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24090/ej.v13i1.12934

Abstract

Hingga pertengahan tahun 2024, bank syariah masih berhadapan dengan sejumlah resiko diantaranya fraud dan non performing finance (pembiayaan bermasalah). Fraud dapat dilakukan melalui dua sistem yaitu sistem digital banking dan pemberian pembiayaan. Beberapa penyebab fraud diantaranya adalah penyalahgunaan dana, manipulasi transaksi, budaya organisasi yang tidak sehat, kurangnya pengawasan dan pengendalian, rendahnya etika dan moral karyawan, serta adanya tekanan dari pihak manajemen. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan temuan tentang bagaimana kebijakan antifraud dan audit sharia compliance sebagai upaya pencegahan fraud pada bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan antifraud dapat dilakukan melalui 4 pilar, diantaranya adalah pencegahan, deteksi, investigasi, dan pemantauan. Sedangkan audit sharia compliance adalah melalui penguatan sistem pencatatan keuangan, kolaborasi Dewan Pengawas Syariah, unit kerja antifraud dan auditor syariah yang bersertifikat.
Partisipasi Generasi Z di Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum 2024 Menurut Undang-Undang Pemilu Monika Wulandari; Saiful Ansori; Akhmad Shodikin
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 3 No 1 (2025): Mei 2025
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v3i1.152

Abstract

Partisipasi Generasi Z dalam Pemilu 2024 untuk kali pertama di Indonesia, para pemilih akan didominasi. Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), setidaknya 33,60 persen pemilih masuk kategori milenial, sedangkan Generasi Z ada sekitar 22,85 persen dari total DPT. Itu artinya, generasi tersebut mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pemilu mendatang. Generasi Z tersebut selain dikenal lebih melek teknologi informasi, juga memiliki pandangan yang inovatif terkait berbagai isu, termasuk tentang sosial. Maka tujuan penelitian ini, adalah Untuk mengetahui pandangan generasi Z dalam pemilihan umum 2024. Untuk mengetahui antusias generasi Z dalam partisipasi pemilu 2024 serta dampak representatif politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Generasi Z di desa lebak wangi kecamatan arjasari kabupaten bandung jawa barat cenderung mendapatkan informasi politik secara insidental dari media sosial. Setelah mendapatkan informasi dari media sosial, generasi ini selanjutnya melakukan verifikasi informasi atau pencarian kebenaran informasi di search engine atau internet. Kemudian dari search engine akan diarahkan ke media online.
Pendampingan Penasehan Hukum Terhadap Tersangka Dan Terdakwa Dalam Perkara Korupsi Di IKADIN Cirebon Febia Putri Mulyana; Sugianto Sugianto; Saiful Ansori; Qisthi Fauziyyah Sugianto
PEPAKEM: JURNAL HUKUM TATA NEGARA DAN POLITIK ISLAM Vol 4 No 1 (2026): Mei 2026
Publisher : Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/pepakem.v4i1.610

Abstract

Legal representation by advocates is essential to protecting the rights of corruption suspects and defendants and ensuring a fair criminal justice process. This study aims to analyze the legal assistance provided by members of the Cirebon branch of the Indonesian Advocates Association (IKADIN) to suspects and defendants in corruption cases and to assess its conformity with the principles of due process of law, the presumption of innocence, and Law Number 20 of 2025 concerning the Indonesian Criminal Procedure Code. This study employs an empirical legal method with a socio-legal approach and a qualitative case study design. Data were collected through semi-structured interviews with IKADIN Cirebon administrators and advocates, along with an examination of ethically accessible case documents, court decisions, and relevant legislation. The data were qualitatively analyzed through data condensation, data presentation, and conclusion drawing by examining the fulfillment of clients’ rights, advocates’ professional actions, organizational support, and obstacles to legal representation. The findings indicate that advocates’ assistance includes explaining clients’ rights, examining the legality of law enforcement measures, accompanying clients during questioning, analyzing indictments and evidence, preparing legal defenses, and advising clients on available legal remedies. Its implementation, however, continues to face challenges arising from the complexity of evidentiary issues in corruption cases, limited specialized competence, restricted access to clients and documents, uncertain financing, and public stigma. Strengthening legal representation requires professional service standards, training on the 2025 Criminal Procedure Code, team-based case management, pro bono services, ethical supervision, and interinstitutional coordination without compromising advocates’ independence.