Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS ALTERNATIF KEBIJAKAN DALAM PERMASALAHAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI PENGELOLAAN DAN PENATAAN DI KAWASAN SEKITAR PASAR LEMABANG KOTA PALEMBANG M. Aditiya Putra Tama; Tyeta Aplia Vithraza; Fadia Fadia; Muthia Ayudya May Safatma; Galuh Efnol Adzan
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.952

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alternatif kebijakan dalam mengatasi permasalahan PedagangKaki Lima (PKL) melalui pengelolaan dan penataan di kawasan sekitar Pasar Lemabang Kota Palembang.Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melaluiobservasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan pedagang, masyarakat sekitar, serta DinasPerdagangan Kota Palembang. Analisis penelitian menggunakan model analisis kebijakan Patton, Sawicki,dan Clark yang dipadukan dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa permasalahan utama di kawasan Pasar Lemabang meliputi penggunaanbahu jalan oleh PKL, lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas pasar, kurang efektifnya koordinasiantarinstansi, serta rendahnya pemanfaatan kios dan los di dalam pasar. Kondisi tersebut menyebabkankemacetan lalu lintas, menurunnya kenyamanan publik, dan meningkatnya risiko keselamatan penggunajalan. Melalui pendekatan Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dan Cost Benefit Analysis (CBA),alternatif kebijakan penataan dan pengelolaan terpadu berbasis relokasi dipilih sebagai alternatif palinglayak. Kebijakan ini dinilai mampu meningkatkan keteraturan kawasan, mengoptimalkan fasilitas pasar,memperkuat koordinasi antarinstansi, serta menciptakan sistem pengelolaan pasar yang lebih berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan berupa keterbatasananggaran, resistensi sosial dari pedagang, dan konsistensi pengawasan serta penegakan aturan. Oleh karenaitu, diperlukan implementasi kebijakan yang kolaboratif, bertahap, dan berkelanjutan untuk menciptakankawasan pasar yang lebih tertib, aman, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.